Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi X DPR RI MY Esti Wijayanti memandang program Kartu Prakerja perlu dievaluasi, terutama yang berkaitan dengan pelatihan prakerja saat rapat kerja Komisi X DPR RI dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nadiem Makarim, Senin.
"Saya kira perlu ada evaluasi terhadap program Kartu Prakerja yang berkaitan langsung dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yaitu pelatihan. Rekan-rekan profesor, doktor, dosen-dosen di Yogyakarta sudah menyoroti mengenai hal itu," ujar Esti dalam raker yang dilakukan secara virtual di Jakarta tersebut.
Esti menambahkan Nadiem dapat memberi masukan kepada pemerintah pusat mengenai permintaannya tersebut, mengingat pada pelaksanaannya cukup rawan.
Selain itu, Esti juga meminta agar semua program bantuan dari pemerintah dikumpulkan dalam satu program saja, sehingga apabila ingin dicairkan, tinggal membuka database seluruh penduduk Indonesia, lalu langsung dibagi secara merata seluruhnya.
"Saya menyuarakan ini karena salah satu anggaran yang kami lakukan untuk Gugus COVID-19 ini dari Kemendikbud hampir Rp5 triliun. Sekarang ada yang dapat sampai dobel-dobel, program A dapat, program B dapat, program C dapat. Tetapi ada masyarakat yang tidak dapat," ujar Esti.
Baca juga: Kata Sri Mulyani lebih dari separuh rakyat Indonesia tersentuh bansos
Untuk jumlah demikian besarnya, Esti mengatakan masih ada masyarakat yang komplain karena tidak mendapat bagian dari realokasi anggaran tersebut kepadanya.
"Saya berharap kepada pak Menteri ada masukan kepada Pemerintah Pusat dari pak Menteri. Karena di bawah cukup rawan tentang bantuan," ujar Esti.
Baca juga: 1,4 juta orang registrasi ikut Kartu Prakerja
"Saya kira perlu ada evaluasi terhadap program Kartu Prakerja yang berkaitan langsung dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yaitu pelatihan. Rekan-rekan profesor, doktor, dosen-dosen di Yogyakarta sudah menyoroti mengenai hal itu," ujar Esti dalam raker yang dilakukan secara virtual di Jakarta tersebut.
Esti menambahkan Nadiem dapat memberi masukan kepada pemerintah pusat mengenai permintaannya tersebut, mengingat pada pelaksanaannya cukup rawan.
Selain itu, Esti juga meminta agar semua program bantuan dari pemerintah dikumpulkan dalam satu program saja, sehingga apabila ingin dicairkan, tinggal membuka database seluruh penduduk Indonesia, lalu langsung dibagi secara merata seluruhnya.
"Saya menyuarakan ini karena salah satu anggaran yang kami lakukan untuk Gugus COVID-19 ini dari Kemendikbud hampir Rp5 triliun. Sekarang ada yang dapat sampai dobel-dobel, program A dapat, program B dapat, program C dapat. Tetapi ada masyarakat yang tidak dapat," ujar Esti.
Baca juga: Kata Sri Mulyani lebih dari separuh rakyat Indonesia tersentuh bansos
Untuk jumlah demikian besarnya, Esti mengatakan masih ada masyarakat yang komplain karena tidak mendapat bagian dari realokasi anggaran tersebut kepadanya.
"Saya berharap kepada pak Menteri ada masukan kepada Pemerintah Pusat dari pak Menteri. Karena di bawah cukup rawan tentang bantuan," ujar Esti.
Baca juga: 1,4 juta orang registrasi ikut Kartu Prakerja