Bandarlampung (ANTARA) - Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela memastikan bahwa pelayanan publik di daerahnya tidak terdampak program efisiensi anggaran.
"Mengenai efisiensi anggaran kami memastikan yang terkait dengan pelayanan bagi masyarakat tidak akan terdampak efisiensi," ujar Jihan Nurlela di Bandarlampung, Senin.
Ia menjelaskan sektor pendidikan serta kesehatan pun tidak akan terganggu akibat adanya kebijakan tersebut.
"Untuk data yang pasti bisa berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah terkait. Namun dipastikan untuk pelayanan publik yang langsung ke masyarakat tidak akan terdampak efisiensi ini," katanya.
Sebelumnya terkait pelaksanaan efisiensi anggaran yang tertera dalam Inpres Nomor: 1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD tahun anggaran 2025 ada sejumlah hal yang terkait belanja dan harus diefisiensi.
Pemerintahan Provinsi Lampung pun melakukan efisiensi anggaran di lingkungan pemerintah daerah tersebut hingga Rp600 miliar.
Beberapa belanja yang harus diefisiensi yaitu penggunaan alat tulis kantor yang ditargetkan berkurang hingga 80 persen. Kemudian ada penghematan dari sisi belanja makanan dan minuman rapat. Dari yang sebelumnya di hotel, intensitasnya dikurangi, kecuali dalam kondisi yang sangat penting, selebihnya menggunakan ruang dan gedung milik pemerintah daerah.
Efisiensi juga dilakukan untuk kegiatan sosialisasi dengan tingkat urgensi yang kurang. Kemudian ada juga pengurangan belanja untuk perjalanan dinas mencapai 60 persen.
Selanjutnya untuk pemeliharaan kantor, pemeliharaan alat-alat serta sewa gedung pun dikurangi.
Penerapan efisiensi tersebut dilakukan merata kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.
Baca juga: Wagub Lampung sebut pembangunan kesehatan jadi prioritas
Baca juga: Wagub Lampung pastikan respon cepat sangat penting atasi dampak banjir
Baca juga: Wagub Lampung pastikan bantuan bagi korban banjir segera tersalurkan