Bandarlampung (ANTARA) - Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim mengatakan penanganan stunting di daerahnya harus diselesaikan secara terintegrasi.
"Anak bukan hanya tanggungjawab orang tuanya saja, namun kita semua termasuk pemerintah juga, semua pihak terkait harus ikut serta menuntaskan stunting. Mari bersama bergerak untuk menyelamatkan generasi kita," ujar Chusnunia Chalim di Bandarlampung, Rabu.
Ia mengatakan, pencapaian prevalensi stunting pada balita di Provinsi Lampung sejak tahun 2018 sampai tahun 2021 menunjukkan tren yang positif. Dimana pada 2018 persentase mencapai 27,28 persen, dan 18,5 persen di tahun 2021.
"Pencapaian di tahun 2021 ini menempati peringkat kelima provinsi dengan stunting terendah se-Indonesia, jadi harapannya ini bisa dituntaskan bersama dengan bantuan semua pihak," katanya.
Menurutnya, kepala daerah dan semua pihak harus memperhatikan komitmen untuk melaksanakan 8 aksi konvergensi penurunan stunting.
"Aksi yang harus di terapkan yaitu menganalisis situasi, membuat rencana kegiatan, melakukan rembuk stunting, membuat Peraturan Bupati/Peraturan Walikota, pembinaan kader pembangunan masyarakat, manajemen data, pengukuran dan publikasi stunting, serta mengkaji kinerja tahunan," ucapnya.
Dia menjelaskan, permasalahan stunting menjadi salah satu hal yang cukup serius karena mempengaruhi produktivitas sumber daya manusia (SDM).
"Apabila stunting kita biarkan, kita akan kehilangan sebagian SDM yang nantinya akan melanjutkan pembangunan. Oleh karena itu, upaya yang kita lakukan dengan mencegah stunting harus diiringi dengan mempersiapkan generasi yang berkualitas," tambahnya.
"Anak bukan hanya tanggungjawab orang tuanya saja, namun kita semua termasuk pemerintah juga, semua pihak terkait harus ikut serta menuntaskan stunting. Mari bersama bergerak untuk menyelamatkan generasi kita," ujar Chusnunia Chalim di Bandarlampung, Rabu.
Ia mengatakan, pencapaian prevalensi stunting pada balita di Provinsi Lampung sejak tahun 2018 sampai tahun 2021 menunjukkan tren yang positif. Dimana pada 2018 persentase mencapai 27,28 persen, dan 18,5 persen di tahun 2021.
"Pencapaian di tahun 2021 ini menempati peringkat kelima provinsi dengan stunting terendah se-Indonesia, jadi harapannya ini bisa dituntaskan bersama dengan bantuan semua pihak," katanya.
Menurutnya, kepala daerah dan semua pihak harus memperhatikan komitmen untuk melaksanakan 8 aksi konvergensi penurunan stunting.
"Aksi yang harus di terapkan yaitu menganalisis situasi, membuat rencana kegiatan, melakukan rembuk stunting, membuat Peraturan Bupati/Peraturan Walikota, pembinaan kader pembangunan masyarakat, manajemen data, pengukuran dan publikasi stunting, serta mengkaji kinerja tahunan," ucapnya.
Dia menjelaskan, permasalahan stunting menjadi salah satu hal yang cukup serius karena mempengaruhi produktivitas sumber daya manusia (SDM).
"Apabila stunting kita biarkan, kita akan kehilangan sebagian SDM yang nantinya akan melanjutkan pembangunan. Oleh karena itu, upaya yang kita lakukan dengan mencegah stunting harus diiringi dengan mempersiapkan generasi yang berkualitas," tambahnya.