Palembang (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menemukan sebanyak 1.151 aktivitas keuangan ilegal di wilayah Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel).
Kepala OJK Sumsel dan Babel Untung Nugroho dalam keterangan tertulis yang diterima di Palembang, Sumatera Selatan, Senin, mengatakan jumlah tersebut didominasi keluhan terkait pinjaman daring atau online (pinjol) ilegal 72,63 persen, social engineering 26,32 persen, dan investasi ilegal 1,04 persen.
Untuk pokok permasalahan yang mendominasi pinjol ilegal adalah perilaku petugas penagihan sebesar 60,35 persen. Kemudian, pada aktivitas investasi ilegal permasalahan yang mendominasi adalah fraud eksternal yang disebabkan penipuan, pembobolan rekening, skimming, atau cyber crime sebesar 54,55 persen.
“Secara umum masyarakat yang paling banyak menyampaikan informasi terkait aktivitas pinjol ilegal adalah masyarakat Lampung. Dan informasi terkait investasi ilegal dan social engineering adalah masyarakat Sumatera Selatan,” jelasnya.
Oleh sebab itu, OJK bersama 12 kementerian/lembaga terkait terus meningkatkan koordinasi dalam penanganan investasi dan pinjol ilegal, termasuk dalam kegiatan pencegahan melalui kegiatan edukasi secara masif.
Dalam upaya mendorong pemerataan literasi dan inklusi keuangan, per Maret 2024 OJK telah melaksanakan sebanyak 63 kegiatan edukasi keuangan dengan menjangkau 16.099 peserta.
Adapun sasaran peserta didominasi oleh pelajar, mahasiswa, masyarakat umum serta komunitas. Kegiatan itu juga menggandeng sejumlah kementerian/lembaga, pemerintah daerah, lembaga jasa keuangan serta stakeholder lainnya melalui optimalisasi peran Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah atau TPKAD.
“Beberapa program kerja unggulan TPAKD yang akan direalisasikan pada tahun 2024 ini antara lain Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia dan Berwisata di Indonesia (Gernas BBI/BBWI) di Sumsel, pengembangan ekosistem keuangan inklusif (EKI) di pedesaan di Bengkulu, peningkatan kapasitas usaha petani komoditi unggulan melalui mekanisme business matching di Lampung dan Jambi. Serta program akselerasi keuangan lainnya seperti pembukaan rekening pelajar dan disabilitas, optimalisasi peran agen laku pandai, dan lain sebagainya,” kata Untung.
Kepala OJK Sumsel dan Babel Untung Nugroho dalam keterangan tertulis yang diterima di Palembang, Sumatera Selatan, Senin, mengatakan jumlah tersebut didominasi keluhan terkait pinjaman daring atau online (pinjol) ilegal 72,63 persen, social engineering 26,32 persen, dan investasi ilegal 1,04 persen.
Untuk pokok permasalahan yang mendominasi pinjol ilegal adalah perilaku petugas penagihan sebesar 60,35 persen. Kemudian, pada aktivitas investasi ilegal permasalahan yang mendominasi adalah fraud eksternal yang disebabkan penipuan, pembobolan rekening, skimming, atau cyber crime sebesar 54,55 persen.
“Secara umum masyarakat yang paling banyak menyampaikan informasi terkait aktivitas pinjol ilegal adalah masyarakat Lampung. Dan informasi terkait investasi ilegal dan social engineering adalah masyarakat Sumatera Selatan,” jelasnya.
Oleh sebab itu, OJK bersama 12 kementerian/lembaga terkait terus meningkatkan koordinasi dalam penanganan investasi dan pinjol ilegal, termasuk dalam kegiatan pencegahan melalui kegiatan edukasi secara masif.
Dalam upaya mendorong pemerataan literasi dan inklusi keuangan, per Maret 2024 OJK telah melaksanakan sebanyak 63 kegiatan edukasi keuangan dengan menjangkau 16.099 peserta.
Adapun sasaran peserta didominasi oleh pelajar, mahasiswa, masyarakat umum serta komunitas. Kegiatan itu juga menggandeng sejumlah kementerian/lembaga, pemerintah daerah, lembaga jasa keuangan serta stakeholder lainnya melalui optimalisasi peran Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah atau TPKAD.
“Beberapa program kerja unggulan TPAKD yang akan direalisasikan pada tahun 2024 ini antara lain Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia dan Berwisata di Indonesia (Gernas BBI/BBWI) di Sumsel, pengembangan ekosistem keuangan inklusif (EKI) di pedesaan di Bengkulu, peningkatan kapasitas usaha petani komoditi unggulan melalui mekanisme business matching di Lampung dan Jambi. Serta program akselerasi keuangan lainnya seperti pembukaan rekening pelajar dan disabilitas, optimalisasi peran agen laku pandai, dan lain sebagainya,” kata Untung.