Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Poengky Indarti berharap dua direktorat baru di lingkungan Polri yakni Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dan Pidana Perdagangan Orang (PPO) dipimpin oleh perwira polisi wanita (Polwan).
“Dengan telah ditandatanganinya Perpres, kami berharap Direktorat PPA dan Direktorat Perdagangan Orang segera running well dengan dipimpin oleh seorang perwira tinggi Polwan,” kata Poengky dihubungi di Jakarta, Minggu.
Ia menyebut, pihaknya sudah menantikan terbentuknya direktorat khusus mengurus kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Bahkan sebelum wacana pembentukan tersebut disampaikan oleh Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo pada akhir 2021.
“Ini yang kami tunggu-tunggu,” ujarnya.
Menurut aktivis HAM itu, direktorat khusus PPA tersebut diperlukan mengingat tahun-tahun ini banyak sekali kasus perdagangan orang dengan korban terbanyak perempuan dan anak.
“Maka direktorat baru tersebut menyatukan penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dan kasus-kasus perdagangan orang,” ujarnya.
Poengky menerangkan, Kompolnas sejak dulu mengingatkan bahwa kasus-kasus kejahatan dengan korban perempuan dan anak sangat banyak dan memerlukan penanganan lebih maksimal oleh Polri dengan lebih mengedepankan peran Polwan dan menaikkan Unit PPA yang ada di Bareskrim menjadi direktorat.
“Baru akhir 2021, Kapolri kemudian menyatakan akan menaikkan status Unit PPA menjadi direktorat,” kata Poengky.
Rencana ditingkatkan Unit PPA menjadi direktorat di Bareskrim Polri disampaikan oleh Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo dalam rilis akhir tahun, Jumat (31/12/2021).
“Kasus kejahatan terhadap perempuan dan anak ini menjadi perhatian kami, bagaimana dalam penanganannya jangan sampai korban menjadi korban dua kali,” ujar Sigit.
Selain itu, ditingkatkan status Unit PPA menjadi direktorat merupakan bagian dari program transformasi organisasi Polri yang dijanjikan oleh Kapolri dalam fit and proper test.
Sigit juga menyampaikan, nantinya penanganan perkara terkait perempuan dan anak di Direktorat PPA Bareskrim dilayani oleh petugas yang mayoritas polwan.
Selain itu, Direktorat PPA Polri juga disediakan layanan psikologi guna mengembalikan psikologi dari korban yang terdampak kekerasan.
Pembentukan Direktorat PPA yang digabung dengan PPO disetujui oleh Presiden Joko Widodo dengan telah ditandatanganinya Peraturan Presiden (perpres) yang mengatur penambahan direktorat dalam institusi Bareskrim Polri.
Dengan terbitnya perpres tersebut, ke depan Bareskrim Polri memiliki tujuh direktorat yang terdiri atas Direktorat Tindak Pidana Umum (Tipidum); Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus (Tipideksus); Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor); Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Tipidter); Direktorat Tindak Pidana Siber (Tipidsiber).