Pengunduran diri Hendra Fadillah Belum Dilaporkan
Rabu, 30 April 2014 10:07 WIB
ilustrasi pleno KPU (FOTO: ANTARA LAMPUNG/Agus Setyawan)
Bandarlampung, (ANTARA LAMPUNG) - Komisioner Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung mengaku belum menerima pengunduran diri tertulis dan memutuskan pengunduran diri Ketua KPU Lampung Tengah Herdra Fadillah.
"Secara de jure dia masih Ketua KPU Lampung Tengah, namun secara de facto sudah diganti," kata Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung Firman Seponada, di Bandarlampung, Rabu.
Menurut dia, pengunduran diri dari Hendra fadillah baru dilakukan ditingkat rapat pleno KPU Lampung Tengah, dan KPU Lampung belum menerima laporan tertulis pengunduran diri tersebut.
Dalam pleno tersebut, komisioner lainnya, Mutmainah menggantikan posisi Hendra Fadillah sebagai ketua KPU Lampung Tengah
Menurut Firman, status Mutmainah sebagai ketua KPU Lampung Tengah baru secara de facto, dan perlu dikuatkan secara de jure melalui pengesahan oleh KPU Lampung.
"Mungkin hari ini mereka mengirimkan, begitu sudah kami terima langsung di pleno-kan dan secara resmi Ketua KPU Lampung Tengah diganti," kata dia.
"Secara de jure dia masih Ketua KPU Lampung Tengah, namun secara de facto sudah diganti," kata Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung Firman Seponada, di Bandarlampung, Rabu.
Menurut dia, pengunduran diri dari Hendra fadillah baru dilakukan ditingkat rapat pleno KPU Lampung Tengah, dan KPU Lampung belum menerima laporan tertulis pengunduran diri tersebut.
Dalam pleno tersebut, komisioner lainnya, Mutmainah menggantikan posisi Hendra Fadillah sebagai ketua KPU Lampung Tengah
Menurut Firman, status Mutmainah sebagai ketua KPU Lampung Tengah baru secara de facto, dan perlu dikuatkan secara de jure melalui pengesahan oleh KPU Lampung.
"Mungkin hari ini mereka mengirimkan, begitu sudah kami terima langsung di pleno-kan dan secara resmi Ketua KPU Lampung Tengah diganti," kata dia.
Pewarta : Agusta Hidayatullah
Editor : Agusta Hidayatullah
Copyright © ANTARA 2026
Terkait
Komisi IX DPR minta pengawasan ketat dalam program MBG agar tepat sasaran
16 February 2026 15:49 WIB
Terpopuler - Politik Dan Hukum
Lihat Juga
Tiga toko Tiffany & Co dilakukan penyegelan terkait dugaan "underinvoicing"
15 February 2026 10:38 WIB