Bandarlampung (ANTARA) - Anggota DPR RI Rycko Menoza SZP mengkritik pihak perbankan yang tidak memberikan pinjam kredit usaha rakyat (KUR) kepada UMKM karena tidak ada jaminan karena seharusnya pihak bank bisa sejalan dengan program pemerintah.
"Harusnya pihak perbankan bisa sejalan dengan program pemerintah yaitu pinjaman KUR dibawah 100 juta tidak pakai jaminan. Bila tetap diminta ini akan menjadi kekecewaan para pelaku UMKM yang ingin memulai usahanya," kata Rycko Menoza SZP, di Kota Metro, Kamis (23/10).
Menurut dia, Kementerian UMKM telah menegaskan bahwa penyaluran KUR di bawah Rp100 juta tidak memerlukan agunan (jaminan) sesuai peraturan yang berlaku.
Bahkan menteri UMKM mengancam bank yang masih meminta jaminan untuk pinjaman plafon ini dengan tidak akan membayar subsidi bunga mereka. Jika masih ditemukan praktik permintaan agunan, pemerintah akan membentuk satgas pengawas untuk menindaklanjuti pelanggaran tersebut.
Ia menjelaskan kebijakan ini diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2023, yang menyatakan bahwa KUR dengan plafon hingga Rp100 juta tidak memerlukan agunan tambahan.
Ia pun menyakini pemberian KUR kepada pelaku UMKM, dapat membuat pertumbuhan ekonomi menjadi baik. Tetapi bila pengajuan KUR para pelaku UMKM terhalang dengan agunan (jaminan), maka pertumbuhan ekonomi di masyarakat bisa terhambat.
"Pihak perbankan harusnya bisa paham ini, jangan sampai program pemerintah ini tidak sejalan dengan para perbankan. Harusnya bisa mendukung," jelasnya.
Anggota komisi VII DPR RI ini menegaskan kemudahan akses pendanaan bagi UMKM menjadi krusial, karena banyak pelaku usaha mikro dan kecil yang membutuhkan modal tanpa agunan untuk mengembangkan usahanya.
