Waykanan, Lampung (ANTARA LAMPUNG) - Pemungutan suara ulang Pemilu 2014 juga terjadi pada belasan tempat pemungutan suara di beberapa kabupaten dan kota Provinsi Lampung.
Sebanyak 461 warga Kabupaten Waykanan, Lampung, melakukan pemungutan suara ulang Pemilu 2014, kata Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat Erwan Bustami di Blambanganumpu, Sabtu (12/4).
"Pemungutan suara ulang di Waykanan berlangsung pada TPS 2 Kampung Banjarsakti Kecamatan Gununglabuhan," ujar Erwan.
Menurut dia, pencoblosan ulang itu dilakukan sehubungan pada Pemilu 2014 yang bersamaan dengan pemungutan suara pemilihan gubernur Lampung pada Rabu (9/4) terdapat 15 surat suara tertukar.
Secara rinci, pemilih perempuan di TPS yang melakukan pencoblosan ulang dimaksud adalah 217 jiwa, dengan jumlah pemilih laki-laki 244 jiwa.
"Benar yang tertukar 15 surat suara, namun yang mengikuti pencoblosan ulang pemilih satu TPS itu," kata Erwan menjelaskan lagi.
Lokasi TPS itu bersama dengan Kecamatan Baradatu, Gununglabuhan termasuk Daerah Pemilihan (Dapil) II Kabupaten Waykanan, untuk memperebutkan enam kursi legislatif.
Sejumlah masyarakat menginformasikan sebagian besar anggota legislatif incumbent dari Dapil itu, diperkirakan akan kembali duduk di legislatif untuk Periode 2014--2019.
Namun di sejumlah Dapil, banyak incumbent tidak terpilih dengan berbagai latar belakang, dari persoalan individu hingga desas-desus adanya politik uang.
"Di daerah kami dua hari sebelum pencoblosan ada pergerakan politik uang dengan cara `door to door`," kata seorang warga Kecamatan Waytuba yang meminta namanya dirahasiakan.
Percakapan mengenai politik uang, ujar warga Waykanan lainnya, juga terdengar di beberapa TPS di Baradatu.
"Percakapan sebelum memilih di TPS itu, kamu dapat berapa dari partai apa," kata warga itu pula.
Berkaitan dengan politik uang, sejumlah aktivis organisasi kepemudaan dan ormas di daerah itu mengecam keras sehubungan merupakan pembodohan kepada masyarakat.
"Politik uang jelas akan memperburuk kualitas demokrasi dan berdampak bagi masyarakat. Namun yang bisa melawan bukan hanya masyarakat sendiri, ketegasan dan komitmen semua partai politik untuk menghindari politik uang harus dilakukan, seperti bisa memecat kader atau calegnya yang melakukan itu. Tidak mungkin satu partai menolak politik uang namun yang lainnya melakukannya bersama-sama," kata warga Kecamatan Bumiagung, Heri Amanudin.
Sebanyak 461 warga Kabupaten Waykanan, Lampung, melakukan pemungutan suara ulang Pemilu 2014, kata Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat Erwan Bustami di Blambanganumpu, Sabtu (12/4).
"Pemungutan suara ulang di Waykanan berlangsung pada TPS 2 Kampung Banjarsakti Kecamatan Gununglabuhan," ujar Erwan.
Menurut dia, pencoblosan ulang itu dilakukan sehubungan pada Pemilu 2014 yang bersamaan dengan pemungutan suara pemilihan gubernur Lampung pada Rabu (9/4) terdapat 15 surat suara tertukar.
Secara rinci, pemilih perempuan di TPS yang melakukan pencoblosan ulang dimaksud adalah 217 jiwa, dengan jumlah pemilih laki-laki 244 jiwa.
"Benar yang tertukar 15 surat suara, namun yang mengikuti pencoblosan ulang pemilih satu TPS itu," kata Erwan menjelaskan lagi.
Lokasi TPS itu bersama dengan Kecamatan Baradatu, Gununglabuhan termasuk Daerah Pemilihan (Dapil) II Kabupaten Waykanan, untuk memperebutkan enam kursi legislatif.
Sejumlah masyarakat menginformasikan sebagian besar anggota legislatif incumbent dari Dapil itu, diperkirakan akan kembali duduk di legislatif untuk Periode 2014--2019.
Namun di sejumlah Dapil, banyak incumbent tidak terpilih dengan berbagai latar belakang, dari persoalan individu hingga desas-desus adanya politik uang.
"Di daerah kami dua hari sebelum pencoblosan ada pergerakan politik uang dengan cara `door to door`," kata seorang warga Kecamatan Waytuba yang meminta namanya dirahasiakan.
Percakapan mengenai politik uang, ujar warga Waykanan lainnya, juga terdengar di beberapa TPS di Baradatu.
"Percakapan sebelum memilih di TPS itu, kamu dapat berapa dari partai apa," kata warga itu pula.
Berkaitan dengan politik uang, sejumlah aktivis organisasi kepemudaan dan ormas di daerah itu mengecam keras sehubungan merupakan pembodohan kepada masyarakat.
"Politik uang jelas akan memperburuk kualitas demokrasi dan berdampak bagi masyarakat. Namun yang bisa melawan bukan hanya masyarakat sendiri, ketegasan dan komitmen semua partai politik untuk menghindari politik uang harus dilakukan, seperti bisa memecat kader atau calegnya yang melakukan itu. Tidak mungkin satu partai menolak politik uang namun yang lainnya melakukannya bersama-sama," kata warga Kecamatan Bumiagung, Heri Amanudin.