
Indosat Harus Dibeli Kembali

Kalau memang negara ada uangnya, dan ada klausul Indosat bisa dibeli kembali, maka memang harus dibeli. Kita harus kembalikan kedaulatan telekomunikasi kita."
Jakarta (Antara) - Pengamat ekonomi Universitas Maranatha Bandung Evo S Hariandja mengatakan Indosat memang harus dibeli kembali bila memang ada klausul perusahaan telekomunikasi itu bisa dibeli kembali.
"Kalau memang negara ada uangnya, dan ada klausul Indosat bisa dibeli kembali, maka memang harus dibeli. Kita harus kembalikan kedaulatan telekomunikasi kita," kata Evo S Hariandja dihubungi dari Jakarta, Selasa.
Pengajar Sekolah Bisnis dan Manajemen Institut Teknologi Bandung (ITB) itu mengatakan sejak Indosat dibeli perusahaan telekomunikasi asal Singapura, telpon dari Singapura ke Jakarta tidak lagi merupakan sambungan internasional.
"Itu tentu tidak adil bagi Indonesia. Warga Singapura yang akan menelpon ke Jakarta lebih murah daripada warga Jakarta yang akan menelpon ke Singapura," tuturnya.
Saat debat kandidat putaran III bertema "Politik Internasional dan Ketahanan Nasional" pada Minggu malam (22/6), calon presiden Prabowo Subianto menanyakan tentang penjualan Indosat kepada pesaingnya, Joko Widodo.
Prabowo menanyakan sikap Jokowi tentang penjualan saham Indosat ketika Megawati Sukarnoputri menjadi Presiden. Megawati, ketua umum PDI Perjuangan pada Pemilu Presiden 2014 mengusung Joko Widodo sebagai calon presiden.
Prabowo menanyakan soal Indosat, setelah pesaingnya itu berbicara mengenai "drone" atau pesawat pengintai tak berawak untuk memperkuat ketahanan nasional.
"Kalau bicara 'drone' dan sebagainya, masalah satelit jadi sangat strategis dalam ketahanan nasional kita. Masalahnya, waktu pemerintahan dipimpin Megawati, dia menjual Indosat yang saat itu punya dua posisi geostasioner di atas wilayah udara. Apabila jadi presiden, apa langkah Bapak? Apakah akan dibeli kembali?" tanya Prabowo.
Menanggapi pertanyaan itu, Jokowi --panggilan akrab Joko Widodo-- menjawab akan melakukan "buy back" atau membeli kembali saham PT Indosat yang pernah diprivatisasi pemerintahan sebelumnya.
"Ke depan kita 'buy back' saham itu jadi milik kita lagi oleh karena itu pertumbuhan ekonomi kita harus di atas 7 persen," katanya.
Jokowi mengatakan saat pemerintahan Megawati, kepemilikan naham di Indosat dilepas karena kondisi dan imbas krisis ekonomi saat itu sangat berat.
Menurut Jokowi, pada 1998 kondisi ekonomi belum baik, sulit dibandingkan keadaannya dengan kondisi ketika perekonomian normal.
"Jangan bicara saat posisi normal. Bicara saat krisis, keuangan sangat berat. Waktu itu Indosat kita jual tapi kita lihat ada klausul apa di situ. Bisa diambil kembali, hanya sampai saat ini belum," katanya.
Pemilu Presiden pada 9 Juli 2014 diikuti dua pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dengan nomor urut satu, dan Joko Widodo-Jusuf Kalla dengan nomor urut dua.
Pewarta : Dewanto Samodro
Editor:
M. Tohamaksun
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
