Bandarlampung (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lampung menampung keluhan masyarakat yang kartu BPJS-nya tak aktif padahal pembayaran iurannya ditanggung pemerintah.
"Banyaknya keluhan masyarakat soal itu ketika kami reses di dapil yakni wilayah Kabupaten Tanggamus dan Lampung Barat," kata anggota Komisi V DPRD Lampung Seh Ajeman, di Bandarlampung,Kamis.
Dia menjelaskan, sebagian besar warga tidak pernah mengecek soal aktifnya kartu BPJS Kesehatan mereka, namun ketika digunakan di pelayanan kesehatan, kartu tersebut tidak aktif.
"Ini yang akan kami bawa ke rapat dengan mengundang pihak terkait," katanya.
Namun, lanjut dia, yang melakukan reses di dapilnya yakni Kabupaten Tanggamus dan Lampung Barat pada 12-19 November lalu, telah meminta warga untuk lebih aktif memeriksa atau mengecek kartunya.
"Di sana disarankan ke warga untuk sering mengecek walaupun tidak digunakan, untuk melihat keaktifan kartunya," jelas dia.
Seh Ajeman, yang juga Sekretaris DPW PKB Lampung itu berjanji akan melakukan koordinasi dengan pihak dinas sosial serta BPJS Kesehatan.
"Mudah-mudahan ketemu solusinya sehingga warga merasakan manfaat dari kartu BPJS Kesehatan yang mereka miliki," kata dia.