Menkeu: APBN harus dikritisi pemanfaatannya

Hal ini menjadi persoalan karena pemerintah seringkali tidak bisa cepat memberikan tanggapan atau klarifikasi terhadap berita yang tidak bertanggung jawab itu, kata Sri Mulyani

Padang (Antaranews Lampung) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, APBN adalah uang rakyat yang harus dipahami, dijaga dan dikritisi pemanfaatannya oleh masyarakat, karena itu transparansi, akuntabilitas menjadi sangat penting.

"Sebagai Menteri Keuangan, kami berkepentingan agar pers menjadi sarana untuk menyampaikan informasi faktual mengenai ekonomi Indonesia dan APBN," katanya saat menjadi "keynote speaker" pada Konvensi Nasional Media Massa dalam rangkaian Hari Pers Nasional 2018 di Padang, Sumbar, Kamis (8/2).

Hal itu, kata Menteri, hanya bisa tercapai jika pers konstruktif dan berimbang dalam pemberitaan sehingga bisa menjadi referensi bagi masyarakat untuk menilai kinerja pemerintah.

Namun demikian, berita sebagai kontrol sosial yang dilakukan media terhadap program pemerintah harus berimbang.

Ia juga mengatakan bahwa hingga saat ini masih ditemukan dan bermunculan berita-berita bohong atau hoaks yang mengganggu pelaksanaan program pemerintah.

"Hal ini menjadi persoalan karena pemerintah seringkali tidak bisa cepat memberikan tanggapan atau klarifikasi terhadap berita yang tidak bertanggung jawab itu," kata Sri Mulyani.

Saat akan meninggalkan ruang konvensi, Sri Mulyani menjadi incaran swafoto puluhan wartawan yang menjadi peserta konvensi nasional media massa. Ia tidak bisa mengelak saat wartawan mengerubunginya.

Meski dijaga sejumlah pengawal, beberapa orang tetap bisa lolos dan terpaksa dilayani untuk berfoto oleh sang menteri.

Sejumlah wartawan lain yang ingin mewawancarai wanita yang pernah menjabat sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia itu, malah gagal karena sang menteri kehabisan waktu setelah melayani beberapa orang berswafoto.

"Maaf ya, saya masih harus mengejar acara lain. Nanti ya," katanya saat diminta untuk wawancara sejumlah awak media.

Konvensi nasional media massa itu juga dihadiri Dewan Pers, Ketua PWI Pusat, tokoh pers Dahlan Iskan dan Wakil Gubernur Nasrul Abit yang diikuti kalangan wartawan anggota PWI dari 34 provinsi di Indonesia.

Pewarta : Miko Elfisha
Editor: Edy Supriyadi
COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.