Bandarlampung (ANTARA) - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI mengapresiasi kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah di Provinsi Lampung.
"Hasil pemeriksaan BPK, laporan keuangan 15 kabupaten dan kota menunjukkan adanya peningkatan transparansi dan akuntabilitas dimana 13 pemda di Lampung memperoleh WTP sedangkan sisanya dua pemda mendapat Wajar Dengan Pengecualian (WDP)," ujar anggota V BPK RI Isma Yatun, pada serah terima jabatan Kepala BPK Perwakilan Lampung, di Bandarlampung, Jumat.
Menurut dia, Provinsi Lampung merupakan salah satu daerah yang paling baik dalam hal akuntabilitas keuangannya. Hal ini ditunjukkan pada 2018, Pemerintah Provinsi Lampung bersama 12 pemerintah /kabupaten/kota se-Provinsi Lampung memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Ia menekankan bahwa hal yang paling penting bukan hanya sebatas penghargaan WTP, namun dampak transparansi anggaran tersebut.
"Masyarakat semakin dewasa dan paham bahwa uang yang digunakan untuk kegiatan pemerintah merupakan sebuah amanat sehingga transparansi sebuah keharusan," tegasnya.
Isma Yatun juga mengatakan jika serah terima jabatan bukan sekedar acara seremonial, namun memiliki arti penting terutama dalam rangka menjaga kontinuitas fungsi pelaksanaan tugas BPK juga untuk membangun sinergitas sebagai pemangku kepentingan dan mitra kerja BPK.
Sementara itu, Gubernur Lampung Arinal Djunaidi mengucapkan selamat datang kepada Hari Wiwoho sebagai Kepala BPK Perwakilan Lampung.
"Semoga kehadiran bapak akan memberikan warna, semangat serta motivasi baru dalam penyelesaian tugas di Lampung," ujar Gubernur.
Ia mengatakan Pemprov Lampung telah menerapkan Sistem Informasi Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPPKD) guna mendukung pengelolaan keuangan yang baik.
"Mulai tahun anggaran 2019, perencanaan dan penganggaran APBD sudah terintegrasi (e-planning dan e-budgeting) berbasis standar satuan harga (SSH). Integrasi melalui aplikasi ini juga akan diterapkan oleh kab/kota di Provinsi Lampung pada tahun anggaran 2020," jelasnya.
Ke depan, ia mengungkapkan Pemprov Lampung siap bekerja sama dengan BPK dalam setiap tahapan pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian sampai dengan pelaporan pelaksanaan pembangunan.
"Termasuk menyelesaikan seluruh temuan hasil pemeriksaan yang menjadi kewajiban Pemprov Lampung," tambah Arinal.
"Hasil pemeriksaan BPK, laporan keuangan 15 kabupaten dan kota menunjukkan adanya peningkatan transparansi dan akuntabilitas dimana 13 pemda di Lampung memperoleh WTP sedangkan sisanya dua pemda mendapat Wajar Dengan Pengecualian (WDP)," ujar anggota V BPK RI Isma Yatun, pada serah terima jabatan Kepala BPK Perwakilan Lampung, di Bandarlampung, Jumat.
Menurut dia, Provinsi Lampung merupakan salah satu daerah yang paling baik dalam hal akuntabilitas keuangannya. Hal ini ditunjukkan pada 2018, Pemerintah Provinsi Lampung bersama 12 pemerintah /kabupaten/kota se-Provinsi Lampung memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Ia menekankan bahwa hal yang paling penting bukan hanya sebatas penghargaan WTP, namun dampak transparansi anggaran tersebut.
"Masyarakat semakin dewasa dan paham bahwa uang yang digunakan untuk kegiatan pemerintah merupakan sebuah amanat sehingga transparansi sebuah keharusan," tegasnya.
Isma Yatun juga mengatakan jika serah terima jabatan bukan sekedar acara seremonial, namun memiliki arti penting terutama dalam rangka menjaga kontinuitas fungsi pelaksanaan tugas BPK juga untuk membangun sinergitas sebagai pemangku kepentingan dan mitra kerja BPK.
Sementara itu, Gubernur Lampung Arinal Djunaidi mengucapkan selamat datang kepada Hari Wiwoho sebagai Kepala BPK Perwakilan Lampung.
"Semoga kehadiran bapak akan memberikan warna, semangat serta motivasi baru dalam penyelesaian tugas di Lampung," ujar Gubernur.
Ia mengatakan Pemprov Lampung telah menerapkan Sistem Informasi Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPPKD) guna mendukung pengelolaan keuangan yang baik.
"Mulai tahun anggaran 2019, perencanaan dan penganggaran APBD sudah terintegrasi (e-planning dan e-budgeting) berbasis standar satuan harga (SSH). Integrasi melalui aplikasi ini juga akan diterapkan oleh kab/kota di Provinsi Lampung pada tahun anggaran 2020," jelasnya.
Ke depan, ia mengungkapkan Pemprov Lampung siap bekerja sama dengan BPK dalam setiap tahapan pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian sampai dengan pelaporan pelaksanaan pembangunan.
"Termasuk menyelesaikan seluruh temuan hasil pemeriksaan yang menjadi kewajiban Pemprov Lampung," tambah Arinal.