Jakarta (ANTARA Lampung) - Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan )Kemendikbud) akan memberikan sanksi berat kepada pelaku kecurangan dalam
Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SD, SMP, SMA Tahun Ajaran 2017/2018
baik dari pihak sekolah maupun orang tua siswa.
"Jual beli kursi sanksi paling berat, oknum PNS atau pejabat struktural akan dipecat atau dinonaktifkan. Tapi kalau oknum di luar struktural, orang luar, aparat penegak hukum yang bertindak, bisa pidana," kata Inspektur Jenderal Kemendterian Pendidikan dan Kebudayaan Daryanto di Jakarta, Selasa.
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 tahun 2017 tentang PPDB menyebutkan bahwa 20 persen kuota penerimaan siswa di suatu sekolah harus dialokasikan bagi anak tidak mampu.
Namun dalam praktiknya di masyarakat ditemui ada orang tua siswa yang tergolong ekonomi mampu membuat Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) di kelurahan setempat sebagai syarat untuk mendapatkan kuota 20 persen anak tidak mampu pada suatu sekolah.
Daryanto menegaskan sanksi bagi oknum yang melakukan kecurangan seperti itu ialah peserta didik dibatalkan penerimaannya.
"Waktu itu ketemu orang tuanya mampu tapi punya SKTM, di Depok. Wah ini harus dibatalkan, nangis orang tuanya," kisah Daryanto.
Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud Hamid Muhammad tidak menampik adanya oknum orang tua yang membuat SKTM palsu agar anaknya bisa masuk sekolah favorit melalui jalur tidak mampu.
Oleh karena itu Hamid menjabarkan ke depannya persyaratan untuk mendaftarkan siswa tidak mampu ke suatu sekolah diganti dari SKTM menjadi Kartu Indonesia Pintar (KIP) atau Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), atau Program Keluarga Harapan (PKH). (ANTARA)