Jakarta (ANTARA) - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengingatkan adanya kecenderungan bahwa aktivitas pengembangan jasa finansial akan semakin banyak dilakukan oleh berbagai lembaga nonbank.
"Di China saat ini, 30 persen jasa finansial diberikan oleh pihak perbankan," kata Gubernur BI Perry Warjiyo dalam acara Seminar Nasional Sekolah Bisnis Institut Pertanian Bogor (IPB) di Jakarta, Sabtu.
Menurut dia, hal tersebut juga terjadi di dalam negeri di mana banyak sekali kalangan milenial yang telah melakukan transaksi keuangan melalui digital platform melalui online atau daring.
Untuk itu, Gubernur BI dan dunia perbankan saat ini juga berupaya memperbesar pembiayaan dari sumber perekonomian baru seperti untuk memudahkan perizinan dalam rangka meningkatkan daya saing untuk mendapatkan inovasi baik dari dalam maupun luar negeri.
Perry Warjiyo juga menginginkan perkembangan ekonomi digital diarahkan untuk inklusi keuangan dan inklusi ekonomi nasional.
Baca juga: BI : Tren globalisasi menyusut, digitalisasi yang melesat
"Bagaimana kita bisa membangun ekonomi digital untuk pemberdayaan masyarakat seperti sektor UMKM, pertanian, serta kelautan dan perikanan, sehingga bisa menjadi tulang punggung baru perekonomian Indonesia," ucapnya.
Pada intinya, ujar dia, cara untuk tetap relevan dalam perkembangan ekonomi digitalisasi saat ini adalah bagaimana dapat melakukan transformasi yang adaptif serta responsif dalam mengelola berbagai aspek tantangan yang ada.
Sebelumnya, Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Pingkan Audrine Kosijungan menyatakan,
pemerintah di bawah arahan Menteri Keuangan Sri Mulyani sudah menyadari betul akan adanya ancaman dari perkembangan ekonomi global yang kian tidak menentu.
Oleh sebab itu, ujar dia, APBN 2020 disusun dengan mempertimbangkan aspek internal dan eksternal. Hal ini menjadi sebuah langkah strategis yang ditempuh pemerintah untuk melanjutkan reformasi struktur perekonomian nasional yang berorientasi pada inovasi dan pemberdayaan SDM berdaya saing global.
Presiden Jokowi, lanjut Pingkan, juga telah menekankan bahwa Indonesia harus mengundang investasi yang seluas-luasnya dalam rangka membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang tengah dihadapi oleh bonus penduduk usia angkatan kerja.
Baca juga: Menteri Keuangan AS sangat khawatir akan mata uang kripto Libra
"Presiden juga mengingatkan jangan ada pihak yang alergi terhadap investasi. Semua hal menghambat investasi semuanya harus dipangkas, termasuk hal-hal terkait perizinan dan pungutan liar," katanya.
Ia juga mengemukakan, dengan adanya anggaran yang memfokuskan pada peningkatan kualitas SDM, pemerintah juga perlu terus berupaya untuk menarik investasi industri padat karya sebanyak-banyaknya agar anggaran yang besar tersebut dapat memberikan dampak riil bagi angkatan kerja Indonesia dan pertumbuhan ekonomi nasional.
Sebelumnya Wakil Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nurhaida mengatakan peningkatan inklusi keuangan dan perlindungan konsumen dapat mendorong tingkat kesejahteraan masyarakat dan menjawab masalah pembiayaan kepada UMKM.
"Peningkatan keuangan inklusi dan perlindungan konsumen ini sangat strategis untuk menurunkan kemiskinan, ketimpangan dan kesejahteraan, karena dapat memperluas akses keuangan dan menjawab permasalahan pembiayaan kepada UMKM," kata Nurhaida dalam acara FinExpo 2019 di Jakarta, Sabtu (19/10).
Nurhaida menjelaskan inklusi keuangan ini dapat menawarkan kemudahan untuk mendapatkan layanan jasa keuangan formal bagi masyarakat maupun pelaku usaha kecil yang ingin memperluas usaha dan selama ini kesulitan memperoleh akses pembiayaan.
