Bandarlampung (ANTARA) - Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Kota Bandarlampung mengatakan kebijakan penghapusan utang macet bagi UMKM sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kelautan, serta sektor lainnya menjadi "angin segar" guna menatap hidup lebih baik lagi ke depan.
"Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 yang sudah disahkan ini sangat sangat jadi 'angin segar' bagi kami karena bisa membuat UMKM lebih optimis lagi dalam berusaha," kata Pelaku UMKM Pengolahan Ikan Teri Asin Pulau Pasaran Toto Harianto, di Bandarlampung, Jumat.
Menurutnya, kebijakan ini sangat membantu UMKM dari lilitan utang, karena banyak sekali pelaku usaha perikanan yang macet usahanya dan gagal total saat COVID-19 hingga sekarang.
"Di sini ada sekitar 50 UMKM dan hampir semuanya mempunyai pinjaman di bank untuk modal berusaha. Jadi selama ini kami terus jalan, sudah ikan lagi susah aturan dapat untung sedikit sedikit buat makan, malah buat bayar utang, ujung nya jadi gali lubang tutup lubang," kata dia.
Namun begitu, ia mengakui bahwa semua risiko tersebut harus diambil, guna kehidupan keluarga, meskipun usaha yang dilakukan akan menambah beban pengeluaran.
"Kalau ini dihapuskan pelaku usaha lebih optimis lagi, berkembang lagi. Harapannya program ini bener bener sampai ke pelaku usaha perikanan khususnya, dan jangan sampai dipersulit saat kami pelaku perikanan mengurus itu yang akhirnya hanya dapatkan malunya saja," kata dia.
Hal serupa dikatakan Pelaku UMKM Pengolahan Pulau Pasaran lainnya Rion Aprilando.
"Program pemerintah pusat ini sangat baik, guna menunjang dan menghidupi pelaku UMKM. Jadi jangan sampai nanti begitu kami ke bank malah dipersulit kaya mau ngemis," kata dia.
Dia pun menyampaikan bahwa program penghapusan utang UMKM dari pemerintah ini perlu diapresiasi dan dikawal terus agar benar-benar tepat sasaran.
"Jangan sampai program ini untuk siapa yang dapat siapa. Jadi kami harap kebijakan ini betul-betul sampai ke tujuannya," kata dia.
Pada Selasa sore (5/11), Presiden RI Prabowo Subianto resmi menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada UMKM pada bidang pertanian, perkebunan, peternakan, dan kelautan serta UMKM lainnya.
PP tersebut ditandatangani Presiden Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta dengan disaksikan sejumlah pejabat kementerian dan lembaga terkait serta sejumlah asosiasi pengusaha UMKM.
