Bandarlampung (ANTARA) - Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas Pasti) melakukan koordinasi untuk memperkuat sinergi pelaksanaan pemberantasan investasi ilegal, pinjaman online ilegal, dan berbagai aktivitas keuangan ilegal lainnya untuk melindungi masyarakat.
"Sinergi dan kolaborasi antara otoritas, kementerian dan lembaga harus lebih ditingkatkan untuk mendukung langkah-langkah pemberantasan aktivitas keuangan ilegal secara menyeluruh,," kata Kepala OJK Provinsi Lampung, Bambang Hermanto dalam keterangannya di Bandarlampung, Sabtu.
Hal ini, lanjutnya, sejalan dengan upaya melindungi konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan dan amanat dari Pasal 247 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK)
Menurutnya, melalui UU P2SK, keberadaan Satgas Pasti memiliki landasan hukum yang kuat dalam menangani kegiatan keuangan ilegal yang mencakup penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat, penerbitan surat berharga yang ditawarkan kepada masyarakat.
Lalu penyediaan produk atau jasa sistem pembayaran dan kegiatan yang dipersamakan dengan penghimpunan dana, penyaluran dana, pengelolaan dana, perantaraan di sektor jasa keuangan dan penyediaan produk atau jasa system pembayaran yang tidak dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Selain itu untuk memberikan efek jera dan penegakan hukum, pada Pasal 305 UU tersebut juga diatur ancaman pidana penjara minimal 5 – 10 tahun dan pidana denda minimal Rp1 miliar sampai dengan Rp1 triliun bagi pelaku aktivitas keuangan ilegal.
Berdasarkan data Satgas Pasti, diketahui sampai dengan Desember 2023, sebanyak 1.218 investasi ilegal, 6.680 pinjaman online (pinjol) ilegal, dan 251 gadai ilegal telah diblokir atau ditutup oleh Satgas Pasti.
Di sisi lain, Kantor OJK Provinsi Lampung selama 2023 telah menerima sebanyak 28 pengaduan mengenai pinjol ilegal dan 3 pengaduan terkait investasi ilegal.
Rapat koordinasi perdana Satgas Pasti di 2024 selain untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam menanggulangi masalah kejahatan keuangan, juga bertujuan untuk :
Menegaskan kembali peran dan tugas masing masing otoritas, Lembaga dan Kementerian di Satgas Pasti.
Mengupayakan penanganan yang terbaik mengingat masih maraknya pengaduan atau laporan masyarakat yang menjadi korban entitas ilegal yakni investasi dan pinjaman online.
Menentukan program kerja / kegiatan yang dapat dilakukan di tahun 2024 ini dalam upaya pencegahan dan penanganan entitas ilegal agar tidak semakin meluas di masyarakat.
Merumuskan mekanisme koordinasi antar anggota Satgas baik di tingkat provinsi maupun kota dan kabupaten
Pada 2024 ini, terdapat penambahan empat kementerian/lembaga di Satgas Pasti, yaitu Kementerian Sosial, Badan Intelijen Negara (BIN), Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Hukum dan HAM. Dengan demikian maka di tingkat nasional jumlah anggota Satgas Pasti menjadi 16 kementerian/lembaga/ otoritas.
Satgas Pasti mengingatkan masyarakat untuk selalu berhati-hati dan waspada terhadap penawaran investasi ilegal, pinjaman online ilegal, maupun pinjaman pribadi karena berpotensi merugikan masyarakat. Dengan upaya-upaya pencegahan yang dilakukan oleh Satgas Pasti diharapkan dapat meminimalisir dampak kerugian finansial maupun dampak sosial yang ditimbulkan dari aktivitas keuangan ilegal.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Satgas Pasti perkuat koordinasi berantas aktivitas keuangan ilegal