Bandarlampung (ANTARA LAMPUNG) - Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo mengharapkan lulusan lulusan sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan mendaftarkan diri ikut program magang ke Jepang.
"Saya berharap lulusan SMA/SMK dapat memanfaatkan waktu pendaftaran hingga akhir November 2017," kata dia, di Bandarlampung, Selasa (31/10).
Menurutnya, tak ada pembatasan jumlah bagi yang ingin ke Jepang, dan berharap lulusan SMA/SMK dapat memanfaatkan kesempatan langka ini, karena program ini sempat dihentikan selama lima tahun.
"Alhamdulillah, berkat upaya kita, Pemerintah Jepang kembali membuka magang bagi siswa asal Lampung," katanya.
Pembukaan program ini merupakan upaya Pemerintah Provinsi Lampung menyalurkan lulusan SMA/SMK yang kini menjadi tanggungjawab provinsi.
Ridho berharap program ini mampu mengurangi angka pengangguran sekaligus transfer ilmu dan pengetahuan dari negara maju seperti Jepang.
Sejak dibuka, tercatat 300 peserta mendaftar. Mereka akan diseleksi pada 4-8 Desember 2017.
Seluruh proses seleksi dan pemberangkatan menjadi tanggungjawab provinsi dan pusat yakni Kementerian Ketengakerjaan.
Bagi yang lulus akan dikirim bekerja di berbagai perusahaan menengah di Negeri Sakura selama tiga tahun.
Peserta lulusan SMA/SMK dengan maksimal usia 26 tahun, pria, dan belum menikah. Peserta harus warga Lampung dengan menunjukkan kartu tanda penduduk (KTP) Lampung yang masih berlaku, sehat fisik, dan mental.
Pada bulan pertama bekerja, peserta bakal menerima insentif 80 ribu yen. Kemudian, pada bulan kedua hingga ke-24 mendapat insentif 90 ribu yen dan pada bulan ke-25 hingga ke-36 mendapat 100 ribu yen.
Kerja sama program magang ini, kata Gubernur, diteken pada 15 Maret 2017 antara Pemprov Lampung, Ikatan Pengusaha Kenshuusei Indonesia (Ikapeksi) dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Provinsi Lampung.
"Ini program resmi antara Pemprov Lampung dan pengusaha Jepang. Kita akan monitor terus kondisi para peserta magang di Jepang, agar bekerja sesuai kontrak," kata Ridho.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung Sumiarti mengatakan, setelah magang tiga tahun, setiap peserta mendapat sertifikat dari Japan International Corporation (JITCO) dan dana kewirausahaan sebesar 600 ribu yen.
"Pemerintah Provinsi Lampung bertanggungjawab hingga mengantar peserta ikut karantina di Bekasi, Jawa Barat," ujarnya.
Pengiriman ke Jepang dan selama proses magang menjadi tanggungan pusat. Peserta magang juga diutamakan bekerja di berbagai perusahaan Jepang di Indonesia.
Selain magang di luar negeri, upaya mengurangi angka pengangguran juga dilakukan Pemprov Lampung dengan magang di dalam negeri.
Sementara itu, pada program magang diikuti 200 tenaga kerja ke berbagai perusahaan di Lampung. Dari total peserta itu, 63 persen diterima bekerja di tempat magang. Sisanya, bekerja mandiri dan wirausaha.
"Dari tahun ke tahun jumlah yang diterima di perusahaan meningkat. Artinya, kualitas magang makin meningkat," tambah Sumiarti.
(ANTARA)
"Saya berharap lulusan SMA/SMK dapat memanfaatkan waktu pendaftaran hingga akhir November 2017," kata dia, di Bandarlampung, Selasa (31/10).
Menurutnya, tak ada pembatasan jumlah bagi yang ingin ke Jepang, dan berharap lulusan SMA/SMK dapat memanfaatkan kesempatan langka ini, karena program ini sempat dihentikan selama lima tahun.
"Alhamdulillah, berkat upaya kita, Pemerintah Jepang kembali membuka magang bagi siswa asal Lampung," katanya.
Pembukaan program ini merupakan upaya Pemerintah Provinsi Lampung menyalurkan lulusan SMA/SMK yang kini menjadi tanggungjawab provinsi.
Ridho berharap program ini mampu mengurangi angka pengangguran sekaligus transfer ilmu dan pengetahuan dari negara maju seperti Jepang.
Sejak dibuka, tercatat 300 peserta mendaftar. Mereka akan diseleksi pada 4-8 Desember 2017.
Seluruh proses seleksi dan pemberangkatan menjadi tanggungjawab provinsi dan pusat yakni Kementerian Ketengakerjaan.
Bagi yang lulus akan dikirim bekerja di berbagai perusahaan menengah di Negeri Sakura selama tiga tahun.
Peserta lulusan SMA/SMK dengan maksimal usia 26 tahun, pria, dan belum menikah. Peserta harus warga Lampung dengan menunjukkan kartu tanda penduduk (KTP) Lampung yang masih berlaku, sehat fisik, dan mental.
Pada bulan pertama bekerja, peserta bakal menerima insentif 80 ribu yen. Kemudian, pada bulan kedua hingga ke-24 mendapat insentif 90 ribu yen dan pada bulan ke-25 hingga ke-36 mendapat 100 ribu yen.
Kerja sama program magang ini, kata Gubernur, diteken pada 15 Maret 2017 antara Pemprov Lampung, Ikatan Pengusaha Kenshuusei Indonesia (Ikapeksi) dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Provinsi Lampung.
"Ini program resmi antara Pemprov Lampung dan pengusaha Jepang. Kita akan monitor terus kondisi para peserta magang di Jepang, agar bekerja sesuai kontrak," kata Ridho.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung Sumiarti mengatakan, setelah magang tiga tahun, setiap peserta mendapat sertifikat dari Japan International Corporation (JITCO) dan dana kewirausahaan sebesar 600 ribu yen.
"Pemerintah Provinsi Lampung bertanggungjawab hingga mengantar peserta ikut karantina di Bekasi, Jawa Barat," ujarnya.
Pengiriman ke Jepang dan selama proses magang menjadi tanggungan pusat. Peserta magang juga diutamakan bekerja di berbagai perusahaan Jepang di Indonesia.
Selain magang di luar negeri, upaya mengurangi angka pengangguran juga dilakukan Pemprov Lampung dengan magang di dalam negeri.
Sementara itu, pada program magang diikuti 200 tenaga kerja ke berbagai perusahaan di Lampung. Dari total peserta itu, 63 persen diterima bekerja di tempat magang. Sisanya, bekerja mandiri dan wirausaha.
"Dari tahun ke tahun jumlah yang diterima di perusahaan meningkat. Artinya, kualitas magang makin meningkat," tambah Sumiarti.
(ANTARA)