Bandarlampung (ANTARA) -
Menyikapi kondisi bangsa Indonesia yang makin hari dinilai makin mengkhawatirkan, Badko Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI) Sumbagsel menggelar aksi bersama HMI Cabang Bandarlampung beserta komisariat yang ada di Bandarlampung pada Jumat, 14 Juni 2024.
Aksi digelar di depan Gedung DPRD Provinsi Lampung. Ratusan kader HMI ini menuntut seluruh semua pemangku kepentingan untuk berkomitmen dan bergerak untuk memperbaiki situasi bangsa.
“Tuntutan yang kami sampaikan melalui Manifesto Perjuangan HMI untuk keadilan rakyat ini hadir dengan sejumlah tuntutan. Mulai dari mendesak pemberhentian terhadap komersialisasi pendidikan dan menghentikan kriminalisasi terhadap aktivis serta pemberantasan mafia tanah yang ada di Provinsi Lampung serta meminta pemberhentian terhadap kebijakan Tapera yang disahkan oleh pemerintah,” ujar Tommy Perdana Putra selaku Formatur Badko HMI Sumbagsel dalam rilisnya.
Tommy menyampaikan bahwa berdasarkan hasil kajian, kebijakan-kebijakan yang tidak prorakyat bila terus diperpanjang akan menimbulkan problem yang masif dan tidak terkendali. Kebijakan akhir-akhir ini diyakini bukanlah suatu hal yang diinginkan oleh para founding father.
"Hingga saat ini kami tidak melihat komitmen Pemerintah Provinsi Lampung dan kepolisian daerah untuk berkomitmen bersama kami untuk menyelesaikan berbagai persoalan ini. Karena masyarakat yang tercekik di bawah makin mengkhawatirkan keadaannya banyak hal yang tidak diharapkan oleh masyarakat. Tanpa adanya komitmen dari seluruh stakeholder yang ada persoalan ini tidak akan selesai. Kami Badko HMI Sumbagsel berjanji akan terus berkomitmen dan tegak lurus di jalur perjuangan rakyat siapa pun yang membuat rakyat terluka kami akan selalu terdepan dalam membelanya," ujar Tommy Perdana Putra.