Bandarlampung (ANTARA) - Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama, dan Teknologi Informasi (PKSI) Unila Prof Dr Ayi Ahadiat, SE, MBA mengingatkan pentingnya penguatan fungsi mitigasi dan kontrol Bawaslu dalam tahapan penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) di Indonesia.
Ia menekankan perlunya pengawasan pemilu yang lebih proaktif, transparan, dan akuntabel agar setiap kegiatan pemilu dapat berjalan sesuai prinsip tata kelola yang baik.
"Bawaslu perlu berperan sebagai fungsi controlling dari A sampai Z, bukan sekadar reaktif," ujarnya dalam pernyataan, di Bandarlampung, Kamis, usai mengikuti FGD Evaluasi Tata Kelola Organisasi Pengawas Pemilu.
Dia menegaskan tata kelola Bawaslu harus berpegang pada prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan keadilan, yang inheren dalam siklus perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, evaluasi, hingga pengendalian.
Ia pun memastikan kehadiran forum ini dapat menjadi momentum “belanja masalah” sekaligus ajang merumuskan pandangan yang lebih strategis terkait tahapan penyelenggaraan pemilu.
Oleh karena itu, ia mengharapkan gagasan-gagasan yang muncul dapat memperkuat standar kepemimpinan nasional di masa depan, mengingat pemilu merupakan investasi besar negara yang menuntut pengelolaan serius dan berintegritas.
"Kita bisa belajar dari praktik terbaik di negara lain, agar top leader hasil pemilu kita betul-betul unggul dan kompetitif," ujarnya pula.
Selain itu, ia turut mendorong agar Bawaslu semakin adaptif terhadap tantangan baru dalam pengawasan pemilu. Menurut dia, penggunaan teknologi, data yang akurat, serta sistem pengawasan yang partisipatif dapat memperkuat mitigasi risiko kecurangan sejak dini.
"Mitigasi tidak hanya soal regulasi, tetapi juga soal kesiapan sistem dan SDM agar fungsi pengawasan berjalan efektif," katanya lagi.
Ia juga mengapresiasi keterlibatan perguruan tinggi dalam FGD karena membuka ruang pertukaran gagasan dan insight akademik. Dengan adanya dialog antara pengawas pemilu dan kalangan akademisi, diharapkan muncul rekomendasi yang dapat menjadi acuan kebijakan.
"FGD ini tidak hanya evaluasi, tetapi juga investasi gagasan yang akan memperkuat sistem demokrasi kita," kata Prof Ayi.
Kegiatan FGD juga dihadiri Anggota Bawaslu RI Dr Herwyn JH Malonda, MPd, MH, Ketua Bawaslu Provinsi Lampung Iskardo P Panggar, Dekan FISIP Unila Prof Dr Anna Gustina Zainal, SSos, MSi, serta menghadirkan narasumber utama Dr Ida Budhiati, SH, MH, Fatikhatul Khoiriyah, SHI, MH, dan Dr Ir Nasir Biasane.
Forum ini menjadi ruang bagi para akademisi, pengawas pemilu, dan pemangku kepentingan untuk mengevaluasi tata kelola lembaga pengawas pemilu sekaligus merumuskan langkah strategis pengawasan ke depan.
Baca juga: UPA Perpustakaan Unila sambut maba lewat Orientasi Literasi
Baca juga: Unila perkuat kerja sama literasi keuangan dan SDM dengan Pegadaian