Kapolda Lampung Janji Pelayanan Publik Bebas Pungli

Kamis, 10 November 2016 11:14 WIB

Kapolda Lampung Brigjen Sudjarno (FOTO:ANTARA Lampung/Ist)

...Sentra-sentra pelayanan publik seperti pembuatan SIM, SKCK maupun pembayaran pajak akan menjadi prioritas pemberantasan praktek pungutan liar (pungli), kata Kapolda...

Bandarlampung (ANTARA Lampung) - Kepala Kepolisian Daerah Lampung Brigadir Jenderal Sudjarno berjanji sentra pelayanan publik akan bebas dari praktik pungutan liar.

"Sentra-sentra pelayanan publik seperti pembuatan SIM, SKCK maupun pembayaran pajak akan menjadi prioritas pemberantasan praktek pungutan liar (pungli)," kata Kapolda di Bandarlampung, Selasa.

Menurut dia, pihaknya sangat intensif untuk mendukung upaya pemerintah pusat dalam pemberantasan praktik pungli.

"Langkah-langkah seperti koordinasi dengan instansi terkait hingga pembentukan satuan tugas sapu bersih (Satgas Saber) pungli telah dilaksanakan guna meminimalisasi kemungkinan menjamurnya praktek tindak kejahatan tersebut," kata dia.

Sementara itu, Gubernur Lampung M Ridho Ficardo menilai pungutan liar telah menodai citra pemerintahan.

"Dalam dunia bisnis, indeks daya saing Indonesia masih dianggap negara dengan ekonomi biaya tinggi," kata dia.

Untuk itu, katanya, perizinan yang berbelit diperparah dengan pungli dianggap telah menjadi ciri khas proses perizinan di Indonesia.

"Sebagus dan sekaya apapun negara tidak akan pernah bisa maju tanpa penegakan hukum dan aturan yang ditegakkan dengan benar," ujarnya.

Ia juga menjamin akan terus melakukan pemantauan terhadap sentra pelayanan publik seperti pengurusan akta kelahiran sampai urusan surat kematian guna menghindari berkembangnya praktik pungli.

Gubernur juga menjelaskan pembentukan Satgas Saber Pungli merupakan realisasi paket kebijakan reformasi hukum pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla.

"Satgas Saber Pungli fokus pada tugas melakukan pembersihan pada pelayanan dasar publik, baik di lingkungan pemprov, kabupaten/kota dan juga kepolisian," kata dia.

Ia menjelaskan, setiap instansi telah memiliki tim pengawasan internal, sehingga dengan adanya satgas ini harus lebih optimal, jangan sampai pelantikan ini menjadi seremonial belaka.

Ridho menyebutkan, pungli telah menjadi kebiasaan di negara-negara korup, bahkan saat ini Indonesia menjadi negara terkorup nomor lima di dunia.

Setelah pelantikan ini, ia berharap anggota Satgas mulai menentukan target-target pungli dan menyusun strategi operasi tangkap tangan. (Ant)

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.