Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pariwisata (Kemenpar) menggandeng lembaga keuangan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) untuk mendorong pembiayaan dan kredit kemitraan pondok wisata di kawasan Mandalika, Nusa Tenggara Barat.
Ketua Tim Percepatan Pengembangan Homestay Desa Wisata Kemenpar, Anneke Prasyanti, mengatakan Mandalika menjadi destinasi lanjutan setelah sebelumnya program kemitraan sudah mulai dimanfaatkan di Desa Samiran, Boyolali, Jawa Tengah, dan Desa Nglanggeran, Gunung Kidul, D.I. Yogyakarta.
“Pada awalnya kami menjajaki regulasi di Kementerian Keuangan sampai pada tahap evaluasi. Lalu kami berkoordinasi dengan PT SMF untuk melakukan pendampingan kepada lembaga penyalur yang mendorong pada proses MoU, hingga kini pembiayaan telah dimanfaatkan di dua destinasi yaitu Desa Wisata Samiran, Boyolali, Jawa Tengah dan Desa Wisata Nglanggeran, Gunung Kidul, Yogyakarta”, ujar Anneke dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Minggu.
Pihaknya memberikan sosialisasi mengenai konsep dan regulasi yang melingkupi Pondok Wisata di Desa Wisata. Ia sekaligus menjelaskan tentang awal mula kerja sama dengan Kementerian/Lembaga terkait.
Adapun pemberian kredit kemitraan yang dimaksud adalah pinjaman dengan bunga rendah bagi pengembangan atau pembangunan pondok wisata.
Leo Khadafi, Kadiv Management Kredit PT SMF, menjelaskan syarat desa peminjam antara lain sudah terbentuk Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata) yang telah berkarya aktif yang nantinya akan mengkoordinir pemberian bantuan bersama BUMDes.
“Rekam jejak Pokdarwis sangat penting dan selama BUMDes meyakini bahwa masyarakat punya kemampuan untuk mengembalikan maka hal ini bisa dilaksanakan. Semangatnya untuk membantu desa wisata yang tidak terkait dengan bank karena bantuan ini tidak mengkonsiderasi bentuk dan material bangunan,” ujar Leo.
Masyarakat menyambut baik sosialisasi pengembangan homestay dan adanya bantuan kredit kemitraan ini.
“Banyak ilmu dan pengalaman yang belum kami dapat sebelumnya dari bimbingan ini. Terkait anggaran, kami dari Desa Prabu tidak hanya akan menggunakannya untuk renovasi namun juga membangun pondok wisata. Tentunya kearifan lokal akan tetap kami pertahankam sebagai ciri khas kami di Lombok khususnya Prabu. Semoga ke depan pondok wisata semakin maju, tidak hanya di Lombok tapi di nusantara,” ujar Zamron, Sekretaris Pokdarwis Desa Prabu.
Selaras dengan Zamron, Anom selaku BUMDes Desa Mertak sepakat untuk membuat Hometay yang berkearifan lokal. “Kami sebagai pemuda sepakat akan hal itu (kearifan lokal). Janganlah kita ikut-ikut gaya Barat karena kita punya gaya sendiri", ujar Anom.
Saat ini Tim Percepatan Pengembangan Homestay Desa Wisata koordinasi dengan Akademisi, BUMN/Swasta, Pemerintah, dan Media sebagai Pentahelix Pariwisata untuk mengembangkan Homestay Desa Wisata di 10 Destinasi Pariwisata Prioritas.
Homestay Desa Wisata adalah hunian yang dimiliki dan dikelola oleh warga lokal, dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan akomodasi pariwisata dalam bentuk penginapan dan meningkatkan ekonomi warga setempat.
Ketua Tim Percepatan Pengembangan Homestay Desa Wisata Kemenpar, Anneke Prasyanti, mengatakan Mandalika menjadi destinasi lanjutan setelah sebelumnya program kemitraan sudah mulai dimanfaatkan di Desa Samiran, Boyolali, Jawa Tengah, dan Desa Nglanggeran, Gunung Kidul, D.I. Yogyakarta.
“Pada awalnya kami menjajaki regulasi di Kementerian Keuangan sampai pada tahap evaluasi. Lalu kami berkoordinasi dengan PT SMF untuk melakukan pendampingan kepada lembaga penyalur yang mendorong pada proses MoU, hingga kini pembiayaan telah dimanfaatkan di dua destinasi yaitu Desa Wisata Samiran, Boyolali, Jawa Tengah dan Desa Wisata Nglanggeran, Gunung Kidul, Yogyakarta”, ujar Anneke dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Minggu.
Pihaknya memberikan sosialisasi mengenai konsep dan regulasi yang melingkupi Pondok Wisata di Desa Wisata. Ia sekaligus menjelaskan tentang awal mula kerja sama dengan Kementerian/Lembaga terkait.
Adapun pemberian kredit kemitraan yang dimaksud adalah pinjaman dengan bunga rendah bagi pengembangan atau pembangunan pondok wisata.
Leo Khadafi, Kadiv Management Kredit PT SMF, menjelaskan syarat desa peminjam antara lain sudah terbentuk Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata) yang telah berkarya aktif yang nantinya akan mengkoordinir pemberian bantuan bersama BUMDes.
“Rekam jejak Pokdarwis sangat penting dan selama BUMDes meyakini bahwa masyarakat punya kemampuan untuk mengembalikan maka hal ini bisa dilaksanakan. Semangatnya untuk membantu desa wisata yang tidak terkait dengan bank karena bantuan ini tidak mengkonsiderasi bentuk dan material bangunan,” ujar Leo.
Masyarakat menyambut baik sosialisasi pengembangan homestay dan adanya bantuan kredit kemitraan ini.
“Banyak ilmu dan pengalaman yang belum kami dapat sebelumnya dari bimbingan ini. Terkait anggaran, kami dari Desa Prabu tidak hanya akan menggunakannya untuk renovasi namun juga membangun pondok wisata. Tentunya kearifan lokal akan tetap kami pertahankam sebagai ciri khas kami di Lombok khususnya Prabu. Semoga ke depan pondok wisata semakin maju, tidak hanya di Lombok tapi di nusantara,” ujar Zamron, Sekretaris Pokdarwis Desa Prabu.
Selaras dengan Zamron, Anom selaku BUMDes Desa Mertak sepakat untuk membuat Hometay yang berkearifan lokal. “Kami sebagai pemuda sepakat akan hal itu (kearifan lokal). Janganlah kita ikut-ikut gaya Barat karena kita punya gaya sendiri", ujar Anom.
Saat ini Tim Percepatan Pengembangan Homestay Desa Wisata koordinasi dengan Akademisi, BUMN/Swasta, Pemerintah, dan Media sebagai Pentahelix Pariwisata untuk mengembangkan Homestay Desa Wisata di 10 Destinasi Pariwisata Prioritas.
Homestay Desa Wisata adalah hunian yang dimiliki dan dikelola oleh warga lokal, dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan akomodasi pariwisata dalam bentuk penginapan dan meningkatkan ekonomi warga setempat.