Jakarta (ANTARA) - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Hanif Dhakiri mempunyai kapabilitas untuk menjadi pelaksana tugas Menteri Pemuda dan Olahraga (Plt. Menpora) kata tokoh muda, Arief Rosyid Hasan (ARH).
"Terkait figur, saya kira Hanif Dhakiri sebagai aktivis Kelompok Cipayung Plus juga Sekretaris Jenderal Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKA PMII) periode 2018-2023 mempunyai kapabilitas memimpin Kemenpora ke depan," ujar Arief Rosyid Hasan (ARH) ketika dihubungi di Jakarta, Jumat (20/9).
Ia juga mengapresiasi langkah sigap yang ditunjukkan Presiden Joko Widodo dalam menunjuk Plt. Menpora. Apalagi melihat adanya kesamaan latar belakang antara Menaker, Hanif Dhakiri dengan politisi Partai Kebangkitan Bangsa, Imam Nahrawi yang juga berasal dari PMII.
Baca juga: KPK menduga uang suap Imam Nahrawi mengalir ke pihak lain
"Saya kira langkah itu menunjukkan kalau Pak Jokowi cukup loyal kepada partai pendukungnya," ujar ARH.
Kendati masa jabatan Imam Nahrawi kurang lebih sebulan lagi. Namun Presiden Jokowi tetap menunjuk penggantinya dalam waktu dua hari setelah mantan Menpora itu dinyatakan sebagai tersangka kasus penyaluran Dana Hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Tahun Anggaran 2018.
"Ini menunjukkan komitmen pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Pemuda. Serta keinginan memanfaatkan bonus demografis jadi kelihatan tegas," kata ARH.
Itu juga menjadi bukti kalau Presiden ingin fokus menjadikan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) dan pembangunan pemuda yang unggul sebagai langkah yang strategis.
Baca juga: Usai mundur sebagai menteri Imam Nahrawi kemasi barang-barang pribadi
Apalagi sejak 2017, Jokowi telah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 66 Tahun 2017 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan.
"Yang mana kami (Merial Institute) dilibatkan sebagai Kelompok Kerja (Pokja) Pelayanan Kepemudaan. Kami mengharapkan Mas Hanif memperhatikan Perpres tersebut agar menjadi salah satu target untuk diselesaikan," kata ARH.
Ia menilai Kementerian Pemuda dan Olahraga sebagai leading sector di antara 30 kementerian dan lembaga yang mengurus kepemudaan. Oleh karena itu, peran Hanif sangat dibutuhkan dalam melaksanakan Perpres yang diamanahi presiden kepada Kemenpora itu.
"Perpres tersebut dari terakhir rapat di Bogor sampai hari ini masih dalam tahap koordinasi. Masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan," ujar ARH.
Pekerjaan itu, pertama, terkait pembuatan peta jalan (roadmap) pembangunan pemuda yang sampai saat ini masih belum ada. Kedua, perumusan Rencana Aksi Nasional, dan Rencana Aksi di masing-masing daerah.
"Kita butuh roadmap karena pemuda belum punya sisi kesamaan visi tentang bagaimana masa depan pemuda Indonesia dibangun. Visi itu bisa dibangun lewat roadmap," ujar ARH.
Meski waktunya tinggal sebulan lagi, di waktu singkat ini. ARH menaruh harapan yang besar agar Plt. Menpora bisa langsung memprioritaskan langkah-langkah yang mendukung amanah Perpres Nomor 66/2017 tersebut.
Baca juga: Kemenpora pastikan tidak terganggu dengan status Menpora yang jadi tersangka
"Terkait figur, saya kira Hanif Dhakiri sebagai aktivis Kelompok Cipayung Plus juga Sekretaris Jenderal Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKA PMII) periode 2018-2023 mempunyai kapabilitas memimpin Kemenpora ke depan," ujar Arief Rosyid Hasan (ARH) ketika dihubungi di Jakarta, Jumat (20/9).
Ia juga mengapresiasi langkah sigap yang ditunjukkan Presiden Joko Widodo dalam menunjuk Plt. Menpora. Apalagi melihat adanya kesamaan latar belakang antara Menaker, Hanif Dhakiri dengan politisi Partai Kebangkitan Bangsa, Imam Nahrawi yang juga berasal dari PMII.
Baca juga: KPK menduga uang suap Imam Nahrawi mengalir ke pihak lain
"Saya kira langkah itu menunjukkan kalau Pak Jokowi cukup loyal kepada partai pendukungnya," ujar ARH.
Kendati masa jabatan Imam Nahrawi kurang lebih sebulan lagi. Namun Presiden Jokowi tetap menunjuk penggantinya dalam waktu dua hari setelah mantan Menpora itu dinyatakan sebagai tersangka kasus penyaluran Dana Hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Tahun Anggaran 2018.
"Ini menunjukkan komitmen pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Pemuda. Serta keinginan memanfaatkan bonus demografis jadi kelihatan tegas," kata ARH.
Itu juga menjadi bukti kalau Presiden ingin fokus menjadikan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) dan pembangunan pemuda yang unggul sebagai langkah yang strategis.
Baca juga: Usai mundur sebagai menteri Imam Nahrawi kemasi barang-barang pribadi
Apalagi sejak 2017, Jokowi telah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 66 Tahun 2017 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan.
"Yang mana kami (Merial Institute) dilibatkan sebagai Kelompok Kerja (Pokja) Pelayanan Kepemudaan. Kami mengharapkan Mas Hanif memperhatikan Perpres tersebut agar menjadi salah satu target untuk diselesaikan," kata ARH.
Ia menilai Kementerian Pemuda dan Olahraga sebagai leading sector di antara 30 kementerian dan lembaga yang mengurus kepemudaan. Oleh karena itu, peran Hanif sangat dibutuhkan dalam melaksanakan Perpres yang diamanahi presiden kepada Kemenpora itu.
"Perpres tersebut dari terakhir rapat di Bogor sampai hari ini masih dalam tahap koordinasi. Masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan," ujar ARH.
Pekerjaan itu, pertama, terkait pembuatan peta jalan (roadmap) pembangunan pemuda yang sampai saat ini masih belum ada. Kedua, perumusan Rencana Aksi Nasional, dan Rencana Aksi di masing-masing daerah.
"Kita butuh roadmap karena pemuda belum punya sisi kesamaan visi tentang bagaimana masa depan pemuda Indonesia dibangun. Visi itu bisa dibangun lewat roadmap," ujar ARH.
Meski waktunya tinggal sebulan lagi, di waktu singkat ini. ARH menaruh harapan yang besar agar Plt. Menpora bisa langsung memprioritaskan langkah-langkah yang mendukung amanah Perpres Nomor 66/2017 tersebut.
Baca juga: Kemenpora pastikan tidak terganggu dengan status Menpora yang jadi tersangka