Herman HN Tegaskan Tolak RUU Pilkada
Bandarlampung (ANTARA LAMPUNG) - Hampir seluruh pimpinan daerah yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) secara serempak menolak Rancangan Undangan Undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada).
Wali Kota Bandarlampung Herman HN di Bandarlampung, Rabu (17/9), juga menegaskan sikap menolak keras RUU Pilkada yang kini tengah dibahas DPR bersama pemerintah pusat, karena dinilai telah mencederai semangat demokrasi.
"Saya hanya setuju dipilih oleh rakyat, sebab kepala daerah lebih dekat dengan masyarakat dan dapat menyusun proggram kerja sesuai dengan keinginan mereka," kata Herman HN lagi.
Jika kepala daerah dipilih oleh DPRD, berarti kepala daerah ini akan takut dan tunduk kepada DPRD bukan pada rakyatnya. Padahal yang lebih tepat, pertanggungjawabannya langsung kepada rakyat, katanya pula.
Karena itu, Wali Kota Bandarlampung ini menegaskan menolak RUU Pilkada, dan menyatakan lebih baik kepala daerah itu dipilih oleh rakyat daripada DPRD.
Sikap tersebut, menurut Herman, bukan melawan keputusan partai, mengingat semuanya merupakan kepentingan rakyat.
Menurutnya, presiden, gubernur dan wali kota serta bupati harus dipilih rakyat karena justru dengan dipilih DPRD bukan berarti politik uang akan hilang tapi malah akan menjadi terstruktur.
Dia mengingatkan, rakyat akan marah jika itu sampai terwujud, karena sudah mencederai semangat demokrasi.
Namun sistem pemilihan kepala daerah secara langsung dalam beberapa hal juga harus diperbaiki, yakni pengawasannya seperti permainan uang di tengah pemilihan.
"Hal terpenting dengan dipilih langsung ikatan emosional kepala daerah dengan masyarakat lebih dekat. Dengan begitu tentunya program pembangunan benar-benar dari hasil penyerapan aspirasi rakyat," kata dia lagi.
Pelaksanaan pilkada langsung juga dapat ditekan anggarannya dengan memperkuat fungsi pengawasan di lapangan mengedepankan efisiensi dan efektivitas anggaran.
"Begitupula halnya dengan masalah money politic, bisa ditiadakan asalkan ada komitmen bersama. Tentunya, pengawasan dan regulasi harus lebih diperkuat lagi," katanya pula.
Pewarta : Roy Baskara Pratama
Editor:
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
