KPP Tanjungkarang capai 80 persen target pajak

id realisasi pajak, baru 80 persen, kepala kpp tanjungkarang, inklusi kesdaran pajak, 2 triliun

KPP Tanjungkarang capai 80 persen target pajak

Antrean warga di Kantor Pajak Pratama Tanjungkarang, Selasa (29/3) (Antaranews Lampung/Samino Nugroho)

Bandarlampung (Antaranews Lampung) - Pendapatan pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung karang, Bandarlampung baru mencapai 80 persen dari target hampir Rp2 triliun pada tahun ini.
       
"Kami diitargetkan pendapatan dari pajak Rp1,90 triliun," kata Kepala KPP Tanjung Karang, Ahmad Tirto Nugroho, di  Bandarlampung, Sabtu.
     
Ia menyebutkan, jumlah realisasi tersebut berasal dari semua jenis pajak, dan dua porsi penerimaan paling besar adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPn) dan Pajak Penghasilan (PPh) badan atau perusahaan.
     
Menurutnya, target pendapatn yang telah ditetapkan tersebut diharapakan dapat terealisasi mengingat maih ada waktu dubal lahgi untuk mengejarnya.
     
Tirto menambahkan semua upaya yang dilakukan, target yang diamanahkan kepada KPP Tanjungkarang dapat tercapai, terlebih kesadaran para wajib pajak semakin tahun semakin meningkat.  
     
Di sisi lain, Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP Pratama) Tanjung Karang, Bandarlampung mengadakan Program Pajak Bertutur 2018 di SMA Negeri 1 Bandarlampung.
     
"Program ini serentak di setiap unit kerja vertikal DJP seluruh Indonesia sebagai puncak dari Program Pekan Inklusi Kesadaran Pajak 2018 dari tanggal 5 hingga 9 November 2018," kata Kepala KPP Pratama Tanjung Karang, Ahmad Tirto Nugroho.
     
Ia menyebutkan, Program Pajak Bertutur 2018 oleh KPP Pratama Tanjung Karang meliputi materi tentang Inklusi Kesadaran Pajak dimana isinya memuat apa itu pajak dan apa manfaat dari pajak.
     
Selain itu, lanjutnya, hasil yang diraih ketika mereka sudah menjadi siswa yang sadar pajak dan pentingnya arti pajak bagi pemabngunan.
     
Ahmad Tirto Nugroho mengatakan bahwa alasan mengapa siswa SMA yang mereka pilih sebagai lembaga pendidikan untuk mengadakan program ini karena mereka selaku perwakilan dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bertugas yaitu mengenalkan sejak dini pentingnya pajak bagi pembangunan negeri.