Depok (Antara) - Wacana koalisi partai-partai politik pasca-Pemilihan Umum Legislatif 2014, makin terwujud manakala Partai Persatuan Pembangunan (PPP) merapat untuk memberikan dukungan tanpa syarat, kepada calon presiden dari Partai Gerindra, Prabowo Subianto.
Tiga hari usai Pemilu Legislatif 2014, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) secara resmi bergabung dengan Partai Nasional Demokrat (Nasdem). Dengan begitu kedua partai ini dipastikan saling bekerja sama mengusung Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, sebagai calon presiden (capres).
Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suryadharma Ali menyatakan, partainya telah sepakat untuk berkoalisi dengan Partai Gerindra. "Keputusan itu bulat disepakati oleh semua pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP," katanya.
Koalisi parpol menghadapi Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) 2014 adalah keniscayaan, karena tidak ada satu partai pun dalam Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) 2014 yang memperoleh 25 persen suara nasional, sebagai syarat untuk mencalonkan presiden pada Pilpres 2014. Tiga partai teratas dalam perolehan suara di Pileg 2014 adalah PDIP 19,24 persen, Golkar 14,65 persen dan Gerindra 11,79 persen.
Sebelumnya, langkah Suryadharma yang mendukung Prabowo sebagai capres dari Partai Gerindra, sempat ditentang oleh beberapa petinggi di DPP PPP. Perbedaan ini memunculkan wacana menggoyang Suryadharma dari kursi ketua umum. Akan tetapi menurut dia, semua persoalan itu telah selesai.
Terkait dengan dukungan tersebut, Suryadharma mengaku sejauh ini tidak ada perjanjian politik yang dibuat untuk menyukseskan koalisi ini. Dia menyebut koalisi PPP dengan Partai Gerindra terjadi karena kesamaan visi misi untuk membuat bangsa Indonesia lebih baik di masa datang.
"Tidak ada perjanjian politik, ini untuk kepentingan bangsa. Bersatu dulu, kami punya visi dan misi yang sama, untuk memperjuangkan bangsa ini. Tidak ada politik transaksi," ujarnya dan menambahkan bahwa belum dilakukan pembahasan tentang bakal calon wakil presiden yang akan berpasangan dengan Prabowo.
Koalisi PPP dengan Gerindra untuk mengusung capres dinilai pengamat politik Universitas Airlangga, Hendri Subianto, sudah cukup. Tetapi dia menyarankan agar koalisi Gerindra dan PPP ditambah partai lain demi efektivitas kinerja pemerintahan.
"Kalau untuk running pemerintah, Gerindra kan hitung cepatnya 11 persen dan PPP 6 sekian persen. Kalau dari segi hitung-hitungan sudah cukup," ujar Hendri . Koalisi dua partai itu hanya untuk pencapresan saja, tetapi untuk menjalankan pemerintahan, koalisi PPP dan Gerindra belum ideal.
Untuk pemerintahan menurut dia, idealnya butuh 70 persen di parlemen. Itu diperlukan supaya kebijakan-kebijakan pemerintah nanti bisa berjalan. Disarankan juga agar pola koalisi antara PPP dan Gerindra tidak berlandaskan transaksional.
"Kalaupun untuk pemerintahan keduanya merangkul partai lain, jangan pakai pola transaksional. Koalisi itu adalah kesamaan visi dan ideologi parpol," katanya.
Berkomentar tentang koalisi ini, Prabowo mengaku terharu dirinya didukung penuh oleh PPP. Dia menyatakan bahwa dengan dukungan partai berlambang Kakbah itu menjadi sangat berbeda.
Rasa terharu Prabowo bukanlah tanpa sebab. Pasalnya, ia merasa bahwa dukungan yang tanpa syarat merupakan kejadian langka di dunia perpolitikan Indonesia. "Dalam sejarah Indonesia ini jarang terjadi partai mau koalisi tanpa kondisi. PPP sudah menunjukkan keikhlasannya untuk kepentingan bangsa dan negara," katanya.
Sementara itu menurut Suryadharma, dukungan penuh PPP bagi pencalonan presiden Prabowo, diberikan karena dia merupakan sosok yang tepat untuk dijadikan capres 2014 guna membangun Indonesia yang lebih baik lagi.
