Bandarlampung (ANTARA) - Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan bahwa cadangan beras pemerintah provinsi (CBPP) di Lampung tercatat mencapai 51,44 ton.
"Provinsi Lampung ini merupakan daerah dengan penyumbang komoditas pangan nasional dan menjadi pemerintah daerah yang punya cadangan beras. Sehingga Lampung ini berkontribusi dalam menjaga ketahanan pangan nasional," ujar Arief Prasetyo Adi saat menghadiri rapat koordinasi pangan di Bandarlampung, Sabtu.
Ia mengharapkan cadangan beras Lampung yang mencapai 51,44 ton tersebut harus terus ditingkatkan dengan optimal agar dapat dimanfaatkan apabila sewaktu-waktu dibutuhkan.
"Pemerintah daerah memang sebaiknya memiliki cadangan beras dan ini sudah dilakukan Lampung. Akan tetapi akan semakin baik lagi daerah sentra pangan seperti di Kabupaten Pringsewu memiliki rice milling unit agar produksi semakin optimal," katanya.
Arief melanjutkan pemerintah daerah juga dapat menggunakan dana insentif fiskal dengan jumlah sekitar Rp6 miliar untuk mendukung distribusi pangan.
"Sedangkan dari sisi ketersediaan stok jagung pakan ternak, peternak disini butuh jagung harganya bagus sepanjang tahun. Jadi perlu bekerjasama dengan sektor publik seperti pabrik pakan ternak yang ada di Lampung untuk menyerap jagung petani," ucapnya.
Menurut dia, skema penyerapan produksi jagung lokal tersebut dapat dilakukan bersama dengan Bulog, dengan melakukan pembagian porsi penyerapan jagung pakan ternak.
"Karena 2025 kita tidak impor jagung pakan dan beras maka ini harus dikuatkan terus produksi serta tata kelolanya," tambahnya.
Berdasarkan data Badan Pangan Nasional, total cadangan beras pemerintah provinsi secara nasional mencapai 7.575,02 ton, yang antara lain tersebar di Aceh sebesar 194,70 ton, Sumatera Utara 63,27 ton, Riau 85,10 ton, Kepulauan Riau 23,55 ton dan Bangka Belitung 64,02 ton.
Kemudian, di Sumatera Barat sebanyak 119,34 ton, Jambi 66,14 ton, Bengkulu 84,15 ton, Sumatera Selatan dan DKI Jakarta tidak memiliki cadangan beras, Banten 438,36 ton, Jawa Barat 2.687 ton, Jawa Tengah 164,45 ton, Daerah Istimewa Yogyakarta 305,75 ton dan Jawa Timur 124,52 ton.
Selanjutnya, di Nusa Tenggara Barat mencapai 99,80 ton, Nusa Tenggara Timur 76,44 ton, Papua 0,76 ton, Papua Barat 13 ton, Maluku 87,92 ton, Sulawesi Selatan 109,37 ton, Sulawesi Tenggara 192,16 ton, Maluku Utara 22,75 ton, Sulawesi Utara 215,54 ton, Sulawesi Tengah 193,91 ton dan Sulawesi Barat 89,57 ton.
Selain itu, di Kalimantan Selatan mencapai 354,43 ton, Kalimantan Timur 506,32 ton, Kalimantan Utara 83,08 ton, Kalimantan Barat 358,83 ton dan Kalimantan Tengah 106,76 ton.
Baca juga: Wamen Isyana sebut konsumsi pangan lokal bergizi dapat cegah stunting
Baca juga: Bulog targetkan tak impor beras pada tahun 2025
Baca juga: Bulog Lampung sebut beras berfortifikasi dapat dukung makan bergizi gratis