Bandarlampung (ANTARA LAMPUNG) - Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa pelaksanaan pemilihan gubernur Lampung paling realistis pada tahun 2015.
"Polemik masalah waktu penyelengaraan pilgub Lampung ada solusinya. Sudah ketemu solusinya tapi belum diputuskan, banyak alternatif pelaksanaan pilgub apakah dilaksanakan tahun ini atau 2014. Tapi sudahlah, yang paling realistis itu tahun 2015," kata Jimly, di Bandarlampung, Senin (19/8).
Pada diskusi publik yang digelar Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Cabang Lampung dengan tema "Pilgub yang Berintegritas" di Hotel Novotel Bandarlampung itu, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu mengatakan bahwa pelaksanaan pilgub Lampung pada tahun 2013, 2014, maupun 2015 itu ada risikonya.
Dia menyebutkan, misalnya Presiden sampai turun tangan untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) atau memberikan anggaran khusus Rp300 miliar dari APBN untuk melaksanakan Pilgub Lampung tahun 2013 tetap berisiko.
Menurut Jimly, bila pilgub Lampung dilaksanakan pada akhir Desember 2013 atau awal tahun 2014, semua ada risikonya meskipun legal karena menjelang Pemilu 2014.
Selain itu, katanya, Presiden juga akan mengakhiri masa tugasnya.
"Banyak sekali risiko politiknya, sehingga saya ragu bahwa itu akan ditempuh Presiden, sedangkan jika tidak ada anggarannya, pilgub Lampung tidak akan jalan," katanya pula.
Berkaitan pendaftaran pasangan calon kepala daerahnya, apabila pilgub digelar tahun 2015, menurutnya, KPU Lampung bisa membuka pendaftaran baru dan yang sudah terdaftar tetap sah.
Dia menyatakan ketidakyakinannya Pilgub Lampung akan digelar akhir Desember 2013, mengingat anggarannya hingga sekarang belum dibahas.
"Pilgub Lampung digelar akhir Desember 2013 ini, anggarannya mana. Bisa saja pilgub dilaksanakan akhir tahun ini, tetapi berisiko juga karena sempat tidak pemda menganggarkannya pada APBD Perubahan karena sekarang sudah bulan Agustus," kata dia pula.
Di sisi lain, menurut dia, anggota KPU Lampung akan berakhir masa jabatannya pada akhir tahun ini, tapi khusus Lampung dan beberapa daerah lain yang melaksanakan pilkada bisa diperpanjang masa tugasnya.
"Ada sekitar 43 daerah yang melaksanakan pilkada pada tahun ini," ujar dia lagi.
Sedangkan menurut dia, terdapat 70 KPU di seluruh Indonesia yang belum direkrut komisionernya yang baru, termasuk di Lampung bersama beberapa daerah di Jawa Tengah dan Jawa Timur.
Pemprov Lampung sendiri menyatakan, mengapresiasi diskusi publik pilgub yang digelar PWI setempat dengan tema "Pilgub yang Berintegritas".
"Saya berharap hasil dari diskusi ini dapat menghasilkan suatu pemikiran yang konstruktif, kondusif dan terintegrasi dalam pelaksanaan pilgub mendatang," kata Asisten I Bidang Pemerintahan Sekretariat Pemprov Lampung Fitter Syahboedin mewakili Gubernur Lampung Sjachroedin ZP.
Ia mengatakan bahwa dukungan media massa cetak maupun elektronik secara maksimal dalam menyukseskan Pilgub Lampung akan membuahkan hasil yang terbaik bagi masyarakat daerah ini.
Menurutnya, di sinilah penting peranan pers memiliki peran yang sangat strategis dalam mendidik dan memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat, bersikap netral, dan memberikan kesejukan melalui pemberitaan yang berimbang.
Ia mengharapkan para pelaku informasi media massa baik cetak maupun elektronik sebagai garda terdepan dalam penyebarluasan informasi serta sebagai agen perubahan itu, dapat lebih memfokuskan kepada informasi pilgub yang mudah dipahami oleh masyarakat.
Media massa hendaknya bersikap netral, independen, profesional dan beretika dalam mempublikasikan pelaksanaan penyelenggaraan pilgub, kata dia lagi.
"Dalam setiap pemberitaan atau tulisan, media massa benar-benar memberikan suasana yang sejuk dan kondusif sebagai modal dasar untuk menciptakan masyarakat yang aman, tenteram, dan damai sehingga pilkada dapat berjalan dengan lancar dan sukses," ujarnya pula.
Pembicara dalam diskusi itu adalah Prof Dr Jimly Asshiddiqie, Asisten I Sekprov Lampung Fitter Syahboedin, Komisioner KPU Lampung Firman Seponada, dan mantan Sekjen Depdagri Siti Nurbaya Rusli.
