Bandarlampung (ANTARA) - Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Lampung, Sorta Delima Lumban Tobing meresmikan 92 Desa dan Kelurahan Sadar Hukum di Lampung.
"Terdapat 92 desa dan kelurahan dari 14 kabupaten dan kota yang diresmikan. Terdiri atas 60 desa dan kelurahan merupakan hasil dari pembentukan dan pembinaan desa/kelurahan sadar hukum sejak tahun 2022 dan 32 desa/kelurahan merupakan hasil dari pembentukan dan pembinaan sejak tahun 2023," jelas Sorta di Bandarlampung, Selasa.
Ia menjelaskan, 92 desa/kelurahan ini telah memenuhi persyaratan penilaian empat dimensi yaitu dimensi akses informasi, dimensi akses implementasi hukum, dimensi akses keadilan, dan dimensi akses demokrasi dan regulasi.
Selain itu, lanjutnya, desa/kelurahan ini telah melalui berbagai tahapan pembentukan, pembinaan dan penilaian desa sadar hukum.
Para penyuluh hukum dari Kementerian Hukum dan HAM Lampung bersama dengan perwakilan dari berbagai unsur baik dari pemerintah daerah, aparat penegak hukum dan organisasi bantuan hukum telah melaksanakan penyuluhan hukum kepada masyarakat desa/kelurahan baik langsung maupun tidak langsung.
Sorta menjelaskan penyuluhan hukum meliputi berbagai isu hukum meliputi perlindungan kelompok rentan seperti perempuan dan anak, pencegahan KDRT, bahaya penyalahgunaan narkoba, pemberdayaan UMK di desa/kelurahan melalui pelindungan kekayaan intelektual dan pendirian perseroan perorangan.
"Kami juga telah mendorong peran kepala desa/lurah sebagai paralegal dalam penyelesaian konflik di wilayahnya. Baru saja di bulan Juni, 12 kepala desa/lurah di Provinsi Lampung memperoleh predikat Non-Litigation Peace Maker bahkan satu orang kepala desa masuk kategori Top 10 yakni kategori 10 peserta Paralegal Academy terbaik," jelasnya.
Capaian ini, tambah Sorta, merupakan hasil dari kolaborasi dan kerjasama yang baik antara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan pemerintah daerah, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, para aparat penegak hukum, organisasi bantuan hukum, serta pemangku kepentingan lainnya. Setiap pihak memiliki peran dan kontribusi yang signifikan dalam pembentukan dan pembinaan desa/kelurahan sadar hukum di Provinsi Lampung.
"Oleh karena itu, kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya dan apresiasi yang setinggi tingginya dalam melaksanakan pembentukan dan pembinaan kepada desa/kelurahan di Provinsi Lampung," kata Sorta.
Sekretaris Provinsi Lampung (Sekdaprov) Fahrizal Darminto mengapresiasi dan menyambut baik diresmikannya 92 Desa Sadar Hukum di Provinsi Lampung, yang diinisiasi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Hal ini merupakan langkah yang sangat penting dalam memajukan kesadaran hukum di tengah masyarakat.
"Desa Sadar Hukum, yang didasarkan pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum yang telah mengalami perubahan dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007, menetapkan empat dimensi sebagai indikator penilaian: Dimensi Akses Informasi: Dimensi Akses Implementasi Hukum: Dimensi Akses Keadilan: Dimensi Sukses Demokrasi dan Regulasi," kata Sekda.
Dengan adanya penilaian berdasarkan dimensi-dimensi ini, kata Sekda, desa sadar hukum diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih sadar akan hukum dan mampu mengintegrasikan nilai-nilai hukum dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Hal ini tidak hanya mendukung penguatan sistem hukum di tingkat lokal, tetapi juga berkontribusi pada upaya membangun negara yang berkeadilan dan berperadaban.
"Desa sadar hukum tidak hanya menjadi implementasi dari amanat Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, tetapi juga merupakan komitmen nyata untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan masyarakat terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku," ucapnya.
Sekda menjelaskan kepatuhan terhadap hukum adalah pondasi utama dalam menjaga kehidupan berbangsa dan bernegara yang aman, tertib, dan damai. Tanpa kepatuhan terhadap hukum, cita-cita untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bersama akan sulit tercapai.
"Dalam realitas kehidupan sehari-hari, tidak semua orang secara otomatis memiliki pemahaman yang cukup tentang hukum. Oleh karena itu, memasyarakatkan hukum menjadi suatu keharusan yang perlu kita wujudkan melalui upaya terus-menerus. Dengan menyebarkan pengetahuan hukum, kita dapat memastikan bahwa semakin banyak orang yang mampu memahami hak-hak mereka, kewajiban mereka, serta proses-proses hukum yang berlaku di negara kita," jelasnya.
Desa sadar hukum di Lampung, lanjut dia, adalah bukti nyata dari komitmen untuk menciptakan masyarakat yang lebih sadar akan hukum, yang mampu berperan aktif dalam menjaga ketertiban dan keamanan, serta turut berkontribusi dalam membangun negara yang berkeadilan.
"Melalui kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan seluruh elemen bangsa, kita mampu menggerakkan roda keadilan dan memperkuat fondasi negara kita sebagai negara hukum yang tangguh," tutupnya.
