Bandarlampung (ANTARA) - Gubernur Lampung Arinal Djunaidi mengatakan dengan terus konsisten menggunakan produk lokal dapat menjaga momentum pertumbuhan ekonomi daerah.
"Presiden dalam beberapa waktu lalu di kegiatan afirmasi Bangga Buatan Indonesia (BBI) telah mengingatkan kepada seluruh kepala daerah untuk menggunakan produk lokal. Bila kita konsisten menggunakan ini maka dapat menjaga pertumbuhan ekonomi daerah," ujar Arinal Djunaidi, di Bandarlampung, Senin.
Ia mengatakan, daerah diwajibkan untuk mengurangi penggunaan produk impor dalam belanja APBD dan mengalokasikan belanja bagi produk dalam negeri.
"Kita tidak usah malu menggunakan produk lokal karena kualitas sama bagusnya. Dengan alokasi 40 persen anggaran untuk membeli produk lokal bisa memacu pertumbuhan ekonomi masyarakat juga," katanya.
Dia menjelaskan, dengan adanya perintah untuk menggunakan produk dalam negeri maka pihaknya telah mengeluarkan surat edaran bagi Bupati serta Walikota untuk menerapkan kebijakan tersebut di daerahnya.
"Ini harus diterapkan, kemarin Presiden sudah menyatakan kalau ada anggaran sebesar Rp400 triliun bisa digunakan untuk beli produk lokal. Kalau ada sepatu, komputer dari dalam negeri kenapa harus dari luar. Akan kita gencarkan ini agar perekonomian bangkit," ucapnya.
Menurutnya, langkah evaluasi secara berkala akan dilakukan bila masih ditemukan belanja daerah yang masih menggunakan produk impor.
"Kalau ada yang masih gemar produk impor maka akan dilakukan evaluasi. Tinggalkan saja produk impor bangkitkan produksi UMKM lokal, agar investasi juga masuk ke dalam," katanya pula.
Ia melanjutkan, daerahnya telah melakukan sejumlah kebijakan dalam mengurangi substitusi impor.
"Kita sudah kurangi ketergantungan impor seperti kita tidak gunakan lagi beras impor karena disini ada produksi padi 250 ribu ton, kopi, singkong dan komoditas unggulan Lampung semua tidak boleh impor. Kita harus biasakan membeli dari lokal" ucapnya pula.
Diketahui Presiden Jokowi telah menargetkan hingga Mei 2022 dari total anggaran APBN sebesar Rp526 triliun, APBD sebesar Rp535 triliun, BUMN senilai Rp420 triliun, sebanyak Rp400 triliun dapat digunakan untuk pembelian barang dari dalam negeri melalui E-Katalog.
Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan daya beli produk lokal dan mengurangi ketergantungan akan produk impor.
"Presiden dalam beberapa waktu lalu di kegiatan afirmasi Bangga Buatan Indonesia (BBI) telah mengingatkan kepada seluruh kepala daerah untuk menggunakan produk lokal. Bila kita konsisten menggunakan ini maka dapat menjaga pertumbuhan ekonomi daerah," ujar Arinal Djunaidi, di Bandarlampung, Senin.
Ia mengatakan, daerah diwajibkan untuk mengurangi penggunaan produk impor dalam belanja APBD dan mengalokasikan belanja bagi produk dalam negeri.
"Kita tidak usah malu menggunakan produk lokal karena kualitas sama bagusnya. Dengan alokasi 40 persen anggaran untuk membeli produk lokal bisa memacu pertumbuhan ekonomi masyarakat juga," katanya.
Dia menjelaskan, dengan adanya perintah untuk menggunakan produk dalam negeri maka pihaknya telah mengeluarkan surat edaran bagi Bupati serta Walikota untuk menerapkan kebijakan tersebut di daerahnya.
"Ini harus diterapkan, kemarin Presiden sudah menyatakan kalau ada anggaran sebesar Rp400 triliun bisa digunakan untuk beli produk lokal. Kalau ada sepatu, komputer dari dalam negeri kenapa harus dari luar. Akan kita gencarkan ini agar perekonomian bangkit," ucapnya.
Menurutnya, langkah evaluasi secara berkala akan dilakukan bila masih ditemukan belanja daerah yang masih menggunakan produk impor.
"Kalau ada yang masih gemar produk impor maka akan dilakukan evaluasi. Tinggalkan saja produk impor bangkitkan produksi UMKM lokal, agar investasi juga masuk ke dalam," katanya pula.
Ia melanjutkan, daerahnya telah melakukan sejumlah kebijakan dalam mengurangi substitusi impor.
"Kita sudah kurangi ketergantungan impor seperti kita tidak gunakan lagi beras impor karena disini ada produksi padi 250 ribu ton, kopi, singkong dan komoditas unggulan Lampung semua tidak boleh impor. Kita harus biasakan membeli dari lokal" ucapnya pula.
Diketahui Presiden Jokowi telah menargetkan hingga Mei 2022 dari total anggaran APBN sebesar Rp526 triliun, APBD sebesar Rp535 triliun, BUMN senilai Rp420 triliun, sebanyak Rp400 triliun dapat digunakan untuk pembelian barang dari dalam negeri melalui E-Katalog.
Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan daya beli produk lokal dan mengurangi ketergantungan akan produk impor.