Bandarlampung (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Lampung menyatakan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) ikut membantu memenuhi kebutuhan gizi serta mencegah stunting pada anak.
"Program MBG ini juga bisa mendorong pengentasan stunting di daerah karena juga memberikan makan bergizi bagi ibu hamil dan balita," ujar Asisten Pemerintahan dan Kesra Pemerintah Provinsi Lampung M. Firsada di Bandarlampung, Rabu.
Ia menjelaskan pengentasan stunting harus dilakukan sejak 1.000 hari pertama kehidupan, sehingga memberikan makan bergizi kepada ibu hamil dan menyusui menjadi salah satu intervensi spesifik yang dapat dilakukan sebagai upaya mencegah stunting.
"Kegiatan pemberian makan bergizi gratis bagi ibu hamil dan balita dalam rangka pencegahan stunting tersebut sudah terlaksana di Kota Metro dan beberapa kabupaten di Provinsi Lampung," katanya.
Firsada mengatakan sasaran pemberian makan bergizi bagi ibu hamil dan ibu menyusui diambil dari data elektronik pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat (e-PPGBM) per bulan yang ada di dinas kesehatan.
"Sedangkan untuk mendongkrak masalah pemenuhan gizi bagi siswa telah dilakukan pemberian makanan bergizi di sekolah. Sebab berdasarkan penilaian dan evaluasi, pemberian makan bergizi bisa meningkatkan pertumbuhan anak menjadi generasi yang cerdas dan berkualitas," ucapnya.
Menurut dia, pemberian makan bergizi gratis bagi ibu hamil dan balita dalam rangka pengentasan stunting, serta meningkatkan gizi anak sekolah juga menjadi salah satu upaya mewujudkan pembangunan daerah dengan menciptakan sumber daya manusia yang unggul.
"Tentu pembangunan daerah tidak bisa terlepas dari kualitas sumber daya manusianya, sehingga harus sejak dini kita melakukan intervensi dan evaluasi agar program-program bisa langsung menyentuh masyarakat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Lampung," tambahnya.
Baca juga: Dinkes Bandarlampung akan perketat pengawasan penyedia makanan di sekolah
Baca juga: Presiden tegaskan MBG dorong ekonomi desa dan tingkatkan prestasi siswa
Baca juga: Lampung usulkan 49 titik SPPG percepat pelaksanaan MBG