Dia juga menilai koalisi dengan Gerindra merupakan langkah tepat dan berkah bagi PPP. Dukungan yang mereka berikan kepada Prabowo murni tanpa paksaan ataupun syarat tertentu, juga tidak mempersyaratkan posisi cawapres dan sejumlah menteri.
Dari pengamatan, ada beberapa hal penting dalam koalisi kedua partai tersebut diantaranya, Suryadharma beralasan, berkoalisi dengan Partai Gerindra mengusung Prabowo Subianto sebagai bakal capres adalah untuk kepentingan bangsa.
Juga tidak ada perjanjian politik, seluruhnya diarahkan untuk kepentingan bangsa. Baik PPP maupun Gerindra belum membicarakan siapa wakil presiden yang akan diusung. Capres Prabowo dinilai Suryadharma cocok untuk memimpin Indonesia ke depan.
Partai mana menyusul?
Menanggapi koalisi PPP dan Gerindra, capres dari PDIP Joko Widodo mengaku santai. "Nggak apa-apa toh baik-baik saja."
Tentang adanya kemungkinan PPP untuk berkoalisi dengan PDIP, Jokowi menyebutkan, "Kalau ingin gabung ke sini (PDIP) tetap terbuka, mau ke sana (Gerindra) silahkan," katanya.
Koalisi PPP dan Gerindra, tampaknya belum mencukupi syarat 25 persen suara nasional agar bisa mengusung cawapres dalam Pilpres 2014. Masih ada beberapa partai papan tengah termasuk Partai Kebagkitan Bangsa (PKB) yang mungkin saja bisa diajak bergabung.
Apalagi PKB menurut Ketua Fraksinya di DPR, Marwan Ja¿far, sampai saat ini partainya masih cenderung berkoalisi dengan partai berbasis nasionalis lantaran belum ada figur yang mampu dan mau menjadi kandidat capres atau cawapres dalam kerangka partai-partai berbasis Islam.
Kecenderungan PKB untuk berkoalisi dengan partai nasionalis juga karena belum ada tokoh-tokoh Islam yang punya elektabilitas dan popularitas tinggi serta bisa bersaing dengan tokoh-tokoh partai berbasis nasionalis. Sementara waktu untuk mendongkrat popularitas dan elektabilitas sangat mepet.
Hal lain yang tidak kalah penting adalah dari sisi finansial, karena biaya kampanye juga sangat tinggi. Mulai dari sosialisasi kandidat, membuat iklan, kunjungan ke daerah-daerah, membentuk relawan dan tim sukses, serta kebutuhan lainnya.
"Semuanya itu butuh biaya tinggi. Meski demikian kemungkinan-kemungkinan bisa saja terjadi, karena politik itu sangat dinamis dan penuh ketidakpastian. Segala kemungkinan politik sedang kami kaji secara mendalam dan komprehensif," katanya.
Sementara itu Direktur Eksekutif PolcoMM Institute Heri Budianto menilai, juga terbuka lebar peluang terbentuknya koalisi partai antara Gerindra, Demokrat, dan Partai Amanat Nasional (PAN).
Hanya saja peluang ini membutuhkan beberapa persyaratan. Pertama Demokrat dan PAN harus rela Gerindra memiliki kans untuk mengusung Prabowo Subianto sebagai capres. Kedua, antara Demokrat dan PAN harus bersepakat soal siapa yang akan diusung sebagai cawapres mendampingi Prabowo dalam pilpres mendatang.
Syarat lainnya, kata Heri, perlu ada konsolidasi yang matang terkait hubungan antara Demokrat dan Gerindra, karena ada perbedaan pandangan beberapa mantan militer yang ada di belakang Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan di belakang Prabowo.
Dia berpendapat, perlu komunikasi politik yang intens untuk memecah sekat antara kedua parpol ini.
Terkait cawapres, apakah PAN mau jika cawapres berasal dari Demokrat? Atau apakah Demokrat legowo mendorong Hatta sebagai cawapres yang akan mendampingi Prabowo? "Ini tentu harus diperhitungkan dengan matang untuk menantang Jokowi," kata Heri.
