Lampung Timur (ANTARA) - Anggota Komisi IV DPRD Lampung Timur Agus Putra Eka Jasutra mengatakan masa pandemi COVID-19 harus menjadi momentum pemerintah daerah memperbaiki Data Terpadu Kesejahteran Sosial (DTKS) agar bantuan pemerintah pusat yang salurkan tepat sasaran di lapangan.
"Pandemi COVID-19 harus jadi momentum pemerintah memperbaiki DTKS," kata Agus di Lampung Timur, Rabu.
Menurut dia, data lama DTKS sudah tidak relevan lagi untuk menjadi acuan pemerintah pusat dalam menyalurkan bantuan sosial.
Hal itu, kata Agus, atas dasar aspirasi sejumlah perangkat desa dan warga saat reses selama dua hari ini di dua desa di wilayah Kecamatan Mataram Baru, Lampung Timur.
Baca juga: Corona masih mewabah, Qunutan tidak di masjid lagi
Baca juga: Objek Wisata Way Kambas ditutup karena corona, gajah-gajah dan pawangnya lebih rileks
Baca juga: Cegah COVID-19, Lampung Timur umumkan pedoman ibadah selama Ramadhan
"Sejumlah perangkat desa minta DTKS segera diperbaiki agar valid, karena ada warga yang sudah sejahtera tapi masih menerima bantuan reguler pemerintah, ada juga yang sudah meninggal, tapi masih terdata, " ujarnya.
Menurut perangkat desa, pihak pemerintah desa siap jika diminta mengirimkan data terbaru warganya yang layak menerima bantuan pemerintah pusat berupa bantuan PKH dan BPNT.
"Mereka minta DPRD menyampaikan kepada pemerintah agar segera ada perbaikan data DKTS dan mereka siap mengirimkan datanya ke dinas sosial," ujar dia.
"Pandemi COVID-19 harus jadi momentum pemerintah memperbaiki DTKS," kata Agus di Lampung Timur, Rabu.
Menurut dia, data lama DTKS sudah tidak relevan lagi untuk menjadi acuan pemerintah pusat dalam menyalurkan bantuan sosial.
Hal itu, kata Agus, atas dasar aspirasi sejumlah perangkat desa dan warga saat reses selama dua hari ini di dua desa di wilayah Kecamatan Mataram Baru, Lampung Timur.
Baca juga: Corona masih mewabah, Qunutan tidak di masjid lagi
Baca juga: Objek Wisata Way Kambas ditutup karena corona, gajah-gajah dan pawangnya lebih rileks
Baca juga: Cegah COVID-19, Lampung Timur umumkan pedoman ibadah selama Ramadhan
"Sejumlah perangkat desa minta DTKS segera diperbaiki agar valid, karena ada warga yang sudah sejahtera tapi masih menerima bantuan reguler pemerintah, ada juga yang sudah meninggal, tapi masih terdata, " ujarnya.
Menurut perangkat desa, pihak pemerintah desa siap jika diminta mengirimkan data terbaru warganya yang layak menerima bantuan pemerintah pusat berupa bantuan PKH dan BPNT.
"Mereka minta DPRD menyampaikan kepada pemerintah agar segera ada perbaikan data DKTS dan mereka siap mengirimkan datanya ke dinas sosial," ujar dia.