Presiden ingatkan kebijakan pangan harus komprehensif

Rabu, 27 Januari 2016 17:53 WIB

Presiden Joko Widodo (ANTARA FOTO/Irfan Anshori)

...Kita ingin petani sejahtera, konsumen juga mendapatkan pangannya, yang sejahtera jangan hanya yang di tengah, yang berproduksi juga harus diberikan keuntungan dan kesejahteraan,kata Presiden...

Jakarta (ANTARA Lampung) - Presiden Joko Widodo mengingatkan kepada para menteri agar pengambilan kebijakan di bidang pangan harus komprehensif dan tidak sektoral.

Dalam rapat terbatas yang berlangsung di Kantor Presiden Jakarta, Rabu, Kepala Negara mengingatkan hingga saat ini harga pangan di Indonesia masih tergolong tinggi dibandingkan dengan sejumlah negara di Asia lainnya, sehingga kebijakan sektoral justru merugikan.

"Kita ingin petani sejahtera, konsumen juga mendapatkan pangannya, yang sejahtera jangan hanya yang di tengah, yang berproduksi juga harus diberikan keuntungan dan kesejahteraan," kata Presiden saat membuka rapat.

Presiden mencontohkan, kebijakan kementerian pertanian jangan hanya melihat dari sisi petani, demikian pula kebijakan kementerian perdagangan hanya melihat dari sisi pedagang.

"Intinya kita membutuhkan kebijakan yang seimbang, itu bukan hal yang mudah, tapi kalau bekerja semua bisa, intinya ada kebijakan yang seimbang, saya minta dalam rumuskan kebijakan pangan punya pandangan yang komprehensif," kata Presiden.

Kenaikan harga pangan, kata Kepala Negara dapat memukul masyarakat dari sisi ekonomi dan memberikan kontribusi pada peningkatan angka kemiskinan.

Sejak 2011 hingga 2015, Presiden mencatat kenaikan harga pangan sudah mencapai 10 persen.

Pemerintah akan mendorong agar harga pangan stabil dan murah, salah satunya dengan sinkronisasi kebijakan antar kementerian.

"Harus dicermati betul sehingga harga bisa kembali normal. Maka langkah komprehensif perbaiki permintaan, suplai dan rantai perdagangan harus betul-betul komprehensif dan tepat," kata Presiden.

Hadir dalam rapat terbatas tersebut Menko Polhukam Luhut Pandjaitan, Menko Maritim Rizal Ramli, Menkes Nila F Moeloek, Mensos Khofifah Indar Parawansa, Mentan Amran Sulaiman dan Mendag Thomas Lembong dan sejumlah pejabat lainnya.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.