Jakarta (ANTARA) - Mantan calon wakil presiden Sandiaga Uno meminta kepada pemerintah untuk mengkaji secara detail serta berhati-hati dalam memutuskan rencana pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan karena akan berdampak tidak hanya bagi masyarakat di Pulau Jawa dan Kalimantan namun juga seluruh Indonesia.
Menurutnya, dampak terhadap kesejahteraan taraf hidup masyarakat merupakan salah satu hal pokok yang harus diutamakan oleh pemerintah.
“Tentunya kita harus melihat secara detail tentang biaya dan dampak terhadap kesejahteraan taraf hidup masyarakat, baik yang ada di Pulau Jawa yang terdampak langsung, maupun Kalimantan dan di seluruh wilayah Indonesia,” katanya saat ditemui di Gedung MPR, Senayan, Jakarta, Jumat.
Ia melanjutkan bahwa selain memikirkan tentang dampak pada lapangan kerja dan harga bahan pokok, yang paling utama adalah pemerintah juga harus mempertimbangkan biaya termasuk sumber dari dana untuk melakukan pembangunan di ibu kota yang baru.
“Kita khawatir nanti harga properti naik semua di Kalimantan dan biaya hidup yang tidak terjangkau bagi masyarakat di sana. Itu yang jadi fokus kita ke depan,” katanya.
Sandi pun beranggapan bahwa sebenarnya pemindahan ibu kota bukan merupakan sesuatu yang sangat utama sehingga pemerintah diminta untuk mempertimbangkan segala langkah yang akan diambil.
“Menurut saya bukan prioritas ya, tapi karena presiden sudah menyampaikan ya, kita harus pelajari secara keseluruhan,” ujarnya.
Sandi menuturkan dirinya belum bisa memberikan komentar lebih lanjut terkait pemindahan ibu kota negara tersebut, namun ia berharap pemerintah bisa benar-benar berhati-hati dalam mengambil keputusan.
“Ya kita harus hati-hati, kami tidak bilang setuju atau tidak, tapi kami ingin pelajari lebih saksama,” ujarnya.
Sebelumnya, saat pidato kenegaraan pada sidang tahunan 2019 MPR/DPR Presiden Joko Widodo meminta restu terkait pemindahan ibu kota kepada para wakil rakyat yang hadir demi terwujudnya pemerataan dan keadilan ekonomi.
“Dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan,” kata Jokowi di Ruang Rapat Paripurna MPR, Gedung Nusantara I, Jakarta, Jumat.
Menurutnya, dampak terhadap kesejahteraan taraf hidup masyarakat merupakan salah satu hal pokok yang harus diutamakan oleh pemerintah.
“Tentunya kita harus melihat secara detail tentang biaya dan dampak terhadap kesejahteraan taraf hidup masyarakat, baik yang ada di Pulau Jawa yang terdampak langsung, maupun Kalimantan dan di seluruh wilayah Indonesia,” katanya saat ditemui di Gedung MPR, Senayan, Jakarta, Jumat.
Ia melanjutkan bahwa selain memikirkan tentang dampak pada lapangan kerja dan harga bahan pokok, yang paling utama adalah pemerintah juga harus mempertimbangkan biaya termasuk sumber dari dana untuk melakukan pembangunan di ibu kota yang baru.
“Kita khawatir nanti harga properti naik semua di Kalimantan dan biaya hidup yang tidak terjangkau bagi masyarakat di sana. Itu yang jadi fokus kita ke depan,” katanya.
Sandi pun beranggapan bahwa sebenarnya pemindahan ibu kota bukan merupakan sesuatu yang sangat utama sehingga pemerintah diminta untuk mempertimbangkan segala langkah yang akan diambil.
“Menurut saya bukan prioritas ya, tapi karena presiden sudah menyampaikan ya, kita harus pelajari secara keseluruhan,” ujarnya.
Sandi menuturkan dirinya belum bisa memberikan komentar lebih lanjut terkait pemindahan ibu kota negara tersebut, namun ia berharap pemerintah bisa benar-benar berhati-hati dalam mengambil keputusan.
“Ya kita harus hati-hati, kami tidak bilang setuju atau tidak, tapi kami ingin pelajari lebih saksama,” ujarnya.
Sebelumnya, saat pidato kenegaraan pada sidang tahunan 2019 MPR/DPR Presiden Joko Widodo meminta restu terkait pemindahan ibu kota kepada para wakil rakyat yang hadir demi terwujudnya pemerataan dan keadilan ekonomi.
“Dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan,” kata Jokowi di Ruang Rapat Paripurna MPR, Gedung Nusantara I, Jakarta, Jumat.