"Terdapat 92 desa dan kelurahan dari 14 kabupaten dan kota yang diresmikan. Terdiri atas 60 desa dan kelurahan merupakan hasil dari pembentukan dan pembinaan desa/kelurahan sadar hukum sejak tahun 2022 dan 32 desa/kelurahan merupakan hasil dari pembentukan dan pembinaan sejak tahun 2023," jelas Sorta di Bandarlampung, Selasa.
Ia menjelaskan, 92 desa/kelurahan ini telah memenuhi persyaratan penilaian empat dimensi yaitu dimensi akses informasi, dimensi akses implementasi hukum, dimensi akses keadilan, dan dimensi akses demokrasi dan regulasi.
Selain itu, lanjutnya, desa/kelurahan ini telah melalui berbagai tahapan pembentukan, pembinaan dan penilaian desa sadar hukum.
Para penyuluh hukum dari Kementerian Hukum dan HAM Lampung bersama dengan perwakilan dari berbagai unsur baik dari pemerintah daerah, aparat penegak hukum dan organisasi bantuan hukum telah melaksanakan penyuluhan hukum kepada masyarakat desa/kelurahan baik langsung maupun tidak langsung.
Sorta menjelaskan penyuluhan hukum meliputi berbagai isu hukum meliputi perlindungan kelompok rentan seperti perempuan dan anak, pencegahan KDRT, bahaya penyalahgunaan narkoba, pemberdayaan UMK di desa/kelurahan melalui pelindungan kekayaan intelektual dan pendirian perseroan perorangan.
"Kami juga telah mendorong peran kepala desa/lurah sebagai paralegal dalam penyelesaian konflik di wilayahnya. Baru saja di bulan Juni, 12 kepala desa/lurah di Provinsi Lampung memperoleh predikat Non-Litigation Peace Maker bahkan satu orang kepala desa masuk kategori Top 10 yakni kategori 10 peserta Paralegal Academy terbaik," jelasnya.
Capaian ini, tambah Sorta, merupakan hasil dari kolaborasi dan kerjasama yang baik antara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan pemerintah daerah, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, para aparat penegak hukum, organisasi bantuan hukum, serta pemangku kepentingan lainnya. Setiap pihak memiliki peran dan kontribusi yang signifikan dalam pembentukan dan pembinaan desa/kelurahan sadar hukum di Provinsi Lampung.
"Oleh karena itu, kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya dan apresiasi yang setinggi tingginya dalam melaksanakan pembentukan dan pembinaan kepada desa/kelurahan di Provinsi Lampung," kata Sorta.
Sekretaris Provinsi Lampung (Sekdaprov) Fahrizal Darminto mengapresiasi dan menyambut baik diresmikannya 92 Desa Sadar Hukum di Provinsi Lampung, yang diinisiasi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Hal ini merupakan langkah yang sangat penting dalam memajukan kesadaran hukum di tengah masyarakat.
"Desa Sadar Hukum, yang didasarkan pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum yang telah mengalami perubahan dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007, menetapkan empat dimensi sebagai indikator penilaian: Dimensi Akses Informasi: Dimensi Akses Implementasi Hukum: Dimensi Akses Keadilan: Dimensi Sukses Demokrasi dan Regulasi," kata Sekda.
Dengan adanya penilaian berdasarkan dimensi-dimensi ini, kata Sekda, desa sadar hukum diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih sadar akan hukum dan mampu mengintegrasikan nilai-nilai hukum dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Hal ini tidak hanya mendukung penguatan sistem hukum di tingkat lokal, tetapi juga berkontribusi pada upaya membangun negara yang berkeadilan dan berperadaban.
"Desa sadar hukum tidak hanya menjadi implementasi dari amanat Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, tetapi juga merupakan komitmen nyata untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan masyarakat terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku," ucapnya.
Sekda menjelaskan kepatuhan terhadap hukum adalah pondasi utama dalam menjaga kehidupan berbangsa dan bernegara yang aman, tertib, dan damai. Tanpa kepatuhan terhadap hukum, cita-cita untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bersama akan sulit tercapai.
"Dalam realitas kehidupan sehari-hari, tidak semua orang secara otomatis memiliki pemahaman yang cukup tentang hukum. Oleh karena itu, memasyarakatkan hukum menjadi suatu keharusan yang perlu kita wujudkan melalui upaya terus-menerus. Dengan menyebarkan pengetahuan hukum, kita dapat memastikan bahwa semakin banyak orang yang mampu memahami hak-hak mereka, kewajiban mereka, serta proses-proses hukum yang berlaku di negara kita," jelasnya.
Desa sadar hukum di Lampung, lanjut dia, adalah bukti nyata dari komitmen untuk menciptakan masyarakat yang lebih sadar akan hukum, yang mampu berperan aktif dalam menjaga ketertiban dan keamanan, serta turut berkontribusi dalam membangun negara yang berkeadilan.
"Melalui kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan seluruh elemen bangsa, kita mampu menggerakkan roda keadilan dan memperkuat fondasi negara kita sebagai negara hukum yang tangguh," tutupnya.