#YUDIKATIF

Kumpulan berita yudikatif, ditemukan 94 berita.

Masyarakat Pers Lampung Deklarasikan Netralitas dan Independensi

Masyarakat pers di Provinsi Lampung mendeklarasikan untuk "Menjaga Netralitas dan Indepensi Pers Dalam Rangka Pilkada 2018 dan Pemilu 2019" dalam pemberitaan ...

DPRD Mesuji gelar paripurna sambut Bupati-Wakil Bupati

Bupati Mesuji Khamami,SH pidato perdana dalam sidang paripurna istmewa yang diselenggarakan DPRD setempat, Rabu (24/5)Sidang paripurna yang dihadiri para Kepala SKPD (satuan Kerja perangkat daerah), ...

Stop Berita Bohong

"Stop berita bohong!", begitu kata Presiden Joko Widodo saat memberikan sambutan pada puncak peringatan Hari Pers Nasional (HPN) di Kota Ambon, Maluku, Kamis.Ketua Dewan Pers ...

Prabowo: Membantu tidak harus. masuk kabinet

Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto mengatakan membantu pemerintah tidak harus memasukkan kader untuk menjadi menteri dalam kabinet. "Partai ...

Anggota DPR Ingatkan Hormati Laporan BPK

Anggota DPR RI asal Lampung Ahmad Junaidi Auly mengingatkan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang keputusannya sebagaimana ...

LBH Bandarlampung Apresiasi Deponering Kasus Samad-BW

Lembaga Bantuan Hukum Bandarlampung mengapresiasi keputusan Jaksa Agung HM Prasetyo mengesampingkan kasus Abraham Samad dan Bambang Widjojanto. Menurut Alian ...

MUI Lampung Timur Ingatkan Terorisme Haram

Dewan Penasihat Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Lampung Timur mengingatkan kembali bahwa umat Islam bukanlah teroris dan terorisme, karena hukumnya haram ...

MUI Lampung Timur Ingatkan Terorisme Haram

Dewan Penasehat Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Lampung Timur mengingatkan kembali bahwa umat Islam bukanlah teroris dan terorisme hukumnya haram serta berjihad ...

Presiden: Korupsi terbukti membawa ketidakadilan dan keterbelakangan

Presiden Joko Widodo menyatakan Korupsi terbukti membawa ketidakadilan, ketimpangan dan keterbelakangan."Korupsi terbukti telah menjauhkan bangsa bangsa di dunia dari ...

UU KPK hendak direvisi, ini kejanggalannya

KPK menolak pasal yang menyatakan bahwa penyadapat KPK hanya boleh dilakukan setelah ditemukan bukti permulaan yang cukup dengan izin dari Ketua Pengadilan ...