Jakarta (ANTARA) - Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menyebutkan sempat ditunjuk jadi calon Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) oleh Presiden RI Joko Widodo.
"Jujur aja waktu IKN mau dibentuk, Pak Jokowi sudah panggil, saya salah satu calon Kepala Otorita IKN saat itu," kata Ahok saat ditemui dalam acara Ahok is Back di kawasan Jakarta Selatan, Kamis.
Pada saat itu Ahok menyarankan kepada Jokowi untuk membentuk Undang-Undang IKN sebagai langkah pertama agar investor tertarik masuk.
Ahok juga menyebutkan historis yang seharusnya IKN berada di Kalimantan Tengah lantaran tidak usah melalui pembebasan lahan.
"Tiba-tiba keluar semua putusin IKN di Kaltim, pakai aja Balikpapan dan sekitarnya karena aset Pertamina itu ribuan hektare," ujarnya.
Kendati demikian, Ahok menegaskan bahwa pihaknya menyetujui IKN hanya saja pemerintah harus memikirkan terkait dengan pembebasan lahan yang dikhawatirkan mandek.
"Kalau bagi saya IKN oke. Akan tetapi, enggak usah ganti lahan karena bisa pakai di Kalteng atau di Balikpapan punya Pertamina," tambahnya.
Selain itu, Ahok mengaku juga tertarik menjadi Direktur Jenderal Bea dan Cukai dengan sejumlah strategi yang telah dia siapkan.
"Saya jamin penyelundupan setop yang membuat PHK begitu banyak, semua penjualan akan macet, pajak semua akan turun, hingga negara bisa bangkrut," jelasnya.
Jika menjadi Dirjen Bea dan Cukai, kata Ahok, tidak ada upah minimum provinsi (UMP). Namun, semua itu sudah terlewat mengingat syarat usia yang terbatas.
"Saya enggak bisa jadi Dirjen Bea dan Cukai lagi, umur saya udah lewat, itu cerita 4 tahun yang lalu," ujarnya.
"Jujur aja waktu IKN mau dibentuk, Pak Jokowi sudah panggil, saya salah satu calon Kepala Otorita IKN saat itu," kata Ahok saat ditemui dalam acara Ahok is Back di kawasan Jakarta Selatan, Kamis.
Pada saat itu Ahok menyarankan kepada Jokowi untuk membentuk Undang-Undang IKN sebagai langkah pertama agar investor tertarik masuk.
Ahok juga menyebutkan historis yang seharusnya IKN berada di Kalimantan Tengah lantaran tidak usah melalui pembebasan lahan.
"Tiba-tiba keluar semua putusin IKN di Kaltim, pakai aja Balikpapan dan sekitarnya karena aset Pertamina itu ribuan hektare," ujarnya.
Kendati demikian, Ahok menegaskan bahwa pihaknya menyetujui IKN hanya saja pemerintah harus memikirkan terkait dengan pembebasan lahan yang dikhawatirkan mandek.
"Kalau bagi saya IKN oke. Akan tetapi, enggak usah ganti lahan karena bisa pakai di Kalteng atau di Balikpapan punya Pertamina," tambahnya.
Selain itu, Ahok mengaku juga tertarik menjadi Direktur Jenderal Bea dan Cukai dengan sejumlah strategi yang telah dia siapkan.
"Saya jamin penyelundupan setop yang membuat PHK begitu banyak, semua penjualan akan macet, pajak semua akan turun, hingga negara bisa bangkrut," jelasnya.
Jika menjadi Dirjen Bea dan Cukai, kata Ahok, tidak ada upah minimum provinsi (UMP). Namun, semua itu sudah terlewat mengingat syarat usia yang terbatas.
"Saya enggak bisa jadi Dirjen Bea dan Cukai lagi, umur saya udah lewat, itu cerita 4 tahun yang lalu," ujarnya.