Bandarlampung (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung melakukan evaluasi operasional Sekolah Rakyat di daerahnya untuk memastikan pelaksanaan program strategis pemerintah itu berjalan dengan optimal.
"Program Sekolah Rakyat ini merupakan bentuk kehadiran negara dalam memberikan akses pendidikan yang layak bagi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi yang komprehensif agar pelaksanaannya tepat sasaran, terkoordinasi, dan berkelanjutan," ujar Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan berdasarkan keterangannya di Bandarlampung, Jumat.
Ia mengatakan, evaluasi tersebut berfokus pada pelaksanaan Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 32 di Kabupaten Lampung Selatan untuk tahap 1B serta Sekolah Rakyat Terintegrasi 35 di Kota Bandarlampung di tahap 1C.
"Evaluasi ini bertujuan untuk meninjau secara menyeluruh pelaksanaan program Sekolah Rakyat di Provinsi Lampung agar berjalan optimal dan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan," katanya.
Dia menjelaskan untuk memastikan agar penyelenggaraan Sekolah Rakyat dapat berjalan efektif, maka penting dilakukan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta seluruh pemangku kepentingan dalam setiap proses yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan.
Tanggapan tambahan dikatakan oleh Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Lampung Agus Setiyawan.
"BPKP memperoleh mandat untuk melakukan pengawasan terhadap Program Sekolah Rakyat sebagai bagian dari agenda prioritas pengawasan 2026, dan pengawasan ini merupakan kelanjutan dari tahun sebelumnya. Kami sudah melakukan pengawasan langsung ke SRMA 32 Lampung Selatan dan melihat proses pembelajaran yang berjalan cukup baik, termasuk penggunaan Bahasa Inggris sebagai pengantar serta pemanfaatan perangkat digital yang interaktif antara guru dan siswa," ucap dia.
Ia mengatakan dalam kurun waktu enam bulan pelaksanaan pendidikan, perkembangan Sekolah Rakyat menunjukkan capaian yang positif. Dan BPKP tetap akan melakukan pengawasan terhadap tiga sekolah yang menjadi objek evaluasi dengan sejumlah indikator utama.
"Pengawasan tersebut mencakup keselarasan kebijakan pemerintah pusat dan daerah, implementasi kebijakan di lapangan, serta evaluasi pelaksanaan program. Selain itu, BPKP juga akan menilai aspek tata kelola, manajemen risiko, dan akuntabilitas keuangan dalam penyelenggaraan Sekolah Rakyat," tambahnya.
Ia menambahkan, penguatan kurikulum, kesiapan tenaga pendidik, dan dukungan pemerintah daerah pun menjadi faktor penting untuk mengantisipasi hambatan dalam penyelenggaraan Program Sekolah Rakyat.
"Sehingga dengan penyelenggaraan yang baik tujuan utama mencerdaskan kehidupan bangsa dapat tercapai secara optimal," ujar dia.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Pemprov Lampung evaluasi Sekolah Rakyat pastikan berjalan optimal