Baca juga: Pada 2020, facebook akan luncurkan mata uang kripto
"Di China saat ini, 30 persen jasa finansial diberikan oleh pihak perbankan," kata Gubernur BI Perry Warjiyo dalam acara Seminar Nasional Sekolah Bisnis Institut Pertanian Bogor (IPB) di Jakarta, Sabtu.
Menurut dia, hal tersebut juga terjadi di dalam negeri di mana banyak sekali kalangan milenial yang telah melakukan transaksi keuangan melalui digital platform melalui online atau daring.
Untuk itu, Gubernur BI dan dunia perbankan saat ini juga berupaya memperbesar pembiayaan dari sumber perekonomian baru seperti untuk memudahkan perizinan dalam rangka meningkatkan daya saing untuk mendapatkan inovasi baik dari dalam maupun luar negeri.
Perry Warjiyo juga menginginkan perkembangan ekonomi digital diarahkan untuk inklusi keuangan dan inklusi ekonomi nasional.
Baca juga: BI : Tren globalisasi menyusut, digitalisasi yang melesat
"Bagaimana kita bisa membangun ekonomi digital untuk pemberdayaan masyarakat seperti sektor UMKM, pertanian, serta kelautan dan perikanan, sehingga bisa menjadi tulang punggung baru perekonomian Indonesia," ucapnya.
Pada intinya, ujar dia, cara untuk tetap relevan dalam perkembangan ekonomi digitalisasi saat ini adalah bagaimana dapat melakukan transformasi yang adaptif serta responsif dalam mengelola berbagai aspek tantangan yang ada.
Sebelumnya, Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Pingkan Audrine Kosijungan menyatakan,
pemerintah di bawah arahan Menteri Keuangan Sri Mulyani sudah menyadari betul akan adanya ancaman dari perkembangan ekonomi global yang kian tidak menentu.
Oleh sebab itu, ujar dia, APBN 2020 disusun dengan mempertimbangkan aspek internal dan eksternal. Hal ini menjadi sebuah langkah strategis yang ditempuh pemerintah untuk melanjutkan reformasi struktur perekonomian nasional yang berorientasi pada inovasi dan pemberdayaan SDM berdaya saing global.
Presiden Jokowi, lanjut Pingkan, juga telah menekankan bahwa Indonesia harus mengundang investasi yang seluas-luasnya dalam rangka membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang tengah dihadapi oleh bonus penduduk usia angkatan kerja.
Baca juga: Menteri Keuangan AS sangat khawatir akan mata uang kripto Libra
"Presiden juga mengingatkan jangan ada pihak yang alergi terhadap investasi. Semua hal menghambat investasi semuanya harus dipangkas, termasuk hal-hal terkait perizinan dan pungutan liar," katanya.
Ia juga mengemukakan, dengan adanya anggaran yang memfokuskan pada peningkatan kualitas SDM, pemerintah juga perlu terus berupaya untuk menarik investasi industri padat karya sebanyak-banyaknya agar anggaran yang besar tersebut dapat memberikan dampak riil bagi angkatan kerja Indonesia dan pertumbuhan ekonomi nasional.
Sebelumnya Wakil Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nurhaida mengatakan peningkatan inklusi keuangan dan perlindungan konsumen dapat mendorong tingkat kesejahteraan masyarakat dan menjawab masalah pembiayaan kepada UMKM.
"Peningkatan keuangan inklusi dan perlindungan konsumen ini sangat strategis untuk menurunkan kemiskinan, ketimpangan dan kesejahteraan, karena dapat memperluas akses keuangan dan menjawab permasalahan pembiayaan kepada UMKM," kata Nurhaida dalam acara FinExpo 2019 di Jakarta, Sabtu (19/10).
Nurhaida menjelaskan inklusi keuangan ini dapat menawarkan kemudahan untuk mendapatkan layanan jasa keuangan formal bagi masyarakat maupun pelaku usaha kecil yang ingin memperluas usaha dan selama ini kesulitan memperoleh akses pembiayaan.
Baca juga: Pada 2020, facebook akan luncurkan mata uang kripto