Jakarta (ANTARA) -
Penunjukan Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Yudo Margono sebagai Panglima TNI untuk menggantikan Jenderal TNI Andika Perkasa yang memasuki masa pensiun dinilai tepat.
"Kita sangat mendukung keputusan presiden dalam mengusulkan calon Panglima TNI Laksamana Yudo Margono," kata mantan Kepala Sekretariat Direktorat Relawan Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin, Jay Okta, dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.
Menurut Jay Okta, Yudo merupakan seorang pelaut ulung, sehingga tepat menjadi panglima TNI di Negara Kepulauan seperti Indonesia.
Dia menilai sosok Yudo Margono merupakan prajurit tekun dan komandan yang telaten.
Jay Okta yakin sinergitas TNI-Polri bisa lebih kuat ke depannya. "Yudo dekat dengan prajurit dan masyarakat sipil. Kebutuhan prajurit dan cara bergaul dengan masyarakat, Beliau paham betul. Beliau juga humanis," ujarnya.
Sehingga, dia meyakini Yudo akan mampu mengimbangi etos kerja Presiden Jokowi yang humanis, dan kerap turun di tengah-tengah masyarakat.
Kondisi geografis Indonesia sebagai Negara Kepulauan sangat butuh orang yang berpengalaman lama sebagai pelaut.
"Hal itu bisa dilihat dari tongkat komando yang dipegang Yudo selama ini, sangat jelas sebagai pelaut ulung," kata Jay Okta.
Dia juga mengucapkan kepada Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa yang selama ini sudah menjaga NKRI dengan baik.
Rapat internal Komisi I DPR RI pada Jumat sore menyetujui Laksamana TNI Yudo Margono sebagai Panglima TNI, setelah yang bersangkutan menjalani rangkaian uji kelayakan dan kepatutan calon Panglima TNI.
"Setelah mempertimbangkan pandangan fraksi dan anggota, maka Komisi I DPR RI memberikan persetujuan pengangkatan Laksamana Yudo Margono sebagai Panglima TNI," kata Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid di Kompleks Parlemen, Jakarta.
Dia menjelaskan seluruh fraksi menyatakan setuju pengangkatan Laksamana Yudo Margono sebagai Panglima TNI, sehingga dalam rapat internal Komisi I DPR tidak dilakukan pemungutan suara atau "voting".
Menurut dia, persetujuan tersebut dilakukan setelah Komisi I DPR melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap Laksamana Yudo yang berlangsung selama tiga jam.
"Saat sesi pendalaman, beliau (Laksamana Yudo) menjawab pertanyaan dari sembilan fraksi. Lalu kami melakukan rapat internal Komisi I DPR," ujarnya.
Dia mengatakan dalam Rapat Internal Komisi I DPR juga menyetujui pemberhentian Jenderal TNI Andika Perkasa sebagai Panglima TNI. Selain itu menurut dia, Komisi I DPR juga mengapresiasi atas dedikasi Jenderal Andika karena telah memajukan institusi TNI.
Menurut Jay Okta, Yudo merupakan seorang pelaut ulung, sehingga tepat menjadi panglima TNI di Negara Kepulauan seperti Indonesia.
Dia menilai sosok Yudo Margono merupakan prajurit tekun dan komandan yang telaten.
Jay Okta yakin sinergitas TNI-Polri bisa lebih kuat ke depannya. "Yudo dekat dengan prajurit dan masyarakat sipil. Kebutuhan prajurit dan cara bergaul dengan masyarakat, Beliau paham betul. Beliau juga humanis," ujarnya.
Sehingga, dia meyakini Yudo akan mampu mengimbangi etos kerja Presiden Jokowi yang humanis, dan kerap turun di tengah-tengah masyarakat.
Kondisi geografis Indonesia sebagai Negara Kepulauan sangat butuh orang yang berpengalaman lama sebagai pelaut.
"Hal itu bisa dilihat dari tongkat komando yang dipegang Yudo selama ini, sangat jelas sebagai pelaut ulung," kata Jay Okta.
Dia juga mengucapkan kepada Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa yang selama ini sudah menjaga NKRI dengan baik.
Rapat internal Komisi I DPR RI pada Jumat sore menyetujui Laksamana TNI Yudo Margono sebagai Panglima TNI, setelah yang bersangkutan menjalani rangkaian uji kelayakan dan kepatutan calon Panglima TNI.
"Setelah mempertimbangkan pandangan fraksi dan anggota, maka Komisi I DPR RI memberikan persetujuan pengangkatan Laksamana Yudo Margono sebagai Panglima TNI," kata Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid di Kompleks Parlemen, Jakarta.
Dia menjelaskan seluruh fraksi menyatakan setuju pengangkatan Laksamana Yudo Margono sebagai Panglima TNI, sehingga dalam rapat internal Komisi I DPR tidak dilakukan pemungutan suara atau "voting".
Menurut dia, persetujuan tersebut dilakukan setelah Komisi I DPR melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap Laksamana Yudo yang berlangsung selama tiga jam.
"Saat sesi pendalaman, beliau (Laksamana Yudo) menjawab pertanyaan dari sembilan fraksi. Lalu kami melakukan rapat internal Komisi I DPR," ujarnya.
Dia mengatakan dalam Rapat Internal Komisi I DPR juga menyetujui pemberhentian Jenderal TNI Andika Perkasa sebagai Panglima TNI. Selain itu menurut dia, Komisi I DPR juga mengapresiasi atas dedikasi Jenderal Andika karena telah memajukan institusi TNI.