Bandarlampung (ANTARA) -
Pihak Rumah Sakit Umum Daerah Abdoel Moeloek (RSUDAM), Provinsi Lampung membenarkan bahwa pada Rabu (17/5) Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) datang ke sana guna meminta data untuk kebutuhan pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN).
"Ya, ada dua orang staf KPK datang pada Rabu, untuk meminta data kegiatan proyek tahun 2019-2023," kata Direktur RSUDAM Lukman Pura, di Bandarlampung, Selasa
Ia mengatakan bahwa sebelum kedatangan tim KPK ke RSUDAM, mereka (KPK) sebelumnya telah berkirim surat melalui pesan singkat WhatsApp (WA) untuk meminta data-data yang diperlukan.
"Jadi memang ada komunikasi yang baik yang kami lakukan dan setelah itu data pun RSUDAM siapkan," ujarnya.
Dia mengatakan bahwa, dalam kedatangannya, terdapat beberapa data yang belum didapatkan oleh tim KPK dalam aspek pengadaan, nama dan spesifikasi proyek.
"Sehingga ada beberapa dokumen dan aturan yang disusulkan untuk dikirim ke KPK," kata dia.
Ia pun mengungkapkan bahwa seluruh data dan dokumen yang diminta KPK sudah dikirim dan disampaikan pada Sabtu (20/5.
"Berkas yang diminta dari data perencanaan, keuangan dan umum sudah terkirim dengan baik melalui email dan website yang diberikan KPK, dan kami pun sudah dapat balasan bahwa dokumen sudah diterima," kata dia.
Lukman Pura juga mengatakan bahwa kedatangan tim KPK tersebut, sudah dilaporkan ke Pimpinan, dan Sekretaris Daerah (Sekda) Lampung.
"Mereka (Pimpinan) meminta kami untuk mendukung KPK dengan memberikan data yang diminta dan jangan sampe salah," kata dia.
Sebelumnya, Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan mengatakan klarifikasi LHKPN milik Reihana akan dilakukan setelah melihat hasil pengumpulan data oleh lembaga antirasuah.
Pahala mengatakan KPK telah mengirimkan tim ke Lampung untuk mengumpulkan informasi lapangan mengenai harta kekayaan Reihana.
"Kami lihat dulu hasil Lampung-nya, baru undang lagi beliau (Reihana), ya. Kemarin sudah tim berangkat ke sana, sekalian kumpulin informasi dari lapangan," kata Pahala saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (19/5).
Nama Reihana menjadi sorotan publik setelah warganet dan sejumlah akun media sosial menyoroti gaya hidup mewahnya serta soal dirinya yang menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung selama 14 tahun.
Pihak Rumah Sakit Umum Daerah Abdoel Moeloek (RSUDAM), Provinsi Lampung membenarkan bahwa pada Rabu (17/5) Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) datang ke sana guna meminta data untuk kebutuhan pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN).
"Ya, ada dua orang staf KPK datang pada Rabu, untuk meminta data kegiatan proyek tahun 2019-2023," kata Direktur RSUDAM Lukman Pura, di Bandarlampung, Selasa
Ia mengatakan bahwa sebelum kedatangan tim KPK ke RSUDAM, mereka (KPK) sebelumnya telah berkirim surat melalui pesan singkat WhatsApp (WA) untuk meminta data-data yang diperlukan.
"Jadi memang ada komunikasi yang baik yang kami lakukan dan setelah itu data pun RSUDAM siapkan," ujarnya.
Dia mengatakan bahwa, dalam kedatangannya, terdapat beberapa data yang belum didapatkan oleh tim KPK dalam aspek pengadaan, nama dan spesifikasi proyek.
"Sehingga ada beberapa dokumen dan aturan yang disusulkan untuk dikirim ke KPK," kata dia.
Ia pun mengungkapkan bahwa seluruh data dan dokumen yang diminta KPK sudah dikirim dan disampaikan pada Sabtu (20/5.
"Berkas yang diminta dari data perencanaan, keuangan dan umum sudah terkirim dengan baik melalui email dan website yang diberikan KPK, dan kami pun sudah dapat balasan bahwa dokumen sudah diterima," kata dia.
Lukman Pura juga mengatakan bahwa kedatangan tim KPK tersebut, sudah dilaporkan ke Pimpinan, dan Sekretaris Daerah (Sekda) Lampung.
"Mereka (Pimpinan) meminta kami untuk mendukung KPK dengan memberikan data yang diminta dan jangan sampe salah," kata dia.
Sebelumnya, Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan mengatakan klarifikasi LHKPN milik Reihana akan dilakukan setelah melihat hasil pengumpulan data oleh lembaga antirasuah.
Pahala mengatakan KPK telah mengirimkan tim ke Lampung untuk mengumpulkan informasi lapangan mengenai harta kekayaan Reihana.
"Kami lihat dulu hasil Lampung-nya, baru undang lagi beliau (Reihana), ya. Kemarin sudah tim berangkat ke sana, sekalian kumpulin informasi dari lapangan," kata Pahala saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (19/5).
Nama Reihana menjadi sorotan publik setelah warganet dan sejumlah akun media sosial menyoroti gaya hidup mewahnya serta soal dirinya yang menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung selama 14 tahun.