Ambon (ANTARA) - Pangdam XVI/Pattimura Mayjen TNI Bambang Ismawan mengajak personel untuk saling menghormati kebebasan beragama karena bagian dari hak asasi manusia (HAM) dan pemerintah menjaminnya melalui Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
"Saya mengajak semua pihak wajib menghormati HAM, terutama untuk kemerdekaan di dalam menganut agama dan kepercayaan," kata Pangdam dalam amanatnya yang dibacakan oleh Asisten Teritorial Kepala Staf Daerah Militer (Aster Kasdam) XVI/Pattimura Kolonel Inf. Chrisbianto Arimurti saat membuka Sosialisasi Pembinaan Kerukunan Umat Beragama di Ambon, Jumat.
Mayjen Bambang menyebutkan UUD 1945 Pasal 28E ayat (1) menyebutkan, "Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali."
Dalam Pasal 29 ayat (2) menyebutkan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduknya untuk memeluk agama.
Kodam Pattimura sebagai kompartemen strategis memiliki tugas pokok menyelenggarakan pembinaan kesiapan operasional seluruh komando dan operasi pertahanan aktif di darat di Kepulauan Maluku dan Maluku Utara.
Demografi, kultur, dan agama di dua wilayah tersebut, kata Pangdam, sangat heterogen, sementara setiap personel TNI harus mampu menjadi garda terdepan dalam menjaga keamanan dan kedaulatan wilayah.
Oleh karena itu, pelaksanaan sosialisasi pembinaan kerukunan umat beragama perlu agar prajurit dan keluarga besar TNI, tokoh agama, dan tokoh pemuda benar-benar memahami tentang toleransi antarumat beragama, saling menerima, menghargai, dan menghormati keyakinan masing-masing.
Selain itu, lanjut dia, juga bisa saling tolong-menolong dan bekerja sama dengan keragaman agama yang dimiliki.
"Seluruh warga negara harus bisa hidup berdampingan demi menjaga kerukunan beragama di Indonesia," tambah Pangdam.
Sosialisasi Pembinaan Kerukunan Umat Beragama digelar Kodam XVI/Pattimura merupakan bagian dari program Pembinaan Teritorial (Binter) TNI Angkatan Darat.
Kegiatan yang menghadirkan Ustaz Hasrun Kelirey sebagai pemateri bertujuan untuk mencegah konflik sosial antarumat beragama.
"Saya mengajak semua pihak wajib menghormati HAM, terutama untuk kemerdekaan di dalam menganut agama dan kepercayaan," kata Pangdam dalam amanatnya yang dibacakan oleh Asisten Teritorial Kepala Staf Daerah Militer (Aster Kasdam) XVI/Pattimura Kolonel Inf. Chrisbianto Arimurti saat membuka Sosialisasi Pembinaan Kerukunan Umat Beragama di Ambon, Jumat.
Mayjen Bambang menyebutkan UUD 1945 Pasal 28E ayat (1) menyebutkan, "Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali."
Dalam Pasal 29 ayat (2) menyebutkan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduknya untuk memeluk agama.
Kodam Pattimura sebagai kompartemen strategis memiliki tugas pokok menyelenggarakan pembinaan kesiapan operasional seluruh komando dan operasi pertahanan aktif di darat di Kepulauan Maluku dan Maluku Utara.
Demografi, kultur, dan agama di dua wilayah tersebut, kata Pangdam, sangat heterogen, sementara setiap personel TNI harus mampu menjadi garda terdepan dalam menjaga keamanan dan kedaulatan wilayah.
Oleh karena itu, pelaksanaan sosialisasi pembinaan kerukunan umat beragama perlu agar prajurit dan keluarga besar TNI, tokoh agama, dan tokoh pemuda benar-benar memahami tentang toleransi antarumat beragama, saling menerima, menghargai, dan menghormati keyakinan masing-masing.
Selain itu, lanjut dia, juga bisa saling tolong-menolong dan bekerja sama dengan keragaman agama yang dimiliki.
"Seluruh warga negara harus bisa hidup berdampingan demi menjaga kerukunan beragama di Indonesia," tambah Pangdam.
Sosialisasi Pembinaan Kerukunan Umat Beragama digelar Kodam XVI/Pattimura merupakan bagian dari program Pembinaan Teritorial (Binter) TNI Angkatan Darat.
Kegiatan yang menghadirkan Ustaz Hasrun Kelirey sebagai pemateri bertujuan untuk mencegah konflik sosial antarumat beragama.