Jakarta (ANTARA LAMPUNG) - Ketua MPR RI mengharapkan peningkatan kualitas sumber daya manusia salah satunya dengan menata ulang sistem beasiswa bagi generasi muda sehingga semakin banyak yang dapat melanjutkan studi di berbagai negara.
Saat membuka simpsosium nasional membahas tentang pendidikan nasional dikaitkan dengan konstitusi yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengkajian MPR RI di Gedung Nusantara IV Kompleks MPR/DPR/DPD RI Jakarta, Kamis, Zulkifli Hasan mengatakan investasi dalam bidang sumber daya manusia akan sangat berarti bagi perkembangan kemajuan bangsa.
Ketua MPR RI mengatakan anggaran yang ada juga perlu dikembangkan sehingga dapat membiayai banyak generasi muda untuk belajar di luar negeri melanjutkan studi melengkapi pendidikan yang sudah ditempuh sebelumnya.
"Metode pengajaran juga harus disesuaikan dengan perkembangan yang ada sehingga akan semakin baik," paparnya.
Dalam bagian lain sambutannya, Zulkifli mengatakan, penguasaan ilmu pengetahuan merupakan satu dari tiga syarat pencapaian sebuah negara menjadi negara yang maju.
"Tanpa pendidikan yang bagus maka kekayaan bangsa tidak akan bermanfaat," katanya.
Sementara itu Ketua Lembaga Pengkajian MPR Rully Chairul Azwar mengatakan setelah 72 tahun merdeka sudah banyak kemajuan di sektor pendidikan dan kecerdasan bangsa. Meski demikian, tidak bisa dipungkiri masih banyak permasalahan di dunia pendidikan.
"Menurut laporan Bank Dunia, pada World Development Report, Indonesia butuh waktu 45 tahun untuk mengejar ketinggalannya dari negara-negara maju di bidang pendidikan khususnya di bidang literasi sedangkan dalam bidang science, Indonesia membutuhkan 17 tahun untuk mengejar ketertinggalannya," ungkap Rully.
Dia kemudian menyebutkan sejumlah persoalan dalam bidang pendidikan sesuai dengan konstitusi. Misalnya bagaimana akses pendidikan, ketersediaan sarana prasarana sekolah, ketersediaan guru, wajib belajar 9 tahun, apakah sistem pendidikan nasional sudah menghasilkan manusia Indonesia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, apakah postur anggaran 20 persen dari APBN sudah memenuhi tujuan pendidikan.
Rully menambahkan pada APBN tahun 2017 anggaran pendidikan mencapai Rp416,1 triliun atau sebesar 27,4 persen.
Sejumlah Rp268,18 triliun atau 13 persen dari APBN disalurkan untuk dana alokasi umum (DAU) sebagai transfer daerah. Kementerian Agama mendapat Rp50,44 triliun (2,5 persen) dan Rp12,83 triliun dibagi ke 17 kementerian dan lembaga lain.
"Dana yang dialokasikan untuk membiayai program pendidikan yang dikelola Kemendikbud hanya Rp39,82 triliun atau 1,9 persen dari keseluruhan APBN," katanya.
Simposium Nasional tersebut dihadiri oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy dan mantan Mendiknas Muhammad Nuh.
(ANTARA)
Saat membuka simpsosium nasional membahas tentang pendidikan nasional dikaitkan dengan konstitusi yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengkajian MPR RI di Gedung Nusantara IV Kompleks MPR/DPR/DPD RI Jakarta, Kamis, Zulkifli Hasan mengatakan investasi dalam bidang sumber daya manusia akan sangat berarti bagi perkembangan kemajuan bangsa.
Ketua MPR RI mengatakan anggaran yang ada juga perlu dikembangkan sehingga dapat membiayai banyak generasi muda untuk belajar di luar negeri melanjutkan studi melengkapi pendidikan yang sudah ditempuh sebelumnya.
"Metode pengajaran juga harus disesuaikan dengan perkembangan yang ada sehingga akan semakin baik," paparnya.
Dalam bagian lain sambutannya, Zulkifli mengatakan, penguasaan ilmu pengetahuan merupakan satu dari tiga syarat pencapaian sebuah negara menjadi negara yang maju.
"Tanpa pendidikan yang bagus maka kekayaan bangsa tidak akan bermanfaat," katanya.
Sementara itu Ketua Lembaga Pengkajian MPR Rully Chairul Azwar mengatakan setelah 72 tahun merdeka sudah banyak kemajuan di sektor pendidikan dan kecerdasan bangsa. Meski demikian, tidak bisa dipungkiri masih banyak permasalahan di dunia pendidikan.
"Menurut laporan Bank Dunia, pada World Development Report, Indonesia butuh waktu 45 tahun untuk mengejar ketinggalannya dari negara-negara maju di bidang pendidikan khususnya di bidang literasi sedangkan dalam bidang science, Indonesia membutuhkan 17 tahun untuk mengejar ketertinggalannya," ungkap Rully.
Dia kemudian menyebutkan sejumlah persoalan dalam bidang pendidikan sesuai dengan konstitusi. Misalnya bagaimana akses pendidikan, ketersediaan sarana prasarana sekolah, ketersediaan guru, wajib belajar 9 tahun, apakah sistem pendidikan nasional sudah menghasilkan manusia Indonesia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, apakah postur anggaran 20 persen dari APBN sudah memenuhi tujuan pendidikan.
Rully menambahkan pada APBN tahun 2017 anggaran pendidikan mencapai Rp416,1 triliun atau sebesar 27,4 persen.
Sejumlah Rp268,18 triliun atau 13 persen dari APBN disalurkan untuk dana alokasi umum (DAU) sebagai transfer daerah. Kementerian Agama mendapat Rp50,44 triliun (2,5 persen) dan Rp12,83 triliun dibagi ke 17 kementerian dan lembaga lain.
"Dana yang dialokasikan untuk membiayai program pendidikan yang dikelola Kemendikbud hanya Rp39,82 triliun atau 1,9 persen dari keseluruhan APBN," katanya.
Simposium Nasional tersebut dihadiri oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy dan mantan Mendiknas Muhammad Nuh.
(ANTARA)