Menurut dia, dengan mengusung Prabowo sebagai capres dan menempatkan Hatta menjadi cawapres, koalisi ini akan memiliki nilai saing lebih besar untuk bersaing dengan capres PDIP, Joko Widodo pada Pilpres mendatang.
Tiga hari usai Pemilu Legislatif 2014, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) secara resmi bergabung dengan Partai Nasional Demokrat (Nasdem). Dengan begitu kedua partai ini dipastikan saling bekerja sama mengusung Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, sebagai calon presiden (capres).
Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suryadharma Ali menyatakan, partainya telah sepakat untuk berkoalisi dengan Partai Gerindra. "Keputusan itu bulat disepakati oleh semua pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP," katanya.
Koalisi parpol menghadapi Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) 2014 adalah keniscayaan, karena tidak ada satu partai pun dalam Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) 2014 yang memperoleh 25 persen suara nasional, sebagai syarat untuk mencalonkan presiden pada Pilpres 2014. Tiga partai teratas dalam perolehan suara di Pileg 2014 adalah PDIP 19,24 persen, Golkar 14,65 persen dan Gerindra 11,79 persen.
Sebelumnya, langkah Suryadharma yang mendukung Prabowo sebagai capres dari Partai Gerindra, sempat ditentang oleh beberapa petinggi di DPP PPP. Perbedaan ini memunculkan wacana menggoyang Suryadharma dari kursi ketua umum. Akan tetapi menurut dia, semua persoalan itu telah selesai.
Terkait dengan dukungan tersebut, Suryadharma mengaku sejauh ini tidak ada perjanjian politik yang dibuat untuk menyukseskan koalisi ini. Dia menyebut koalisi PPP dengan Partai Gerindra terjadi karena kesamaan visi misi untuk membuat bangsa Indonesia lebih baik di masa datang.
"Tidak ada perjanjian politik, ini untuk kepentingan bangsa. Bersatu dulu, kami punya visi dan misi yang sama, untuk memperjuangkan bangsa ini. Tidak ada politik transaksi," ujarnya dan menambahkan bahwa belum dilakukan pembahasan tentang bakal calon wakil presiden yang akan berpasangan dengan Prabowo.
Koalisi PPP dengan Gerindra untuk mengusung capres dinilai pengamat politik Universitas Airlangga, Hendri Subianto, sudah cukup. Tetapi dia menyarankan agar koalisi Gerindra dan PPP ditambah partai lain demi efektivitas kinerja pemerintahan.
"Kalau untuk running pemerintah, Gerindra kan hitung cepatnya 11 persen dan PPP 6 sekian persen. Kalau dari segi hitung-hitungan sudah cukup," ujar Hendri . Koalisi dua partai itu hanya untuk pencapresan saja, tetapi untuk menjalankan pemerintahan, koalisi PPP dan Gerindra belum ideal.
Untuk pemerintahan menurut dia, idealnya butuh 70 persen di parlemen. Itu diperlukan supaya kebijakan-kebijakan pemerintah nanti bisa berjalan. Disarankan juga agar pola koalisi antara PPP dan Gerindra tidak berlandaskan transaksional.
"Kalaupun untuk pemerintahan keduanya merangkul partai lain, jangan pakai pola transaksional. Koalisi itu adalah kesamaan visi dan ideologi parpol," katanya.
Berkomentar tentang koalisi ini, Prabowo mengaku terharu dirinya didukung penuh oleh PPP. Dia menyatakan bahwa dengan dukungan partai berlambang Kakbah itu menjadi sangat berbeda.
Rasa terharu Prabowo bukanlah tanpa sebab. Pasalnya, ia merasa bahwa dukungan yang tanpa syarat merupakan kejadian langka di dunia perpolitikan Indonesia. "Dalam sejarah Indonesia ini jarang terjadi partai mau koalisi tanpa kondisi. PPP sudah menunjukkan keikhlasannya untuk kepentingan bangsa dan negara," katanya.
Sementara itu menurut Suryadharma, dukungan penuh PPP bagi pencalonan presiden Prabowo, diberikan karena dia merupakan sosok yang tepat untuk dijadikan capres 2014 guna membangun Indonesia yang lebih baik lagi.
