Kupang (ANTARA) - Asosiasi Perjalanan Wisata Indonesia (ASITA) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mengapresiasi perhatian Presiden Joko Widodo (Jokowi) terhadap para pekerja di sektor pariwisata, yang terdampak wabah Virus Corona baru atau COVID-19.
"Kami tentu memberikan apresiasi terhadap kebijakan Presiden yang memberikan perhatian terhadap pekerja di sektor pariwisata, di mana banyak sekali di antara mereka harus dirumahkan karena perusahaan tidak mampu membayar upah," kata Ketua DPD ASITA NTT Albert Frans kepada ANTARA di Kupang, Jumat.
Dia mengemukakan hal itu ketika diminta tanggapan seputar rencana pemerintah menyiapkan program perlindungan sosial bagi para pekerja di sektor pariwisata yang terdampak pandemi COVID-19.
Albert Frans berharap kebijakan pemerintah pusat ini tidak hanya berupa pelatihan-pelatihan saja karena para pelaku pariwisata juga membutuhkan pangan.
"Semoga programnya bukan hanya berupa pelatihan-pelatihan saja, karena pelaku pariwisata juga butuh makanan untuk keluarga masing-masing-masing," kata Albert Frans.
Baca juga: Dispar Riau sebut 117 destinasi wisata tutup cegah COVID-19
Presiden Jokowi menyiapkan program perlindungan sosial bagi para pekerja di sektor pariwisata yang terdampak pandemi COVID-19.
"Langkah-langkah mitigasi perlu secepatnya dilakukan, pertama program perlindungan sosial bagi pekerja yang bekerja di sektor pariwisata ini betul-betul harus dipastikan ada dan sampai kepada sasaran," kata Presiden Jokowi di Istana Merdeka Jakarta, Kamis (16/4).
Presiden Jokowi enyampaikan hal tersebut saat memimpin rapat terbatas dengan tema "Mitigasi Dampak Covid 19 Terhadap Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif" melalui konferensi via video yang dihadiri Wakil Presiden Ma'ruf Amin, para menteri kabinet Indonesia Maju dan kepala lembaga lainnya.
"Kita tahu dampak yang paling berat dirasakan dan pertama dirasakan karena COVID-19 ini adalah dunia pariwisata baik yang terkena itu hotel, restoran, maupun yang menyangkut rakyat yaitu barang-barang kerajinan yang dijajakan di sana," tambah Presiden Jokowi.
Langkah kedua adalah realokasi anggaran yang ada dari Kementerian Pariwisata.
"Realokasi ini harus terus diarahkan ke arah semacam saya belum tahu barangnya apa tapi semacam program padat karya bagi pekerja-pekerja yang bergerak di bidang pariwisata ini," ungkap Presiden Jokowi.
Baca juga: Pandemi corona beri kesempatan Raja Ampat benahi pariwisata
Langkah ketiga adalah penyiapan stimulus ekonomi bagi pelaku usaha di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. "Ini harus betul-betul dilakukan agar mereka bisa bertahan dan tidak melakukan PHK besar-besaran," tambah Presiden Jokowi.
Baca juga: Setelah pandemi berlalu, Kemenparekraf gandeng Polri tingkatkan minat berwisata ke Indonesia
"Kami tentu memberikan apresiasi terhadap kebijakan Presiden yang memberikan perhatian terhadap pekerja di sektor pariwisata, di mana banyak sekali di antara mereka harus dirumahkan karena perusahaan tidak mampu membayar upah," kata Ketua DPD ASITA NTT Albert Frans kepada ANTARA di Kupang, Jumat.
Dia mengemukakan hal itu ketika diminta tanggapan seputar rencana pemerintah menyiapkan program perlindungan sosial bagi para pekerja di sektor pariwisata yang terdampak pandemi COVID-19.
Albert Frans berharap kebijakan pemerintah pusat ini tidak hanya berupa pelatihan-pelatihan saja karena para pelaku pariwisata juga membutuhkan pangan.
"Semoga programnya bukan hanya berupa pelatihan-pelatihan saja, karena pelaku pariwisata juga butuh makanan untuk keluarga masing-masing-masing," kata Albert Frans.
Baca juga: Dispar Riau sebut 117 destinasi wisata tutup cegah COVID-19
Presiden Jokowi menyiapkan program perlindungan sosial bagi para pekerja di sektor pariwisata yang terdampak pandemi COVID-19.
"Langkah-langkah mitigasi perlu secepatnya dilakukan, pertama program perlindungan sosial bagi pekerja yang bekerja di sektor pariwisata ini betul-betul harus dipastikan ada dan sampai kepada sasaran," kata Presiden Jokowi di Istana Merdeka Jakarta, Kamis (16/4).
Presiden Jokowi enyampaikan hal tersebut saat memimpin rapat terbatas dengan tema "Mitigasi Dampak Covid 19 Terhadap Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif" melalui konferensi via video yang dihadiri Wakil Presiden Ma'ruf Amin, para menteri kabinet Indonesia Maju dan kepala lembaga lainnya.
"Kita tahu dampak yang paling berat dirasakan dan pertama dirasakan karena COVID-19 ini adalah dunia pariwisata baik yang terkena itu hotel, restoran, maupun yang menyangkut rakyat yaitu barang-barang kerajinan yang dijajakan di sana," tambah Presiden Jokowi.
Langkah kedua adalah realokasi anggaran yang ada dari Kementerian Pariwisata.
"Realokasi ini harus terus diarahkan ke arah semacam saya belum tahu barangnya apa tapi semacam program padat karya bagi pekerja-pekerja yang bergerak di bidang pariwisata ini," ungkap Presiden Jokowi.
Baca juga: Pandemi corona beri kesempatan Raja Ampat benahi pariwisata
Langkah ketiga adalah penyiapan stimulus ekonomi bagi pelaku usaha di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. "Ini harus betul-betul dilakukan agar mereka bisa bertahan dan tidak melakukan PHK besar-besaran," tambah Presiden Jokowi.
Baca juga: Setelah pandemi berlalu, Kemenparekraf gandeng Polri tingkatkan minat berwisata ke Indonesia