"Polemik masalah waktu penyelengaraan pilgub Lampung ada solusinya. Sudah ketemu solusinya tapi belum diputuskan, banyak alternatif pelaksanaan pilgub apakah dilaksanakan tahun ini atau 2014. Tapi sudahlah, yang paling realistis itu tahun 2015," kata Jimly, di Bandarlampung, Senin (19/8).
Pada diskusi publik yang digelar Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Cabang Lampung dengan tema "Pilgub yang Berintegritas" di Hotel Novotel Bandarlampung itu, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu mengatakan bahwa pelaksanaan pilgub Lampung pada tahun 2013, 2014, maupun 2015 itu ada risikonya.
Dia menyebutkan, misalnya Presiden sampai turun tangan untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) atau memberikan anggaran khusus Rp300 miliar dari APBN untuk melaksanakan Pilgub Lampung tahun 2013 tetap berisiko.
Menurut Jimly, bila pilgub Lampung dilaksanakan pada akhir Desember 2013 atau awal tahun 2014, semua ada risikonya meskipun legal karena menjelang Pemilu 2014.
Selain itu, katanya, Presiden juga akan mengakhiri masa tugasnya.
"Banyak sekali risiko politiknya, sehingga saya ragu bahwa itu akan ditempuh Presiden, sedangkan jika tidak ada anggarannya, pilgub Lampung tidak akan jalan," katanya pula.
Berkaitan pendaftaran pasangan calon kepala daerahnya, apabila pilgub digelar tahun 2015, menurutnya, KPU Lampung bisa membuka pendaftaran baru dan yang sudah terdaftar tetap sah.
Dia menyatakan ketidakyakinannya Pilgub Lampung akan digelar akhir Desember 2013, mengingat anggarannya hingga sekarang belum dibahas.
"Pilgub Lampung digelar akhir Desember 2013 ini, anggarannya mana. Bisa saja pilgub dilaksanakan akhir tahun ini, tetapi berisiko juga karena sempat tidak pemda menganggarkannya pada APBD Perubahan karena sekarang sudah bulan Agustus," kata dia pula.
Di sisi lain, menurut dia, anggota KPU Lampung akan berakhir masa jabatannya pada akhir tahun ini, tapi khusus Lampung dan beberapa daerah lain yang melaksanakan pilkada bisa diperpanjang masa tugasnya.
"Ada sekitar 43 daerah yang melaksanakan pilkada pada tahun ini," ujar dia lagi.
Sedangkan menurut dia, terdapat 70 KPU di seluruh Indonesia yang belum direkrut komisionernya yang baru, termasuk di Lampung bersama beberapa daerah di Jawa Tengah dan Jawa Timur.
Pemprov Lampung sendiri menyatakan, mengapresiasi diskusi publik pilgub yang digelar PWI setempat dengan tema "Pilgub yang Berintegritas".
"Saya berharap hasil dari diskusi ini dapat menghasilkan suatu pemikiran yang konstruktif, kondusif dan terintegrasi dalam pelaksanaan pilgub mendatang," kata Asisten I Bidang Pemerintahan Sekretariat Pemprov Lampung Fitter Syahboedin mewakili Gubernur Lampung Sjachroedin ZP.
Ia mengatakan bahwa dukungan media massa cetak maupun elektronik secara maksimal dalam menyukseskan Pilgub Lampung akan membuahkan hasil yang terbaik bagi masyarakat daerah ini.
Menurutnya, di sinilah penting peranan pers memiliki peran yang sangat strategis dalam mendidik dan memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat, bersikap netral, dan memberikan kesejukan melalui pemberitaan yang berimbang.
Ia mengharapkan para pelaku informasi media massa baik cetak maupun elektronik sebagai garda terdepan dalam penyebarluasan informasi serta sebagai agen perubahan itu, dapat lebih memfokuskan kepada informasi pilgub yang mudah dipahami oleh masyarakat.
Media massa hendaknya bersikap netral, independen, profesional dan beretika dalam mempublikasikan pelaksanaan penyelenggaraan pilgub, kata dia lagi.
"Dalam setiap pemberitaan atau tulisan, media massa benar-benar memberikan suasana yang sejuk dan kondusif sebagai modal dasar untuk menciptakan masyarakat yang aman, tenteram, dan damai sehingga pilkada dapat berjalan dengan lancar dan sukses," ujarnya pula.
Pembicara dalam diskusi itu adalah Prof Dr Jimly Asshiddiqie, Asisten I Sekprov Lampung Fitter Syahboedin, Komisioner KPU Lampung Firman Seponada, dan mantan Sekjen Depdagri Siti Nurbaya Rusli.