Dia juga menilai koalisi dengan Gerindra merupakan langkah tepat dan berkah bagi PPP. Dukungan yang mereka berikan kepada Prabowo murni tanpa paksaan ataupun syarat tertentu, juga tidak mempersyaratkan posisi cawapres dan sejumlah menteri.
Dari pengamatan, ada beberapa hal penting dalam koalisi kedua partai tersebut diantaranya, Suryadharma beralasan, berkoalisi dengan Partai Gerindra mengusung Prabowo Subianto sebagai bakal capres adalah untuk kepentingan bangsa.
Juga tidak ada perjanjian politik, seluruhnya diarahkan untuk kepentingan bangsa. Baik PPP maupun Gerindra belum membicarakan siapa wakil presiden yang akan diusung. Capres Prabowo dinilai Suryadharma cocok untuk memimpin Indonesia ke depan.
Partai mana menyusul?
Menanggapi koalisi PPP dan Gerindra, capres dari PDIP Joko Widodo mengaku santai. "Nggak apa-apa toh baik-baik saja."
Tentang adanya kemungkinan PPP untuk berkoalisi dengan PDIP, Jokowi menyebutkan, "Kalau ingin gabung ke sini (PDIP) tetap terbuka, mau ke sana (Gerindra) silahkan," katanya.
Koalisi PPP dan Gerindra, tampaknya belum mencukupi syarat 25 persen suara nasional agar bisa mengusung cawapres dalam Pilpres 2014. Masih ada beberapa partai papan tengah termasuk Partai Kebagkitan Bangsa (PKB) yang mungkin saja bisa diajak bergabung.
Apalagi PKB menurut Ketua Fraksinya di DPR, Marwan Ja¿far, sampai saat ini partainya masih cenderung berkoalisi dengan partai berbasis nasionalis lantaran belum ada figur yang mampu dan mau menjadi kandidat capres atau cawapres dalam kerangka partai-partai berbasis Islam.
Kecenderungan PKB untuk berkoalisi dengan partai nasionalis juga karena belum ada tokoh-tokoh Islam yang punya elektabilitas dan popularitas tinggi serta bisa bersaing dengan tokoh-tokoh partai berbasis nasionalis. Sementara waktu untuk mendongkrat popularitas dan elektabilitas sangat mepet.
Hal lain yang tidak kalah penting adalah dari sisi finansial, karena biaya kampanye juga sangat tinggi. Mulai dari sosialisasi kandidat, membuat iklan, kunjungan ke daerah-daerah, membentuk relawan dan tim sukses, serta kebutuhan lainnya.
"Semuanya itu butuh biaya tinggi. Meski demikian kemungkinan-kemungkinan bisa saja terjadi, karena politik itu sangat dinamis dan penuh ketidakpastian. Segala kemungkinan politik sedang kami kaji secara mendalam dan komprehensif," katanya.
Sementara itu Direktur Eksekutif PolcoMM Institute Heri Budianto menilai, juga terbuka lebar peluang terbentuknya koalisi partai antara Gerindra, Demokrat, dan Partai Amanat Nasional (PAN).
Hanya saja peluang ini membutuhkan beberapa persyaratan. Pertama Demokrat dan PAN harus rela Gerindra memiliki kans untuk mengusung Prabowo Subianto sebagai capres. Kedua, antara Demokrat dan PAN harus bersepakat soal siapa yang akan diusung sebagai cawapres mendampingi Prabowo dalam pilpres mendatang.
Syarat lainnya, kata Heri, perlu ada konsolidasi yang matang terkait hubungan antara Demokrat dan Gerindra, karena ada perbedaan pandangan beberapa mantan militer yang ada di belakang Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan di belakang Prabowo.
Dia berpendapat, perlu komunikasi politik yang intens untuk memecah sekat antara kedua parpol ini.
Terkait cawapres, apakah PAN mau jika cawapres berasal dari Demokrat? Atau apakah Demokrat legowo mendorong Hatta sebagai cawapres yang akan mendampingi Prabowo? "Ini tentu harus diperhitungkan dengan matang untuk menantang Jokowi," kata Heri.
Menurut dia, dengan mengusung Prabowo sebagai capres dan menempatkan Hatta menjadi cawapres, koalisi ini akan memiliki nilai saing lebih besar untuk bersaing dengan capres PDIP, Joko Widodo pada Pilpres mendatang.