Bandarlampung (ANTARA) - Dalam wawancara dengan Tim LKBN Antara, Rabu, Presiden Joko Widodo mengaku tidak melarang namun juga tidak memaksa kedua putranya Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep untuk terjun ke dunia politik, termasuk menjadi penerusnya pada 2024.

"Kalau mau, 'tak dorong, kalau tidak mau 'ngapain' didorong-dorong? Saya kan tidak pernah maksa-maksa anak untuk mau (masuk dunia politik). Kalau mau masuk, masuk saja, kalau tidak mau ngapain?," kata Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka Jakarta.

"(Anak-anak) memiilih jualan martabak, bagaimana? Milih jualan pisang goreng. Dikejar-kejar suruh jadi apa, ya tidak mau, misalnya tidak mau (ke dunia politik). Saya sudah ngomong jawabannya masih senang jualan pisang goreng, bagaimana?" tambah Presiden.

Putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka (31) diketahui memiliki usaha katering "Chili Pari" yang berada di Solo sejak Desember 2010.

Sedangkan putra bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep (24) juga punya usaha "pisang nugget" bernama "Sang Pisang" dan telah memiliki cabang lebih dari 30 kota di Indonesia.

Presiden pun mengaku tidak menunjuk kader khusus sebagai penerusnya pada 2024.

"Ya kita kan punya kader banyak calon-calon penerus yang punya kualitas banyak, sudah teruji banyak, dari pemerintahan banyak, bupati, gubernur, wali kota banyak, pilih saja. Swasta-swasta besar juga banyak, jago manajemen banyak, pilih saja, usianya masih muda tapi matang, kasih saja mereka ruang, kasih panggung untuk tampil, kita ini tugasnya mengantarkan tapi yang menentukan rakyat," jelas Presiden.

Menurut Presiden, ia pun tidak punya beban dalam lima tahun kepemimpinannya yang kedua kali nanti.

"Ya beban apa? Tidak boleh mencalonkan lagi," ungkap Presiden.

Namun pada 2024 nanti, Presiden memimpikan fondasi ekonomi Indonesia sudah kuat.

"Artinya kita tidak berpikir pertumbuhan ekonomi tapi kualitas pertumbuhan ekonomi dan pemerataannya kalau pertumbuhan ekonomi yang cepat itu gampang saja buat aja super koridor ekonomi di Jawa bagian utara, pelabuhannya sudah ada, tapi pemerataannya bagaimana? Kita kan bukan urusan ekonomi tapi urusan bernegara bagaimana Papua, Maluku, NTT, Kalimantan, Sulawesi, Sumatera? Kita punya 17 ribu pulau, kita bernegara," tegas Presiden.