Retno Marsudi Utusan Khusus Sekjen PBB pertama dari Indonesia

Jakarta (ANTARA) - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menggarisbawahi bahwa perannya nanti sebagai Utusan Khusus Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres untuk Urusan Air menandakan orang Indonesia pertama yang ditunjuk sebagai utusan khusus Sekjen PBB.

“Penunjukan ini ... merupakan pertama kalinya orang Indonesia mendapat kepercayaan menjadi Utusan Khusus Sekjen PBB,” ucap Retno dalam siaran Kementerian Luar Negeri RI melalui platform YouTube, yang dipantau secara daring di Jakarta, Jumat (13/9).

Ia menganggap penunjukan tersebut sebagai kehormatan besar bagi dirinya dan Indonesia, khususnya karena ia juga merupakan Utusan Khusus Sekjen PBB untuk Urusan Air yang pertama. Posisi tersebut merupakan jabatan baru.

Menurut Menlu RI, keputusannya menerima amanat baru tersebut telah ia konsultasikan dengan Presiden Joko Widodo, yang memberi restu baginya untuk mengemban tugas tingkat PBB itu.

“Presiden terpilih Prabowo Subianto juga memberikan dukungan penuh atas penunjukan ini,” kata Retno, menambahkan.

Ia mengatakan, peran barunya tersebut akan diemban mulai 1 November 2024, setelah tanggung jawabnya sebagai menteri luar negeri di Kabinet Indonesia Maju Presiden Joko Widodo selesai.

Retno memastikan bahwa pengalamannya sebagai diplomat selama hampir 40 tahun, termasuk sebagai menteri luar negeri selama 10 tahun, akan dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk menjalankan tugas internasional tersebut.

Sejumlah tugas yang akan dilakukan Retno sebagai Utusan Khusus Sekjen PBB nantinya di antaranya adalah memperkuat kemitraan dan upaya bersama untuk memajukan agenda air dunia, termasuk menindaklanjuti hasil UN Water Conference 2023.

Selain itu, ia bertugas meningkatkan kerja sama dunia dan sinergi antara proses internasional dalam mendukung target air internasional, termasuk SDG 6 dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 2030.

Retno juga diamanahi untuk memperjuangkan masalah air supaya menjadi agenda politik utama baik, di dalam maupun luar PBB, serta memobilisasi aksi dan sumber pendanaan guna menangani krisis air dunia dan mendorong pemenuhan target dunia terkait air.