Mesuji (Antara Lampung) - Warga Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung menyayangkan terbengkalainya proyek pembangunan perkantoran pemerintah kabupaten setempat.
"Kondisinya saat ini masih sangat memprihatinkan, padahal anggaran miliaran rupiah telah dikucurkan untuk pembangunan sarana perkantoran tersebut," kata Sudirman, seorang warga Mesuji, saat dihubungi dari Bandarlampung, Kamis.
Menurut dia, masyarakat sangat heran kenapa pembangunan yang dimulai sekitar kurang lebih empat tahun lalu itu hingga sekarang masih belum selesai dibangun.
"Ironis, bangunan yang telah menghabiskan anggaran ratusan miliar rupiah itu sampai hari ini tidak juga selesai, apabila dibandingkan dengan Kabupaten Tulangbawang Barat yang terakhir memisahkan diri dari kabupaten induk sudah memiliki bangunan kantor Bupati," kata Dirman.
Bahkan kata Sudirman, saat ini Forkompimda Kabupaten Mesuji mengontrak rumah warga untuk perkantoran. Belum lagi, kata dia pembangunan infrastruktur jalan di seluruh kecamatan juga dalam kondisi yang cukup mengenaskan.
Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung dimekarkan sejak tahun 2008. Namun hingga kini belum memiliki kantor Bupati dan kantor DPRD yang dapat melayani masyarakat.
"Kondisi pembangunan dua kantor tersebut pun terkesan setengah hati, sebab selama empat tahun lebih dikerjakan dan telah menelan anggaran cukup besar itu kini belum kelar. Besarnya pengeluaran anggaran pembangunan gedung perkantoran tersebut tidak sebanding dengan apa yang telah dikerjakan," katanya.
Irwan Zanata tokoh masyarakat setempat, mengharapkan pemerintah kabupaten dapat mengutamakan pembangunan infrastruktur jalan di seluruh kecamatan.
Itu diharapkan agar biaya transportasi untuk perekonomian masyarakat Mesuji lebih kecil dari pada pendapatannya.
"Jika ini terus-menerus tidak diutamakan oleh Pemkab Mesuji saat ini, artinya tidak mengutamakan kepentingan masyarakat banyak, dan peningkatan kesejahteran masyarakat tertunda," kata Irwan Zanata.
Biaya pembangunan kantor DPRD Mesuji, tahap I Rp5 miliar, tahap II Rp11 miliar, tahap III Rp4 miliar, tahap IV Rp3 miliar, tahap V Rp8 miliar dan tahap VI Rp3 miliar, dengan total sampai 2016 Rp36,9 miliar.
"Kondisinya saat ini masih sangat memprihatinkan, padahal anggaran miliaran rupiah telah dikucurkan untuk pembangunan sarana perkantoran tersebut," kata Sudirman, seorang warga Mesuji, saat dihubungi dari Bandarlampung, Kamis.
Menurut dia, masyarakat sangat heran kenapa pembangunan yang dimulai sekitar kurang lebih empat tahun lalu itu hingga sekarang masih belum selesai dibangun.
"Ironis, bangunan yang telah menghabiskan anggaran ratusan miliar rupiah itu sampai hari ini tidak juga selesai, apabila dibandingkan dengan Kabupaten Tulangbawang Barat yang terakhir memisahkan diri dari kabupaten induk sudah memiliki bangunan kantor Bupati," kata Dirman.
Bahkan kata Sudirman, saat ini Forkompimda Kabupaten Mesuji mengontrak rumah warga untuk perkantoran. Belum lagi, kata dia pembangunan infrastruktur jalan di seluruh kecamatan juga dalam kondisi yang cukup mengenaskan.
Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung dimekarkan sejak tahun 2008. Namun hingga kini belum memiliki kantor Bupati dan kantor DPRD yang dapat melayani masyarakat.
"Kondisi pembangunan dua kantor tersebut pun terkesan setengah hati, sebab selama empat tahun lebih dikerjakan dan telah menelan anggaran cukup besar itu kini belum kelar. Besarnya pengeluaran anggaran pembangunan gedung perkantoran tersebut tidak sebanding dengan apa yang telah dikerjakan," katanya.
Irwan Zanata tokoh masyarakat setempat, mengharapkan pemerintah kabupaten dapat mengutamakan pembangunan infrastruktur jalan di seluruh kecamatan.
Itu diharapkan agar biaya transportasi untuk perekonomian masyarakat Mesuji lebih kecil dari pada pendapatannya.
"Jika ini terus-menerus tidak diutamakan oleh Pemkab Mesuji saat ini, artinya tidak mengutamakan kepentingan masyarakat banyak, dan peningkatan kesejahteran masyarakat tertunda," kata Irwan Zanata.
Biaya pembangunan kantor DPRD Mesuji, tahap I Rp5 miliar, tahap II Rp11 miliar, tahap III Rp4 miliar, tahap IV Rp3 miliar, tahap V Rp8 miliar dan tahap VI Rp3 miliar, dengan total sampai 2016 Rp36,9 miliar.