Bandarlampung (ANTARA) - Ketua Harian Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Lampung Amalsyah Tarmizi menegaskan kesiapan daerah ini yang akan fokus menuju Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh-Sumut.
"Kita sudah mendengar kabar tentang keputusan rapat terbatas menteri terkait PON sudah dipastikan berlangsung di dua provinsi yakni Aceh dan Sumut. Jadi kalau mendengar desas-desus terkait mau ditunda itu tidak benar," kata Amalsyah, pada rapat koordinasi KONI Provinsi Lampung dengan seluruh pengurus dan manajer cabang olahraga lolos PON di Bandarlampung, Jumat.
Hal itu lanjutnya, berdasarkan hasil rakor pemerintah pusat bahwa PON XXI 2024 sudah dipastikan akan berlangsung di Aceh-Sumut pada 8-20 September 2024.
Oleh karena itu, ia meminta semua pihak yang terkait untuk fokus menghadapi PON XXI.
Terkait anggaran, Amalsyah juga menegaskan bahwa dalam persoalan aturan, terutama dalam urusan keuangan dan pertanggungjawabannya, KONI Lampung tetap memegang teguh aturan yang ditetapkan pemerintah.
“Kami tetap pada prosedur dan aturan yang berlaku dari pemerintah, terutama terkait soal keuangan dan pertanggungjawabannya. Ini soal aturan yang ada di KONI Lampung. Kami harus patuh, karena ini adalah uang rakyat yang dipercayakan kepada kita semua dan harus dipertanggungjawabkan. Jadi mekanismenya jelas. Ini bukan mempersulit,” tegasnya.
Dengan melakukan komunikasi lewat rapat koordinasi seperti ini, lanjut Amalsyah, artinya KONI memberikan peluang untuk komunikasi dan mempermudah sistem yang bisa dilakukan pengurus cabor yang terkait dengan KONI Lampung.
“Rakor ini kan agar terus terjalin informasi dengan perkembangan yang baru, agar tidak mampet informasi dan komunikasi. Jangan ada yang menilai kami mempersulit cabor terutama urusan bantuan peralatan dan lain-lain. Dengan sistem yang kami sampaikan ini, maka bentuk dari kemudahan dan agar semua berjalan lancar dan terbuka,” tambahnya.
Semua proses, lanjutnya, bisa dikomunikasikan dengan petugas atau pejabat pembuat komitmen (PPK), agar tidak keliru dalam melaksanakan pengadaan.
Sementara Zaldi, PPK yang menangani beberapa urusan dari KONI Lampung juga mempersilahkan untuk melakukan komunikasi dengannya.
“Silahkan hubungi saya untuk proses yang kira-kira teman-teman pengurus cabor belum jelas, secepatnya karena berpacu dengan waktu,” katanya.
Menurut dia, pengadaan peralatan memang sangat penting menunjang prestasi, namun sebagai konsekuensi dari pengeluaran anggaran diperlukan proses administrasi yang baik dan benar sesuai dengan aturan berlaku.
“Kami siap berkonsultasi kepada seluruh cabor pengguna anggaran agar tertib administrasinya baik. Tentu semua diperlukan kerja sama satu sama lain. Beberapa persyaratan harus dipenuhi dengan skala prioritas yang bisa dikomunikasikan secepatnya,” kata dia.
Baca juga: KONI Lampung targetkan raih 35 medali emas di PON XXI
Baca juga: KONI Lampung ajak sukseskan Desain Besar Olahraga Nasional
Baca juga: KONI Lampung bakal usulkan gelar Pahlawan Olahraga untuk Imron Rosadi
"Kita sudah mendengar kabar tentang keputusan rapat terbatas menteri terkait PON sudah dipastikan berlangsung di dua provinsi yakni Aceh dan Sumut. Jadi kalau mendengar desas-desus terkait mau ditunda itu tidak benar," kata Amalsyah, pada rapat koordinasi KONI Provinsi Lampung dengan seluruh pengurus dan manajer cabang olahraga lolos PON di Bandarlampung, Jumat.
Hal itu lanjutnya, berdasarkan hasil rakor pemerintah pusat bahwa PON XXI 2024 sudah dipastikan akan berlangsung di Aceh-Sumut pada 8-20 September 2024.
Oleh karena itu, ia meminta semua pihak yang terkait untuk fokus menghadapi PON XXI.
Terkait anggaran, Amalsyah juga menegaskan bahwa dalam persoalan aturan, terutama dalam urusan keuangan dan pertanggungjawabannya, KONI Lampung tetap memegang teguh aturan yang ditetapkan pemerintah.
“Kami tetap pada prosedur dan aturan yang berlaku dari pemerintah, terutama terkait soal keuangan dan pertanggungjawabannya. Ini soal aturan yang ada di KONI Lampung. Kami harus patuh, karena ini adalah uang rakyat yang dipercayakan kepada kita semua dan harus dipertanggungjawabkan. Jadi mekanismenya jelas. Ini bukan mempersulit,” tegasnya.
Dengan melakukan komunikasi lewat rapat koordinasi seperti ini, lanjut Amalsyah, artinya KONI memberikan peluang untuk komunikasi dan mempermudah sistem yang bisa dilakukan pengurus cabor yang terkait dengan KONI Lampung.
“Rakor ini kan agar terus terjalin informasi dengan perkembangan yang baru, agar tidak mampet informasi dan komunikasi. Jangan ada yang menilai kami mempersulit cabor terutama urusan bantuan peralatan dan lain-lain. Dengan sistem yang kami sampaikan ini, maka bentuk dari kemudahan dan agar semua berjalan lancar dan terbuka,” tambahnya.
Semua proses, lanjutnya, bisa dikomunikasikan dengan petugas atau pejabat pembuat komitmen (PPK), agar tidak keliru dalam melaksanakan pengadaan.
Sementara Zaldi, PPK yang menangani beberapa urusan dari KONI Lampung juga mempersilahkan untuk melakukan komunikasi dengannya.
“Silahkan hubungi saya untuk proses yang kira-kira teman-teman pengurus cabor belum jelas, secepatnya karena berpacu dengan waktu,” katanya.
Menurut dia, pengadaan peralatan memang sangat penting menunjang prestasi, namun sebagai konsekuensi dari pengeluaran anggaran diperlukan proses administrasi yang baik dan benar sesuai dengan aturan berlaku.
“Kami siap berkonsultasi kepada seluruh cabor pengguna anggaran agar tertib administrasinya baik. Tentu semua diperlukan kerja sama satu sama lain. Beberapa persyaratan harus dipenuhi dengan skala prioritas yang bisa dikomunikasikan secepatnya,” kata dia.
Baca juga: KONI Lampung targetkan raih 35 medali emas di PON XXI
Baca juga: KONI Lampung ajak sukseskan Desain Besar Olahraga Nasional
Baca juga: KONI Lampung bakal usulkan gelar Pahlawan Olahraga untuk Imron Rosadi