Bandarlampung (ANTARA) - Penjabat Bupati Mesuji Sulpakar, didampingi Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Bappelitbangda, Staf Ahli Bupati dan beberapa Kabid Dinas PU melakukan audiensi di Kementerian PPN/Bappena, Selasa ( 7/02/23 )
Kedatangan Pj. Bupati Mesuji dan rombongan diterima Direktur Regional 1 Bapppenas Abdul Malik Sadat Idris dan Fidelia Silvana, Koordinator Subdit Sumatera II di gedung Bappenas Jakarta.
Sulpakar memaparkan kondisi Kabupaten Mesuji, saat ini setelah kurang lebih 14 tahun berdirinya daerah, sampai saat ini masih jauh tertinggal dari kabupaten lain yang ada di Provinsi Lampung. Terutama pembangunan pada sektor infrastruktur khususnya infrastruktur jalan.
Ia menyampaikan permohonan dan harapan besar kepada Kementerian PPN/Bappenas untuk memberikan bantuan guna peningkatan pembangunan yang ada di Kabupaten Mesuji.
Dengan luas wilayah 2.200,54 Km2 dengan tujuh kecamatan dan 105 desa dengan jumlah penduduk 232.140 jiwa ( P : 118.598 dan W : 111.174 ) pada tahun 2022 IPM Mesuji sebesar 69,94 berada di peringkat 15 di Provinsi Lampung dan masuk dalam kategori menengah pada periode tahun 2016-2021 kecepatan pertumbuhan IPM tertinggal di Provinsi Lampung.
Dalam pemaparannya, ia menyampaikan kawasan industri di Kabupaten Mesuji terdiri dari industri besar, menengah dan kecil dengan kawasan industri menengah perkebunan seluas 13.134 Ha, kawasan industri besar perkebunan seluas 8.377 Ha, kawasan industri kecil perikanan seluas 20.164 Ha dan kawasan industri besar perikanan seluas 5.478 Ha.
Ia memaparkan gambaran umum jalan yang ada di Kabupaten Mesuji dengan jalan kabupaten sepanjang 563,142 Km yang menjadi kewenangan Dinas PUPR Mesuji dengan rincian tahun 2021 kondisi jalan mantap 21,27 persen, jalan tidak mantap 78,73 persen dan tahun 2022 kondisi jalan mantap 23,70 persen dan tidak mantap 76,30 persen.
Dari data tersebut dapat disimpulkan kondisi jalan mantap yang ada di Kabupaten Mesuji mengalami kenaikan 2,43 persen sepanjang 13,63 km masih jauh dari harapan nasional pada RPJN tahun 2024 jalan mantap bisa mencapai 65 persen, apabila hanya mengandalkan APBD Kabupaten Mesuji rasanya tidak akan mungkin pembangunan infrastruktur di Mesuko khususnya jalan dapat tecapai dan terwujud.
Sulpakar berharap, kepada semua kepala OPD yang ada di Kabupaten Mesuji untuk lebih efektif dan rutin melakukan koordinasi dan konsultasi dengan kementerian masing masing untuk membawa program-program yang ada di kementerian ke Kabupaten Mesuji.
“Percuma saya bersemangat melakukan terobosan dan komunikasi ke pusat bila tidak ditindak lanjuti oleh OPD teknis,” tambah Sulpakar.
Hasil paparan dan audiensi pada tahun 2022 lalu, Kementerian PPN/Bappenas pada tahun 2023 Kabupaten Mesuji mendapatkan kucuran dana dari APBN yang diperuntukan program pembangunan mengatasi dampak abrasi di Rawa Jitu Utara, Balai Benih Ikan Air Tawar di Desa Bukoposo Kecamatan Way Serdang dan beberapa ruas jalan serta perbaikan gedung sekolah yang dibangun melalui DAK 2022.
