Bandarlampung (ANTARA Lampung) - Wakil Gubernur Lampung Bachtiar Basri menyatakan penebusan beras prasejahtera (rastra) di seluruh kabupaten/kota se-Provinsi Lampung diperkirakan terealisasi 40 persen hingga Mei 2017.
"Permasalahan dalam penyaluran rastra dan bantuan pangan non tunai adalah data yang dimiliki masih belum valid. Sehingga penebusannya belum terealisasi sepenuhnya," kata dia, pada Rapat Koordinasi Evaluasi Pelaksanaan Program Rastra triwulan I 2017, di Bandarlampung, Senin (8/5).
Karena itu, ia meminta seluruh kabupaten dan kota sudah harus memiliki data yang valid hingga 20 Mei 2017.
Ia mengharapakan, semua perubahan data yang disebabkan seperti pemekaran wilayah, meninggal dunia, atau warga yang pindah harus bisa dibenahi dan diselesaikan hingga tanggal tersebut.
Bachtiar juga mengimbau titik-titik distribusi dapat diperluas agar penyebaran rastra dan bantuan pangan non tunai segera tersalurkan kepada masyarakat. Untuk itu, Surat Keputusan (SK) Bupati/Walikota sebagai payung hukumnya dapat direvisi dan program ini dapat berjalan dengan baik.
"Saya minta peran serta dan dukungan kabupaten dan kota agar program ini dapat berjalan dengan baik, Jangan sampai penyalurannya terhambat, sehingga ada komplain masyarakat karena kualitas dan waktu penyaluran yang lama," ujarnya.
Kepala Bulog Divre Lampung, M. Attar Rizal menyatakan kesiapannya untuk bersinergitas dengan jajaran Pemerintah Provinsi Lampung terkait program tersebut.
Bahkan saat ini stok rastra di Bulog telah tersedia dari bulan Februari dan siap untuk di salurkan kepada masyarakat.
Sementara itu, ia menjelaskan untuk penerima BPNT dengan sistem e-warong baru dilaksanakan di Kota Bandarlampung. Sedangkan kabupaten/kota lainnya akan menerima rastra sebanyak 15 kg/bulan. "Ke depan akan kami kembangkan sistem e-warong ini diseluruh kabupaten dan kota se- Provinsi Lampung," tambahnya.(Ant)
"Permasalahan dalam penyaluran rastra dan bantuan pangan non tunai adalah data yang dimiliki masih belum valid. Sehingga penebusannya belum terealisasi sepenuhnya," kata dia, pada Rapat Koordinasi Evaluasi Pelaksanaan Program Rastra triwulan I 2017, di Bandarlampung, Senin (8/5).
Karena itu, ia meminta seluruh kabupaten dan kota sudah harus memiliki data yang valid hingga 20 Mei 2017.
Ia mengharapakan, semua perubahan data yang disebabkan seperti pemekaran wilayah, meninggal dunia, atau warga yang pindah harus bisa dibenahi dan diselesaikan hingga tanggal tersebut.
Bachtiar juga mengimbau titik-titik distribusi dapat diperluas agar penyebaran rastra dan bantuan pangan non tunai segera tersalurkan kepada masyarakat. Untuk itu, Surat Keputusan (SK) Bupati/Walikota sebagai payung hukumnya dapat direvisi dan program ini dapat berjalan dengan baik.
"Saya minta peran serta dan dukungan kabupaten dan kota agar program ini dapat berjalan dengan baik, Jangan sampai penyalurannya terhambat, sehingga ada komplain masyarakat karena kualitas dan waktu penyaluran yang lama," ujarnya.
Kepala Bulog Divre Lampung, M. Attar Rizal menyatakan kesiapannya untuk bersinergitas dengan jajaran Pemerintah Provinsi Lampung terkait program tersebut.
Bahkan saat ini stok rastra di Bulog telah tersedia dari bulan Februari dan siap untuk di salurkan kepada masyarakat.
Sementara itu, ia menjelaskan untuk penerima BPNT dengan sistem e-warong baru dilaksanakan di Kota Bandarlampung. Sedangkan kabupaten/kota lainnya akan menerima rastra sebanyak 15 kg/bulan. "Ke depan akan kami kembangkan sistem e-warong ini diseluruh kabupaten dan kota se- Provinsi Lampung," tambahnya.(Ant)