GIS Ingin Mahfud Seperti Bung Hatta
Minggu, 20 April 2014 13:01 WIB
Sejumlah pimpinan dan perwakilan pengurus partai politik peserta Pemilu 2014 menunjukkan nomor urut parpol usai pengundian di Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta. (ANTARA Foto Dok/Prasetyo Utomo).
Bandarlampung (Antara Lampung) - Aliansi masyarakat yang tergabung dalam Gerakan Indonesia Satu (GIS) menginginkan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menjadi sosok seperti Bung Hatta, seorang negarawan yang menghargai perbedaan dan demokrat tulen.
"Sebagai tokoh nasional, Pak Mahfud dapat mencontoh peranan Bung Hatta mengenai kebangsaan dengan menuangkan gagasannya dalam pembentukan konstitusi dan lain sebagainya," kata Ketua Bidang Media Gerakan Indonesia Satu Mirwan Karim di Bandarlampung, Minggu.
Ia mengatakan bahwa apabila Mahfud menjadi Wapres dipastikan bakal terjalin kerja sama yang baik antara presiden dan wakilnya atau dengan kata lain menjadi dwi tunggal.
Setiap permasalahan yang muncul atau hal lain, lanjutnya, tipikal Mahfud pasti akan mendiskusikannya kemudian dilakukan penyelesaian.
"Setiap permasalahan yang telah didiskusikan Pak Mahfud nanti yang menjadi eksekutornya seperti halnya Bung Hatta saat menjadi wapres," jelasnya.
Ia mengatakan tipe seperti itu bukan berarti akan lebih menonjolkan diri dari presidennya, namun akan tetap melakukan kebijakan di bawah presiden.
Mirwan mengatakan sebelumnya GIS mendukung Mahfud menjadi capres. Tapi setelah melihat konstelasi politik dengan hasil pemilu PDIP sebagai pemenang dan telah mencalonkan Jokowi sebagai capres maka kami mendukung mantan Ketua MK itu untuk digadang mendampingi Jokowi.
Ia menyebutkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dalam pertemuannya dengan Mahfud MD juga merestui mantan menteri di era Presiden KH Abdurrahman Wahid itu berpasangan dengan Jokowi sebagai cawapres.
Menurutnya, Mahfud MD memiliki kapabilitas serta rekam jejak yang bagus. Selain itu juga memiliki pengalaman di legislatif sebagai anggota DPR RI, di eksekutif sebagai menteri pada pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, dan yudikatif sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi.
Mirwan menjelaskan, dengan pengalamannya di tiga unsur lembaga negara, kata dia, Mahfud diharapkan dapat menyusun tim perumus kebijakan pemerintahan mendatang, sekaligus sebagai motor dari reformasi kelembagaan institusi pemerintahan.
Ia menambahkan Mahfud MD pantas disebut negarawan mengingat kiprah beliau selama ini karena telah menjabat posisi penting di negara ini.
"Di Eksekutif, legislatif, dan yudikatif beliau pernah menjabat posisi penting," ujarnya pula.
Sebelumnya, Gerakan Indonesia Satu yang berasal dari 20 perwakilan di Tanah Air bersepakat mendukung penuh pencalonan Mahfud MD sebagai presiden. Kesepakatan itu tertuang dalam pendeklarasian Gerakan Indonesia Satu di Hotel Bintang Fajar, Yogyakarta, pada 31 Maret 2014.
Selain, dukungan pencalonan Mahfud MD, hasil rumusan Gerakan Indonesia Satu juga melakukan pemantauan Pemilu 9 April 2014.
Mahfud MD, kata dia, sudah selesai dengan jabatannya sehingga diharapkan siap mengabdikan dirinya untuk membangun bangsa dan negara.
"Sebagai tokoh nasional, Pak Mahfud dapat mencontoh peranan Bung Hatta mengenai kebangsaan dengan menuangkan gagasannya dalam pembentukan konstitusi dan lain sebagainya," kata Ketua Bidang Media Gerakan Indonesia Satu Mirwan Karim di Bandarlampung, Minggu.
Ia mengatakan bahwa apabila Mahfud menjadi Wapres dipastikan bakal terjalin kerja sama yang baik antara presiden dan wakilnya atau dengan kata lain menjadi dwi tunggal.
Setiap permasalahan yang muncul atau hal lain, lanjutnya, tipikal Mahfud pasti akan mendiskusikannya kemudian dilakukan penyelesaian.
"Setiap permasalahan yang telah didiskusikan Pak Mahfud nanti yang menjadi eksekutornya seperti halnya Bung Hatta saat menjadi wapres," jelasnya.
Ia mengatakan tipe seperti itu bukan berarti akan lebih menonjolkan diri dari presidennya, namun akan tetap melakukan kebijakan di bawah presiden.
Mirwan mengatakan sebelumnya GIS mendukung Mahfud menjadi capres. Tapi setelah melihat konstelasi politik dengan hasil pemilu PDIP sebagai pemenang dan telah mencalonkan Jokowi sebagai capres maka kami mendukung mantan Ketua MK itu untuk digadang mendampingi Jokowi.
Ia menyebutkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dalam pertemuannya dengan Mahfud MD juga merestui mantan menteri di era Presiden KH Abdurrahman Wahid itu berpasangan dengan Jokowi sebagai cawapres.
Menurutnya, Mahfud MD memiliki kapabilitas serta rekam jejak yang bagus. Selain itu juga memiliki pengalaman di legislatif sebagai anggota DPR RI, di eksekutif sebagai menteri pada pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, dan yudikatif sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi.
Mirwan menjelaskan, dengan pengalamannya di tiga unsur lembaga negara, kata dia, Mahfud diharapkan dapat menyusun tim perumus kebijakan pemerintahan mendatang, sekaligus sebagai motor dari reformasi kelembagaan institusi pemerintahan.
Ia menambahkan Mahfud MD pantas disebut negarawan mengingat kiprah beliau selama ini karena telah menjabat posisi penting di negara ini.
"Di Eksekutif, legislatif, dan yudikatif beliau pernah menjabat posisi penting," ujarnya pula.
Sebelumnya, Gerakan Indonesia Satu yang berasal dari 20 perwakilan di Tanah Air bersepakat mendukung penuh pencalonan Mahfud MD sebagai presiden. Kesepakatan itu tertuang dalam pendeklarasian Gerakan Indonesia Satu di Hotel Bintang Fajar, Yogyakarta, pada 31 Maret 2014.
Selain, dukungan pencalonan Mahfud MD, hasil rumusan Gerakan Indonesia Satu juga melakukan pemantauan Pemilu 9 April 2014.
Mahfud MD, kata dia, sudah selesai dengan jabatannya sehingga diharapkan siap mengabdikan dirinya untuk membangun bangsa dan negara.
Pewarta : Agus Wira Sukarta
Editor : M. Tohamaksun
Copyright © ANTARA 2026
Terkait
Tak ingin siswa bertaruh nyawa, Prabowo inisiasi pembentukan Satgas Darurat Jembatan
28 November 2025 22:41 WIB
Terpopuler - Politik Dan Hukum
Lihat Juga
Pemerintah tegaskan akan proaktif telusuri status dua WNI jadi anggota militer asing
26 January 2026 13:29 WIB
Kejagung selidiki dugaan korupsi penerbitan HGU perusahaan gula di tanah Kemhan
22 January 2026 13:33 WIB
Polda Lampung gandeng Unila untuk penanganan sengketa lahan di Tulang Bawang
21 January 2026 16:08 WIB