Pemkot Bandarlampung lakukan intervensi stunting lewat makanan tambahan

Senin, 1 Desember 2025 17:02 WIB

Ilustrasi anak 'stunting' atau kerdil yang antara lain disebabkan kurang gizi. (ANTARA/HO)

Sebagai langkah intervensi pemerintah memberikan PMT untuk bayi, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Tujuannya untuk mencegah gizi buruk

Bandarlampung (ANTARA) - Pemerintah Kota Bandarlampung melakukan intervensi stunting melalui program pemberian makanan tambahan (PMT) untuk bayi, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.

"Sebagai langkah intervensi pemerintah memberikan PMT untuk bayi, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Tujuannya untuk mencegah gizi buruk," kata Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandarlampung Muhtadi Arsyad Tumenggung di Bandarlampung, Senin.

Namun begitu, lanjut dia, PMT hanya sebatas stimulan sehingga pemerintah tetap harus mengupayakan penyelesaian akar masalah stunting, mulai dari pengetahuan gizi hingga kondisi ekonomi keluarga.

“Pengentasan stunting bukan hanya tanggung jawab Dinas Kesehatan. Dinas lain juga harus terlibat, termasuk dalam meningkatkan pendapatan rumah tangga, misalnya lewat pemberian modal usaha dan pendampingan,” kata dia.

Dia mengatakan bahwa hingga November tahun ini hampir 67 ribu bayi telah menjalani skrining, dan 0,54 persen di antaranya atau sekitar 256 bayi terindikasi stunting.

"Angka ini berada di bawah rata-rata nasional, namun hal kondisi ini juga tetap membutuhkan perhatian serius kami," kata dia.

Dia pun menegaskan bahwa Pemkot Bandarlampung berkomitmen menurunkan angka stunting melalui penguatan peran puskesmas, posyandu, serta keterlibatan aktif masyarakat.

"Stunting tidak selalu disebabkan oleh kurangnya kemampuan ekonomi keluarga. Ada keluarga yang secara ekonomi mampu, tetapi anaknya tetap mengalami stunting. Ini sering terjadi karena kurangnya pengetahuan orang tua tentang asupan gizi,” kata dia.

Ia mengatakan posyandu menjadi ujung tombak dalam pengawasan tumbuh kembang balita di masyarakat sehingga tenaga kesehatan dapat memantau kondisi balita secara berkala.

"Namun, masih terdapat masyarakat kurang mampu yang tidak memanfaatkan layanan tersebut. Karena itu, Dinas Kesehatan meminta puskesmas untuk aktif menyisir wilayah kerja dan memastikan setiap balita terawasi. Jangan sampai ada balita yang sudah mengarah ke gizi buruk tetapi tidak terdeteksi. Petugas harus turun langsung ke lapangan,” kata dia.

Baca juga: Pemkot Bandarlampung sebut pembayaran P2KM dilaksanakan secara berkala

Baca juga: Dinkes Bandarlampung harap SPPG dapat penuhi syarat untuk dapatkan SLHS

Baca juga: Pemkot Bandarlampung gencarkan program CKG ke masyarakat