“Semoga paparan dan audiensi kita tahun imi dapat membawa beberapa program dari pemerintah pusat ke Kabupaten Mesuji, baik di tahun 2023 maupun tahun 2024, “ kata Sulpakar.
Kedatangan Pj. Bupati Mesuji dan rombongan diterima Direktur Regional 1 Bapppenas Abdul Malik Sadat Idris dan Fidelia Silvana, Koordinator Subdit Sumatera II di gedung Bappenas Jakarta.
Sulpakar memaparkan kondisi Kabupaten Mesuji, saat ini setelah kurang lebih 14 tahun berdirinya daerah, sampai saat ini masih jauh tertinggal dari kabupaten lain yang ada di Provinsi Lampung. Terutama pembangunan pada sektor infrastruktur khususnya infrastruktur jalan.
Ia menyampaikan permohonan dan harapan besar kepada Kementerian PPN/Bappenas untuk memberikan bantuan guna peningkatan pembangunan yang ada di Kabupaten Mesuji.
Dengan luas wilayah 2.200,54 Km2 dengan tujuh kecamatan dan 105 desa dengan jumlah penduduk 232.140 jiwa ( P : 118.598 dan W : 111.174 ) pada tahun 2022 IPM Mesuji sebesar 69,94 berada di peringkat 15 di Provinsi Lampung dan masuk dalam kategori menengah pada periode tahun 2016-2021 kecepatan pertumbuhan IPM tertinggal di Provinsi Lampung.
Dalam pemaparannya, ia menyampaikan kawasan industri di Kabupaten Mesuji terdiri dari industri besar, menengah dan kecil dengan kawasan industri menengah perkebunan seluas 13.134 Ha, kawasan industri besar perkebunan seluas 8.377 Ha, kawasan industri kecil perikanan seluas 20.164 Ha dan kawasan industri besar perikanan seluas 5.478 Ha.
Ia memaparkan gambaran umum jalan yang ada di Kabupaten Mesuji dengan jalan kabupaten sepanjang 563,142 Km yang menjadi kewenangan Dinas PUPR Mesuji dengan rincian tahun 2021 kondisi jalan mantap 21,27 persen, jalan tidak mantap 78,73 persen dan tahun 2022 kondisi jalan mantap 23,70 persen dan tidak mantap 76,30 persen.
Dari data tersebut dapat disimpulkan kondisi jalan mantap yang ada di Kabupaten Mesuji mengalami kenaikan 2,43 persen sepanjang 13,63 km masih jauh dari harapan nasional pada RPJN tahun 2024 jalan mantap bisa mencapai 65 persen, apabila hanya mengandalkan APBD Kabupaten Mesuji rasanya tidak akan mungkin pembangunan infrastruktur di Mesuko khususnya jalan dapat tecapai dan terwujud.
Sulpakar berharap, kepada semua kepala OPD yang ada di Kabupaten Mesuji untuk lebih efektif dan rutin melakukan koordinasi dan konsultasi dengan kementerian masing masing untuk membawa program-program yang ada di kementerian ke Kabupaten Mesuji.
“Percuma saya bersemangat melakukan terobosan dan komunikasi ke pusat bila tidak ditindak lanjuti oleh OPD teknis,” tambah Sulpakar.
Hasil paparan dan audiensi pada tahun 2022 lalu, Kementerian PPN/Bappenas pada tahun 2023 Kabupaten Mesuji mendapatkan kucuran dana dari APBN yang diperuntukan program pembangunan mengatasi dampak abrasi di Rawa Jitu Utara, Balai Benih Ikan Air Tawar di Desa Bukoposo Kecamatan Way Serdang dan beberapa ruas jalan serta perbaikan gedung sekolah yang dibangun melalui DAK 2022.
“Semoga paparan dan audiensi kita tahun imi dapat membawa beberapa program dari pemerintah pusat ke Kabupaten Mesuji, baik di tahun 2023 maupun tahun 2024, “ kata Sulpakar.