Bandarlampung (ANTARA) - Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Lampung Nurizky Permanajati mengatakan bahwa pihaknya sedang melakukan pemutakhiran data keluarga di daerah itu guna meningkatkan akurasi data tersebut.
"Sesuai amanat yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, maka dilakukan pemutakhiran pendataan keluarga 2023, untuk peningkatan akurasi data," ujar dr Nurizky Permanajati di Bandarlampung, Sabtu.
Ia mengatakan untuk pendataan keluarga, pemerintah daerah wajib melakukannya per lima tahun, akan tetapi untuk pemutakhiran data dilakukan setiap tahun.
"Pemutakhiran pendataan keluarga dilaksanakan sekitar satu bulan. Saat ini sudah sekitar 40 persen," katanya.
Dia menjelaskan pemutakhiran pendataan keluarga itu akan dilakukan berdasarkan nama dan alamat agar lebih terperinci serta tepat sasaran.
"Pendataan dilakukan by name by address agar data lebih rinci, sehingga data ini akan menjadi dasar untuk pelaksanaan program-program di daerah ini, salah satunya intervensi stunting. Sebab, dari data ini bisa terlihat kondisi per keluarga dengan usia masing-masing, dan berapa banyak yang tengah hamil serta berisiko stunting," ucapnya.
Menurut dia, dalam melakukan pendataan keluarga 2023, pihaknya melibatkan ribuan kader keluarga berencana, kader PKK dan berbagai pihak sebagai tim pendataan keluarga.
"Dengan pelaksanaan ini diharapkan data keluarga jadi lebih berkualitas, sehingga beragam program pemerintah hingga langkah intervensi stunting dapat tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan," tambahnya.
Pemutakhiran Pendataan Keluarga 2023 (PK-23) dilakukan selama satu bulan, yakni dari 1 Juli hingga 31 Juli 2023.
Pemutakhiran data keluarga itu berhasil memetakan sebanyak 68 juta keluarga Indonesia secara by name by address. Pada tahun ini, dilakukan terhadap 15,5 juta keluarga di 13.611 desa atau kelurahan yang menjadi wilayah pemutakhiran dengan melibatkan 101.629 kader pendataan.
Hingga Senin (10/7), BKKBN RI mencatat telah memutakhirkan sebanyak 4.608.991 data keluarga atau sekitar 29,35 persen secara nasional. Dengan 13 provinsi memiliki capaian pemutakhiran data di atas angka persentase nasional.
"Sesuai amanat yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, maka dilakukan pemutakhiran pendataan keluarga 2023, untuk peningkatan akurasi data," ujar dr Nurizky Permanajati di Bandarlampung, Sabtu.
Ia mengatakan untuk pendataan keluarga, pemerintah daerah wajib melakukannya per lima tahun, akan tetapi untuk pemutakhiran data dilakukan setiap tahun.
"Pemutakhiran pendataan keluarga dilaksanakan sekitar satu bulan. Saat ini sudah sekitar 40 persen," katanya.
Dia menjelaskan pemutakhiran pendataan keluarga itu akan dilakukan berdasarkan nama dan alamat agar lebih terperinci serta tepat sasaran.
"Pendataan dilakukan by name by address agar data lebih rinci, sehingga data ini akan menjadi dasar untuk pelaksanaan program-program di daerah ini, salah satunya intervensi stunting. Sebab, dari data ini bisa terlihat kondisi per keluarga dengan usia masing-masing, dan berapa banyak yang tengah hamil serta berisiko stunting," ucapnya.
Menurut dia, dalam melakukan pendataan keluarga 2023, pihaknya melibatkan ribuan kader keluarga berencana, kader PKK dan berbagai pihak sebagai tim pendataan keluarga.
"Dengan pelaksanaan ini diharapkan data keluarga jadi lebih berkualitas, sehingga beragam program pemerintah hingga langkah intervensi stunting dapat tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan," tambahnya.
Pemutakhiran Pendataan Keluarga 2023 (PK-23) dilakukan selama satu bulan, yakni dari 1 Juli hingga 31 Juli 2023.
Pemutakhiran data keluarga itu berhasil memetakan sebanyak 68 juta keluarga Indonesia secara by name by address. Pada tahun ini, dilakukan terhadap 15,5 juta keluarga di 13.611 desa atau kelurahan yang menjadi wilayah pemutakhiran dengan melibatkan 101.629 kader pendataan.
Hingga Senin (10/7), BKKBN RI mencatat telah memutakhirkan sebanyak 4.608.991 data keluarga atau sekitar 29,35 persen secara nasional. Dengan 13 provinsi memiliki capaian pemutakhiran data di atas angka persentase nasional.